{"id":27064,"date":"2024-05-22T13:17:59","date_gmt":"2024-05-22T06:17:59","guid":{"rendered":"https:\/\/kadin.id\/?post_type=analisa&p=27064"},"modified":"2024-05-22T13:20:15","modified_gmt":"2024-05-22T06:20:15","slug":"beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis","status":"publish","type":"analisa","link":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/","title":{"rendered":"Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis"},"content":{"rendered":"

Dalam upaya mengoptimalkan importasi barang tertentu, Menteri Perdagangan (\u201cMenteri<\/strong>\u201d)menerbitkan Peraturan\u00a0No. 36 Tahun 2023<\/a>\u00a0tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (\u201cPermendag 36\/2023<\/strong>\u201d),[1]<\/a>\u00a0yang sebelumnya diubah dua kali, masing-masing melalui penerbitan Peraturan\u00a0No. 3 Tahun 2024<\/a>\u00a0(\u201cPerubahan Pertama<\/strong>\u201d)[2]<\/a>\u00a0dan Peraturan\u00a0No. 7 Tahun 2024<\/a>\u00a0(\u201cPerubahan Kedua<\/strong>\u201d)[3]<\/a>.<\/p>\n

Namun, sehubungan dengan isu terkini menyangkut penumpukan kontainer di pelabuhan akibat keterlambatan penerbitan Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis komoditas tertentu setelah berlakunya Perubahan Kedua,[4]<\/a>\u00a0Menteri kini memutuskan untuk menerbitkan Peraturan\u00a0No. 8 Tahun 2024<\/a>\u00a0tentang Perubahan Ketiga atas Permendag 36\/2023 (\u201cPerubahan Ketiga<\/strong>\u201d), yang berlaku pada tanggal 18 Juni 2024.[5]<\/a><\/p>\n

Pada intinya, Perubahan Ketiga bertujuan mengurangi dan menyelesaikan masalah penumpukan kontainer di pelabuhan laut negara, sehingga memperbaiki dan mempercepat berbagai proses impor komersial. Pada saat berlaku, importir berbagai jenis barang yang tercantum dalam Lampiran I dan II Perubahan Ketiga yang telah tiba di pelabuhan tujuan sejak tanggal 10 Maret – 18 Juni 2024\u00a0diharapkan untuk segera mematuhi persyaratan impor baru agar memperlancar proses barang mereka secepatnya<\/strong>.[6]<\/a><\/p>\n

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi\u00a0Indonesian Legal Brief<\/em>\u00a0(\u201cILB<\/strong>\u201d) kali ini menyajikan ringkasan kebijakan dan pengaturan impor baru yang telah diperkenalkan dalam Perubahan Ketiga. Namun, karena luasnya ketentuan yang diatur di dalamnya, diskusi telah kami batasi pada hal-hal berikut:<\/p>\n

    \n
  1. Pengaturan Impor Baru Perihal Barang Kiriman dan Barang Pribadi Bebas Impor dan\/atau Dibatasi Impor (\u201cBarang Impor Tertentu<\/strong>\u201d);<\/li>\n
  2. Pengecualian Persetujuan Impor; dan<\/li>\n
  3. Pengecualian Pertimbangan Teknis.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Pengaturan Impor Baru Perihal Barang Impor Tertentu<\/u><\/em><\/p>\n

    Dalam kerangka Permendag 36\/2023, diatur bahwa impor barang tertentu milik pekerja migran Indonesia diperbolehkan tanpa memerlukan pihak yang bersangkutan untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan\/atau Perizinan Berusaha di bidang impor atau memenuhi verifikasi\/penelusuran teknis.[7]<\/a>\u00a0Perubahan Ketiga kini memperluas lagi daftar ini dengan memasukkan barang-barang berikut ke dalam pengecualian di atas:[8]<\/a><\/p>\n

      \n
    1. Barang kiriman pribadi;<\/li>\n
    2. Barang pribadi penumpang;<\/li>\n
    3. Barang pribadi awak sarana pengangkut;<\/li>\n
    4. Barang pribadi pelintas batas;<\/li>\n
    5. Barang pindahan warga negara Indonesia dan warga negara asing; dan<\/li>\n
    6. Barang kiriman jemaah haji yang dikirim melalui penyelenggara pos.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Namun, penting dicatat bahwa Perubahan Ketiga khususnya juga membatasi importasi barang pribadi tertentu yang dibawa penumpang, yaitu telepon seluler, komputer genggam dan tablet, dari tempat di luar daerah pabean Indonesia ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Rincian pembatasan tersebut diringkas dalam tabel berikut:[9]<\/a><\/p>\n

      \n\n\n\n\n\n
      Barang Pribadi yang Berlaku<\/strong><\/td>\nBatasan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Telepon seluler, komputer genggam dan tablet<\/td>\nMaksmial dua unit per orang setiap kali kedatangan dalam satu tahun<\/td>\n<\/tr>\n
      Kiriman pribadi<\/td>\nMaksimal dua unit per pengiriman<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

      Pengecualian Persetujuan Impor<\/u><\/em><\/p>\n

      Sejumlah pengaturan yang baru ditampilkan dalam Lampiran Perubahan Ketiga antara lain kemudahan proses impor untuk komoditas tertentu, termasuk pengecualian persyaratan memiliki persetujuan impor yang sebelumnya dimandatkan. Impor komoditas seperti obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, tas, serta katup, kini hanya membutuhkan Laporan Surveyor (LS), yang diringkas dalam tabel di bawah ini:<\/p>\n

      \n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Komoditas yang Mengecualikan Persetujuan Impor<\/strong><\/td>\nKeterangan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Obat tradisional dan suplemen kesehatan[10]<\/a><\/td>\nLaporan surveyor tidak perlu diberikan oleh importir Angka Pengenal Importir \u2013 Produsen (\u201cAPI-P<\/strong>\u201d) yang:<\/p>\n
        \n
      1. Menggunakan komoditas sebagai barang modal, bahan baku, dan\/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya dan dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis, dengan ketentuan memiliki surat keterangan; atau<\/li>\n
      2. Diakui sebagai\u00a0Authorized Economic Operators<\/em>\u00a0(AEO) dan\/atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) oleh Kementerian Keuangan (\u201cKementerian<\/strong>\u201d) dengan status aktif dan dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis tanpa dilengkapi surat keterangan.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      Kosmetik dan perbekalan rumah tangga[11]<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
      Katup[12]<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
      Tas[13]<\/a><\/td>\nSebelumnya, tas hanya bisa diimpor oleh importir Angka Pengenal Importir\u2013 Umum (API-U). Namun dengan berlakunya Perubahan Ketiga, tas bisa diimpor oleh importir API-U dan API-P.[14]<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
      Impor oleh importir API-P yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan\/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya dikecualikan dari syarat verifikasi atau penelusuran teknis, dengan ketentuan sudah memiliki surat keterangan.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

      Dalam hal bahan baku pelumas dan katup, Perubahan Ketiga telah mengklarifikasi bahwa penerbitan persetujuan impor berdasarkan Perubahan Kedua akan tetap berlaku paling lama satu bulan setelah berlakunya Perubahan Ketiga, yaitu sampai 18 Juli 2024.[15]<\/a>\u00a0Selain itu, persetujuan impor yang diterbitkan sebelum berlakunya Perubahan Ketiga akan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir tanpa dikenai verifikasi atau penelusuran teknis.[16]<\/a><\/p>\n

      Namun, perlu dicatat bahwa barang seperti besi, baja, baja paduan, turunannya, tekstil, serta produk tekstil dikecualikan dari pengaturan impor Perubahan Ketiga, sehingga tidak dikecualikan dari syarat verifikasi dan penelusuran teknis.[17]<\/a><\/p>\n

      Pengecualian Pertimbangan Teknis<\/u><\/em><\/p>\n

      Untuk menjamin peningkatan kemudahan impor atas komoditas seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, telah diperkenalkan pengecualian atas kewajiban memperoleh pertimbangkan teknis dari Kementerian. Perbandingan antara persyaratan impor yang tercantum dalam Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga terkait jenis komoditas tersebut dirangkum secara umum dalam tabel berikut:[18]<\/a><\/p>\n

      \n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Persyaratan<\/strong><\/td>\nPerubahan Ketiga<\/strong><\/td>\nPerubahan Kedua<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Persetujuan impor baru<\/td>\nMembutuhkan:<\/p>\n
        \n
      1. Rencana impor dalam satu tahun takwim; dan<\/li>\n
      2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk persetujuan impor barang komplementer.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n
      		Membutuhkan:<\/p>\n
        \n
      1. Pertimbangan teknis dari Kementerian; dan<\/li>\n
      2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk persetujuan impor barang komplementer.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      Perubahan persetujuan impor<\/td>\nMembutuhkan:<\/p>\n
        \n
      1. Persetujuan impor yang masih berlaku; dan<\/li>\n
      2. Perubahan rencana impor dalam satu tahun takwim.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n
      		Membutuhkan:<\/p>\n
        \n
      1. Persetujuan impor yang masih berlaku; dan<\/li>\n
      2. Perubahan pertimbangkan teknis yang relevan.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      Bukti hubungan istimewa<\/td>\nHubungan istimewa dibuktikan dengan dokumen antara lain:<\/p>\n
        \n
      1. Persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;<\/li>\n
      2. Kepemilikan saham;<\/li>\n
      3. Anggaran dasar;<\/li>\n
      4. Perjanjian keagenan\/distributor;<\/li>\n
      5. Perjanjian pinjaman (loan agreements<\/em>); atau<\/li>\n
      6. Perjanjian penyediaan barang.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n
      		Hubungan istimewa dibuktikan dengan dokumen antara lain:<\/p>\n
        \n
      1. Dokumen kepemilikan merk; dan\/atau<\/li>\n
      2. Dokumen kepemilikan saham\/afiliasi.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      Pembatasan impor Barang untuk Keperluan Tes Pasar(\u201cBTP<\/strong>\u201d)\/Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual (\u201cBPJ\u201d<\/strong>)<\/td>\nDihapus<\/td>\nImportir hanya dapat mengimpor BTP paling lama dua tahun untuk jenis komoditi yang sama.<\/td>\n<\/tr>\n
      Untuk elektronik, impor BPJ dilakukan bagi importir yang bidang usaha produk yang dihasilkannya sesuai dengan barang yang diimpor<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

      Selain itu, sejumlah ketentuan tambahan kini berlaku bagi beberapa komoditas di atas, yang diimpor sehubungan dengan kegiatan usaha importir yang telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai Angka Pengenal Importir (API). Ketentuan ini berkaitan dengan kategori pengecualian barang yang diimpor oleh API-P untuk digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan\/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya, sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:<\/p>\n

      \n\n\n\n\n\n
      Komoditas yang Mengecualikan Pertimbangan Teknis<\/strong><\/td>\nOutput Pengecualian<\/strong><\/td>\nPersyaratan<\/strong><\/td>\nKeterangan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Elektronik[19]<\/a><\/td>\nKeterangan yang diterbitkan oleh Dirjen atas nama Menteri<\/td>\nSurat pernyataan yang menyatakan bahwa barang impor akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan\/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya<\/td>\nBeberapa komoditas yang tercantum dalam pos tarif\/harmonized system<\/em>\u00a0pada Lampiran I dikecualikan dari kewajiban verifikasi dan penelusuran teknis<\/td>\n<\/tr>\n
      Alas kaki[20]<\/a><\/td>\nKeterangan yang diterbitkan oleh Dirjen atas nama Menteri<\/td>\nSurat pernyataan yang menyatakan bahwa barang impor akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan\/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya<\/td>\nPembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk barang dengan nomor tarif ini<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

      Poin Penting<\/u><\/em><\/p>\n

      Keterlambatan penerbitan persetujuan impor dan pertimbangkan teknis menyebabkan 17.304 kontainer ditahan di pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 ditahan di pelabuhan Tanjung Perak. Untuk mengatasi masalah ini, Perubahan Ketiga memperkenalkan berbagai relaksasi impor untuk beberapa jenis barang komersial. Dalam hal ini, pengecualian persetujuan impor kini berlaku untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, tas, serta katup, sedangkan pengecualian pertimbangkan teknis berlaku untuk elektronik, alas kaki, dan pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi.<\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

      Sumber: hukumonline.com<\/p>","protected":false},"author":27,"template":"","-analisa":[182],"class_list":["post-27064","analisa","type-analisa","status-publish","hentry","-analisa-analisa-kebijakan"],"yoast_head":"\nBeberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis - Kadin Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis - Kadin Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dalam upaya mengoptimalkan importasi barang tertentu, Menteri Perdagangan (\u201cMenteri\u201d)menerbitkan Peraturan\u00a0No. 36 Tahun 2023\u00a0tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (\u201cPermendag 36\/2023\u201d),[1]\u00a0yang sebelumnya diubah dua kali, masing-masing melalui penerbitan Peraturan\u00a0No. 3 Tahun 2024\u00a0(\u201cPerubahan Pertama\u201d)[2]\u00a0dan Peraturan\u00a0No. 7 Tahun 2024\u00a0(\u201cPerubahan Kedua\u201d)[3]. Namun, sehubungan dengan isu terkini menyangkut penumpukan kontainer di pelabuhan akibat keterlambatan penerbitan Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis komoditas […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Kadin Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-05-22T06:20:15+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"7 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/\",\"name\":\"Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis - Kadin Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-05-22T06:17:59+00:00\",\"dateModified\":\"2024-05-22T06:20:15+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Analisa\",\"item\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"description\":\"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#organization\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"KADIN Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis - Kadin Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis - Kadin Indonesia","og_description":"Dalam upaya mengoptimalkan importasi barang tertentu, Menteri Perdagangan (\u201cMenteri\u201d)menerbitkan Peraturan\u00a0No. 36 Tahun 2023\u00a0tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (\u201cPermendag 36\/2023\u201d),[1]\u00a0yang sebelumnya diubah dua kali, masing-masing melalui penerbitan Peraturan\u00a0No. 3 Tahun 2024\u00a0(\u201cPerubahan Pertama\u201d)[2]\u00a0dan Peraturan\u00a0No. 7 Tahun 2024\u00a0(\u201cPerubahan Kedua\u201d)[3]. Namun, sehubungan dengan isu terkini menyangkut penumpukan kontainer di pelabuhan akibat keterlambatan penerbitan Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis komoditas […]","og_url":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/","og_site_name":"Kadin Indonesia","article_modified_time":"2024-05-22T06:20:15+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"7 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/","url":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/","name":"Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis - Kadin Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#website"},"datePublished":"2024-05-22T06:17:59+00:00","dateModified":"2024-05-22T06:20:15+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/beberapa-jenis-barang-komersial-kini-dikecualikan-dari-syarat-persetujuan-impor-dan-pertimbangan-teknis\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Analisa","item":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Beberapa Jenis Barang Komersial Kini Dikecualikan dari Syarat Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kadin.id\/#website","url":"https:\/\/kadin.id\/","name":"KADIN Indonesia","description":"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)","publisher":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization","name":"KADIN Indonesia","url":"https:\/\/kadin.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","contentUrl":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","width":512,"height":512,"caption":"KADIN Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/analisa\/27064","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/analisa"}],"about":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/analisa"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27064"}],"wp:term":[{"taxonomy":"-analisa","embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/-analisa?post=27064"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}