Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi memiliki sejumlah program kerja yang dirancang untuk memperkuat organisasi, mendukung penguatan ekonomi daerah, mengembangkan sumber daya manusia, dan memperkuat kerja sama internasional.

Yang termasuk dalam koordinasi bidang organisasi, hukum dan komunikasi, diantaranya :

– Bidang Organisasi
– Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
– Bidang Asosiasi dan Himpunan
– Bidang Hukum dan HAM
– Bidang Dana dan Sarana
– Bidang Komunikasi dan Informatika
– Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan
– Bidang Vokasi dan Sertifikasi
– Koordinasi Bidang Wilayah Jawa dan Bali
– Koordinasi Bidang Wilayah Sumatera
– Koordinasi Bidang Wilayah Kalimantan
– Koordinasi Bidang Wilayah Sulawesi
– Koordinasi Bidang Wilayah NTB dan NTT
– Koordinasi Bidang Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

Dalam kerangka Penguatan Organisasi, terdapat 30 program kerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan struktur dan operasional Kadin Indonesia. Seiring dengan itu, Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi akan mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti Keppres 18/2022. Langkah ini mencakup sosialisasi yang masif, somasi terhadap penyalahgunaan nama Kadin Indonesia, menerbitkan atribut Kadin Indonesia yang sah, mengajak asosiasi dan gabungan untuk menjadi anggota Kadin Indonesia, serta menyusun dan menyempurnakan Peraturan Organisasi (PO) sesuai dengan ketentuan Keppres 18/2022.

Penguatan Ekonomi Daerah merupakan fokus utama dengan 15 program kerja yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Kadin Indonesia Berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Rapimprov di setiap provinsi, dengan target sebanyak 32 provinsi dapat menyelenggarakan acara tersebut pada tahun 2023.

Selanjutnya, terdapat dua program yang menargetkan Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan dua program lainnya untuk Penguatan Kerja Sama Internasional. Ini mencerminkan upaya Kadin Indonesia untuk mengembangkan kapasitas anggotanya dan membangun hubungan yang lebih erat dengan mitra internasional.

Salah satu highlight adalah “Kadin Impact Award 2023.” Penghargaan ini diberikan kepada program-program terbaik dari Kadin Provinsi dan Kadin Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia yang telah memberikan dampak nyata kepada UMKM. Pengumuman pemenangnya akan diselenggarakan bersamaan dengan Rapimnas Kadin Indonesia 2023.

Selain itu, Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi akan berfokus pada implementasi MoU di daerah. Pada tahun 2022, telah ada 50 MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Kadin Indonesia dengan pihak lain. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi akan mendorong para Wakil Ketua Umum Wilayah Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Pengembangan Otonomi Daerah, dan Wakil Ketua Umum terkait untuk mensosialisasikan implementasi MoU/ PKS di daerah serta melakukan review atas MoU/PKS yang akan berakhir masa berlakunya.

Terakhir, namun tak kalah pentingnya, adalah Kadin Cipta (Collaborative, Inclusive, Platform, Technology and Data). Ini adalah platform kolaboratif dan inklusif yang berbasis teknologi dan data, yang berfungsi sebagai rancangan jangka panjang transformasi digital Kadin Indonesia. Kadin Cipta juga menyediakan satu tempat untuk seluruh layanan digital Kadin Indonesia dan keanggotaan.

Selain program-program yang telah disebutkan di atas, Kadin Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. Ini adalah upaya untuk memperkuat jaringan anggota dan memperluas dampak positif Kadin Indonesia.

Semua program ini mencerminkan tekad Kadin Indonesia dalam memajukan dunia usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat organisasi kami untuk mencapai visi bersama ke depan. Kami berharap program-program ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh anggota dan pemangku kepentingan Kadin Indonesia.