Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi
KadinFriday, 18 October 2019

Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi


Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada penurunan daya saing. Sehingga membuat para investor pun enggan datang ke Indonesia, mengingat banyak negara-negara lain yang dipercayai lebih murah. Seperti diketahui, posisi daya saing Indonesia saat ini berada di tingkat 50, turun lima poin dibandingkan 2018 yang berada di posisi ke-45.


"Karena biaya logistik tinggi, pendapatan investor harus berkorban (berkurang) maka dia akan pindah ke negara lain maka intinya biaya logistik Indonesia harus dipangkas," ujar Bambang saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10).


Dia mengakui, beban biaya logistik di Indonesia saat ini masih cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Posisi Indonesia saat ini mencapai 24% terhadap produk domestik bruto (PDB), berbeda dengan Vietnam 20%, Thailand 15%, Malaysia 13% dan Jepang 8%. "Biaya logistik juga masih tinggi yakni terhadap PDB 24% maka susah untuk investasi baru di Indonesia bayangkan bapak ibu pengusaha ketika biaya logistik 24%. Tapi kenapa harus jadi perhatian karena komplain bapak ibu kan logistiknya jelek," ujarnya.


Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan tantangan yang masih dihadapi di sektor transportasi yakni masalah efisiensi serta beban biaya logistik yang dinilai masih tinggi. Di mana beban logistik berada di 24% dari PDB.


"Pastinya akan berdampak pada daya saing kinerja kita. Untuk itu perbaikan kinerja logistik nasional tidak bisa hanya melihat kesuksesan negara lain tapi harus mencari solusi dan berbenah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Ini tidak lepas dari kinerja kita yang menginginkan logistik lebih efisien," ujarnya.


Sementara itu, Kementerian Perhubungan akan menjajaki peluang kerjasama dengan e-commerce guna mengoptimalkan peran tol laut, dalam menekan disparitas harga di sejumlah wilayah. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu mengurangi biaya tambahan lainnya sehingga harga di tangan konsumen bisa lebih murah.


“Kita sedang berpikir ada beberapa e-commerce yang gratis ongkos kirim. Kalau kita bisa bekerja sama dengan e-commerce kan bisa memotong rantai pasok. Jadi bisa langsung," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Sugihardjo di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin.


Menurut dia, subsidi transportasi melalui program tol laut diharapkan dapat menekan biaya logistik sehingga harga barang yang diterima konsumen akan menjadi lebih murah. Paling tidak, harga barang di wilayah timur dan barat bisa setara atau tidak berbeda jauh."Tapi ini masih kami jajaki. Tol laut kerja sama dengan e-commerce untuk memasukkan barang, misalnya, supaya harga di 'end user' bisa turun," tutur dia.


Sugihardjo mengatakan program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga, meski di beberapa tempat penurunan harga tidak secara signifikan terjadi. "Logikanya kalau biaya transportasi disubsidi, harga barang akan turun. Kalau tidak turun, berarti tidak dinikmati konsumen. Itu artinya ada pihak lain yang menikmati, mungkin pemilik barang atau lainnya," katanya.


Tidak hanya itu. Pemerintah juga telah menggandeng BUMN untuk membangun gudang logistik ‘Rumah Kita” agar arus logistik bisa terpantau sehingga program tersebut bisa optimal. Pada awal diimplementasikan 2015 lalu, program tol laut telah mengangkut 238 juta ton muatan dan meningkat hingga 279 juta ton muatan hingga 2018. Peningkatan muatan dengan adanya penambahan jumlah kapal dan rute.


Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menilai, turunnya peringkat daya saing RI karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Posisi daya saing Indonesia saat ini berada di tingkat 50, lebih rendah dibandingkan 2018 yang berada di posisi ke-45.


"Masalah fundamental struktural di Indonesia yang memang selama ini pemerintah dan presiden menyampaikan yaitu SDM, di mana mayoritas hanya lulusan SD dan SMP. Dan juga dari kualitas pendidikan yaitu hasil skor kalau dilihat entah tes, talent management memang menunjukkan kemampuan kita perlu ditingkatkan," ujarnya di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, belum lama ini.


Dia menjelaskan, memperbaiki kondisi tersebut butuh waktu yang tidak sebentar. Sehingga upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah terutama dalam 5 tahun terakhir belum mampu mendongkrak daya saing RI.


Anggaran yang digelontorkan di sektor pendidikan pun tidak sedikit. Tahun ini sektor pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 505 triliun, dan Rp 508 triliun di tahun depan."Kita perlu untuk melakukan betul-betul evaluasi bersama, apa efektifitasnya dan bagaimana memperbaiki hasil dari keseluruhan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pendidikan tersebut. Apakah kita perlu perbaiki di semua lini, apakah itu kurikulumnya, proses belajar mengajar, guru, sampai kepada delivery nya. Itu perlu," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.


Selain itu, untuk jangka pendeknya, perbaikan kualitas SDM dapat dilakukan dengan penambahan program vokasi dan training. Sebelumnya, Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) baru saja merilis 10 negara dengan daya saing terbaik di dunia. Dalam laporan tersebut, Singapura menduduki peringkat pertama, dengan mengungguli di 103 indikator utama.


Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menduduki posisi kedua, tepat di bawah Singapura dalam competitiveness (daya saing) di tingkat global. Kalahnya AS dengan Singapura disebabkan salah satunya terkait kontestasi politik yaitu perang dagang antara AS-China yang berkepanjangan.


China sendiri terlampau jauh dengan AS yakni dalam posisi ke-28 dalam hal daya saing dengan skor 73,9. China juga kalah dengan Malaysia yang berada di peringkat 27.


Pembangunan Infrastruktur


Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong menilai turunnya peringkat daya saing global Indonesia akan lebih parah apabila tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar besaran. Sebab, salah satu indikator pembentuk indeks daya saing global diberi peringkat oleh WEF yaitu kinerja pembangunan infrastruktur.


"Kalau pemerintah Jokowi-JK tidak bangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot. Dengan apa yang kita bangun saja kita sekadar di tengah-tengah, peringkat 72. Artinya defisit infrastruktur kita masih sangat-sangat besar," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/10).


Menurut Lembong, peringkat daya saing Indonesia itu hanya ditopang oleh indikator tradisional, seperti besarnya ukuran pasar domestik Indonesia yang diberi peringkat ke-7 dengan nilai 82, hingga stabilitas ekonomi dengan nilai 90 dan posisi ke-54.


Sementara, negara-negara lain kini tengah melakukan reformasi yang lebih cepat dibandingkan Indonesia, di mana indikator-indikator pembentuk indeks daya saing globalnya mengalami peningkatan yang signifikan dan terdistribusi dengan baik seperti Singapura maupun Thailand.





Sumber : Neraca

Recent News
Kadin dan JAPINDA Tindaklanjuti Kerjasama Perdagangan, Investasi dan SDM
Kadin dan JAPINDA Tindaklanjuti Kerjasama Perdagangan, Investasi dan SDM
MoreKadin