Kadin Rekomendasikan 12 Poin Pembangunan Ekonomi Sulut
Friday, 26 January 2018

Kadin Rekomendasikan 12 Poin Pembangunan Ekonomi Sulut


hangky gerungan kadin sulut

29 January 2018 03:16

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara (Sulut) memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah setempat untuk kepentingan pembangunan perekonomian. Ada 12 poin rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa tersebut.

 

Ketua Kadin Sulut Hangky A Gerungan menyebut, rekomendasi yang disampaikan Kadin penting untuk kemajuan Sulut. “Terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi,” katanya di Manado, Sabtu (27/1/2018).

 

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi poin pertama yang disodorkan kepada pemerintah provinsi Sulut untuk ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan daerah.

 

Poin selanjutnya kajian akademisi untuk isu kemiskinan berbasis pemberdayaan secara komprehensif serta Corporate Social Responsibility (CSR) harus dikelola secara transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

 

Rekomendasi penting lainnya adalah validitas data kemiskinan yang didukung dengan estimasi pendanaan dan dipublikasi secara transparan. “Kelima, road map penanggulangan kemiskinan versi Kadin serta perlu ada cipta kondisi iklim investasi di daerah,” ujarnya.

 

Gerungan menyebut, respon pengusaha masih kurang dalam menunjang program pemerintah. Oleh karenanya diperlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi dan media pers. “Sinergisitas tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan gubernur terkait tim untuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan. Sangat dibutuhkan klasterisasi bidang usaha sesuai kompetensi,” tambahnya.

 

Upaya nyata dibutuhkan pada pengembangan usaha perikanan dan pariwisata yang menjadi andalan di Sulut termasuk meningkatkan kinerja perdagangan. “Perlu juga intervensi terhadap stabilitas inflasi oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh mitra strategis pembangunan,” katanya.

 

Hal lainnya adalah, penggunaan fasilitas kepabeanan dan cukai untuk kepentingan perekonomian. Kemudian pendataan peluang bisnis dan usaha sesuai standar. Dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah (perda) atau Peratuan Gubernur (Pergub) yang mengatur keberadaan Kadin secara organisasi dan pengelolaan kelembagaan, keanggotaan dan sinergitas dengan program pemerintah.

 

 

 

Sumber : Antara

Recent News
Saatnya Menetapkan Arah Masa Depan Bangsa
Visi misi kedua pasangan Capres-Cawapres memberi gambaran tentang arah masa depan bangsa. Kini, pilihan dan keputusan ada di tangan rakyat yang diekspresikan melalui hak memilih pada Rabu, 17 April 2019.
More