Logo Kadin Indonesia

KADIN INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

KADIN INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Working Programs

BIDANG Organisasi, Hukum, dan Komunikasi

Vice Chairman Coordinator for Organization, Law, and Communication has developed 49 working programs throughout 2023, divided into four groups:

  • Organizational strengthening = 30 working programs
  • Regional economic strengthening = 15 working programs
  • Human resources strengthening = 2 working programs
  • International cooperation strengthening = 2 working programs.

Moreover, Vice Chairman Coordinator for Organization, Law, and Communication also has several developing programs which are:

  • Presidential Regulation 18/2022:
    Vice Chairman Coordinator for Organization, Law, and Communication will conduct massive socialization, issue legal summons for those who claim to represent Kadin Indonesia, publish Kadin Indonesia attributes, and require /coalitions/groups/unions to be under KADIN and become members. Additionally, the vice chairman coordinator will draft and refine the technical implementation of Presidential Regulation 18/2022 through the organizational regulation (PO).
  • Formulation of Organizational Regulations:
    Vice Chairman Coordinator for Organization, Association, and Communication will refine 17 PO due to changes and directives from Presidential Regulation 18/2022 and six PO due to organizational needs. Moreover, the Coordinator will add five PO for organizational needs.
  • KADIN Provincial Activities:
    In 2023, 32 provinces are expected to hold a Provincial Leadership Assembly (Rapimprov). Vice Chairman Coordinator for Organization, Law, and Communication urges the Vice Chairman of Organization and Vice Chairman of Region to ensure that all provinces hold a Provincial Rapimprov and invites Head of Department to synchronize programs through the Provincial Rapimprov.
  • Kadin Impact Award Program:
    Kadin Impact Award 2023 is an award aimed at recognizing the best programs from 34 Kadin Provinces and 514 Kadin districts/cities throughout Indonesia that have a significant impact on MSMEs. The announcement of the winners will be on Kadin’s National Leadership Assembly (Rapimnas) in 2023.
  • Implementation of MoUs in Regions
    During 2022, 50 MoUs and Cooperation Agreements (PKS) were signed between Kadin Indonesia and other parties. Accordingly, Kadin Indonesia will:
    • Encourage the Vice Chairman of the Regional Kadin, Vice Chairman of Regional Autonomy Development, and other related Vice Chairmans to socialize the implementation of MoUs/PKS in the provinces and districts/cities of Kadin.
    • Encourage the Vice Chairman of Legal and Human Rights to review MoUs/PKS that are about to expire.
  • Kadin Cipta
    Kadin Cipta (Collaborative, Inclusive, Platform, Technology, and Data) is a collaborative and inclusive platform based on technology and data that serves as a long-term design for digital transformation in Kadin Indonesia. It also serves as a one-stop solution for all digital services and membership services in Kadin Indonesia.
  • Extraordinary Members (ALB)
    The target is to increase the number of ALB members in Kadin Indonesia.

Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi memiliki sejumlah program kerja yang dirancang untuk memperkuat organisasi, mendukung penguatan ekonomi daerah, mengembangkan sumber daya manusia, dan memperkuat kerja sama internasional.

Yang termasuk dalam koordinasi bidang organisasi, hukum dan komunikasi, diantaranya :

– Bidang Organisasi
– Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
– Bidang Asosiasi dan Himpunan
– Bidang Hukum dan HAM
– Bidang Dana dan Sarana
– Bidang Komunikasi dan Informatika
– Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan
– Bidang Vokasi dan Sertifikasi
– Koordinasi Bidang Wilayah Jawa dan Bali
– Koordinasi Bidang Wilayah Sumatera
– Koordinasi Bidang Wilayah Kalimantan
– Koordinasi Bidang Wilayah Sulawesi
– Koordinasi Bidang Wilayah NTB dan NTT
– Koordinasi Bidang Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

Dalam kerangka Penguatan Organisasi, terdapat 30 program kerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan struktur dan operasional Kadin Indonesia. Seiring dengan itu, Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi akan mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti Keppres 18/2022. Langkah ini mencakup sosialisasi yang masif, somasi terhadap penyalahgunaan nama Kadin Indonesia, menerbitkan atribut Kadin Indonesia yang sah, mengajak asosiasi dan gabungan untuk menjadi anggota Kadin Indonesia, serta menyusun dan menyempurnakan Peraturan Organisasi (PO) sesuai dengan ketentuan Keppres 18/2022.

Penguatan Ekonomi Daerah merupakan fokus utama dengan 15 program kerja yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Kadin Indonesia Berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Rapimprov di setiap provinsi, dengan target sebanyak 32 provinsi dapat menyelenggarakan acara tersebut pada tahun 2023.

Selanjutnya, terdapat dua program yang menargetkan Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan dua program lainnya untuk Penguatan Kerja Sama Internasional. Ini mencerminkan upaya Kadin Indonesia untuk mengembangkan kapasitas anggotanya dan membangun hubungan yang lebih erat dengan mitra internasional.

Salah satu highlight adalah “Kadin Impact Award 2023.” Penghargaan ini diberikan kepada program-program terbaik dari Kadin Provinsi dan Kadin Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia yang telah memberikan dampak nyata kepada UMKM. Pengumuman pemenangnya akan diselenggarakan bersamaan dengan Rapimnas Kadin Indonesia 2023.

Selain itu, Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi akan berfokus pada implementasi MoU di daerah. Pada tahun 2022, telah ada 50 MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Kadin Indonesia dengan pihak lain. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi akan mendorong para Wakil Ketua Umum Wilayah Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Pengembangan Otonomi Daerah, dan Wakil Ketua Umum terkait untuk mensosialisasikan implementasi MoU/ PKS di daerah serta melakukan review atas MoU/PKS yang akan berakhir masa berlakunya.

Terakhir, namun tak kalah pentingnya, adalah Kadin Cipta (Collaborative, Inclusive, Platform, Technology and Data). Ini adalah platform kolaboratif dan inklusif yang berbasis teknologi dan data, yang berfungsi sebagai rancangan jangka panjang transformasi digital Kadin Indonesia. Kadin Cipta juga menyediakan satu tempat untuk seluruh layanan digital Kadin Indonesia dan keanggotaan.

Selain program-program yang telah disebutkan di atas, Kadin Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. Ini adalah upaya untuk memperkuat jaringan anggota dan memperluas dampak positif Kadin Indonesia.

Semua program ini mencerminkan tekad Kadin Indonesia dalam memajukan dunia usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat organisasi kami untuk mencapai visi bersama ke depan. Kami berharap program-program ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh anggota dan pemangku kepentingan Kadin Indonesia.

Our Program

Kadin and Provincial Government Synergy to Realise Southeast Sulawesi Economic Revival
Want to Register for Rapimnas Kadin 2023? Here's the Procedure
DKI Jakarta Kadin gives awards to corporations that preserve the environment

KADIN INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry