Daya Dorong Industri Butuh Insentif Pajak

  • Thursday, 10 January 2019
  • 5
Kadin Indonesia menilai upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional perlu dituangkan dalam kebijakan konkret. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah pemberian insentif kepada industri.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menilai salah satu insentif yang paling mendukung industri adalah berupa penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Langkah serupa telah ditempuh sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat. Apalagi PPh Badan di Indonesia saat ini terhitung tinggi, yakni sebesar 25%.

“Kita ingin reformasi perpajakan tidak stop di tax amnesty. Selain penyempurnaan sistem dan orangnya, tapi ada insentif dari segi pemotongan PPh badan. Di Amerika saja dilakukan,” ujar Rosan, Selasa (8/1/2019).

Rosan berharap, bila dilakukan penurunan, PPh badan nantinya berkisar 17% - 18%. “Memang ada argumen bahwa nanti penerimaan pajak akan turun. Tidak seperti itu juga, ini justru ini akan merangsang perusahaan untuk terus bertumbuh dan merangsang investasi untuk masuk indonesia. Memang perlu ada kajian,” tambah Rosan.

Merespon permintaan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah selalu mendengarkan masukan dari pengusaha dan melakukan kajian untuk kemungkinan penurunan PPh badan ini.

Sri Mulyani menuturkan, meski ada negara yang telah menurunkan tarif PPh Badan, tetapi tidak semua negara harus melakukannya. Apalagi, menurutnya, PPh badan yang sebesar 25% bukanlah angka yang terlalu tinggi dan bukan pula angka paling rendah.

Meski begitu, tarif PPh badan Indonesia dianggap masih bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Filipina.

Sri Mulyani menambahkan, bila penurunan PPh badan akan dilakukan, maka dibutuhkan perubahan pada Undang-Undang. Dengan demikian perubahan tersebut tentu membutuhkan proses. “Jadi, tidak bisa hanya inpres dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” ujarnya.