Ini Amanat Rapimnas Kadin 2018

  • Wednesday, 28 November 2018
  • 21


Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 yang dihadiri 1500 peserta telah menetapkan rumusan rekomendasi dunia usaha terhadap pembangunan perekonomian nasional, termasuk pandangan Kadin terhadap paket kebijakan ekonomi XVI yang diumumkan pemerintah pada 16 November 2018, utamanya terkait masalah relaksasi DNI.

Kebijakan relaksasi DNI dinilai dapat memperkecil porsi pelaku UMKM lokal untuk dapat lebih berkembang, karena kebijakan itu memungkinkan pihak asing menguasai 100 persen investasi di sektor-sektor usaha tertentu.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda kebijakan relaksasi DNI itu dan menunggu sosialisasi lebih jauh dengan para pelaku usaha,”  ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dalam acara penutupan Rapimnas Kadin 2018 di Hotel Alila, Solo (28/11/2018).

Menurutnya, yang menjadi fokus Kadin adalah perhatian khusus terhadap UMKM nasional mengingat UMKM menaungi lebih dari 95 persen tenaga kerja nasional. Kebijakan yang berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan secara matang karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam kaitannya mengenai investasi.

“Yang kami harapkan tentu adalah investasi yang bisa membawa transfer teknologi, yang bisa meningkatkan kualitas SDM kita serta dapat melengkapi dan menopang kepentingan industri nasional agar menjadi lebih sehat,” ungkap Rosan. 

Bersamaan dengan itu, untuk program Kerja di 2019, Kadin telah menetapkan untuk berupaya mengembangkan dan melindungi sektor UMKM, meningkatkan ekspor, mendorong daya saing perindustrian nasional untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan. 

Adapun rekomendasi Rapimnas Kadin 2018 untuk meningkatkan ekspor antara lain perlu mendorong para eksportir untuk mengekspor produk-produk olahan yang berasal dari industri manufaktur, melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta memberikan insentif kepada para pelaku industri. Dalam kaitan ini pemerintah diharapkan bisa menjadikan ekspor lebih atraktif. Untuk mendorong ekspor, pemerintah juga perlu memberikan insentif berupa pemotongan bea masuk untuk produk-produk yang sifatnya bahan baku, bahan penolong atau mesin-mesin  untuk mendukung industri yang berorientasi ekspor.

Rekomendasi untuk mendorong pembangunan industri yang berdaya saing antara lain, pembangunan infrastruktur untuk kawasan-kawasan industri  perlu diberikan prioritas dan difasilitasi dengan berbagai insentif, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk industri. Selain itu, pemerintah perlu mendorong upaya menurunkan biaya logistik yang masih tinggi. Kadin juga mendorong pemerintah untuk dapat membentuk lembaga pembiayaan industri, sehingga sektor industri bisa memperoleh pembiayaan yang murah dengan jangka waktu pengembalian yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri. 

Kadin juga meminta agar pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih ramah terhadap dunia usaha dengan menghilangkan berbagai bentuk pungutan bersifat kontraproduktif dan memberatkan dunia usaha. Pemerintah juga perlu lebih mengotimalkan pelaksanaan kebijakan TKDN terutama di daerah-daerah. Selanjutnya, Kadin juga mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan, khususnya dalam kaitan pendidikan dan pelatihan vokasional. Agar kualitas SDM yang dihasilkan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, rekomendasi Rapimnas mengenai pembangunan ekonomi berkeadilan antara lain, pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan afirmatif untuk mendorong kepemilikan lahan menjadi lebih merata dengan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah bawah. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mendorong kerja sama antar penguasa lahan besar dengan pelaku menengah bawah melalui sistem anak asuh, inti plasma, ataupun program lainnya. Kemudian, pemerintah perlu mengambil kebijakan affimatif dalam rangka memecahkan masalah kurangnya akses UMKM terhadap pasar, keuangan, tehnologi dan inovasi, dan sumber daya manusia kompeten. Pada saat ini pemerintah diharapkan dapat mendorong lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, untuk membuka dan memberikan akses keuangan kepada UMKM. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah untuk lebih  memanfaatkan  program pemerintah mengenai pemanfaatan e-commerce untuk UMKM. Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan hanya bisa diciptakan jika kualitas dan kompetensi SDM cukup memadai dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri, sehingga dalam hubungan ini pemerintah dan dunia usaha dapat mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja industri yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Rumusan rekomendasi Rapimnas Kadin 2018 selengkapnya diserahkan secara langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo. yang menutup Rapimnas secara resmi. Selain Presiden, pada hari ketiga Rapimnas Kadin juga dihadiri oleh para menteri diantaranya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Direktur Komersial Bulog Judith J. Dipodiputro. 

Dalam kesempatan itu, Kadin juga menandatangani MoU dengan Bulog mengenai kerjasama dalam penyediaan dan pendistribusian kebutuhan masyarakat.