{"id":27250,"date":"2024-05-27T14:50:03","date_gmt":"2024-05-27T07:50:03","guid":{"rendered":"https:\/\/kadin.id\/?post_type=analisa&p=27250"},"modified":"2024-05-27T14:58:26","modified_gmt":"2024-05-27T07:58:26","slug":"bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring","status":"publish","type":"analisa","link":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/","title":{"rendered":"BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring"},"content":{"rendered":"

Dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko yang berkaitan dengan peredaran obat dan makanan yang tidak aman secara daring, Badan Pengawas Obat dan Makanan (\u201cBPOM<\/strong>\u201d) menerbitkan Peraturan\u00a0No. 8 tahun 2020<\/a>\u00a0tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\u00a0No. 32 tahun 2020<\/a>\u00a0(secara bersama-sama disebut \u201cPerBPOM<\/strong>\u00a08\/2020<\/strong>\u201d). PerBPOM 8\/2020 secara garis besar mengatur berbagai persyaratan dan tata cara peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (\u201cPKMK<\/strong>\u201d) secara daring.[1]<\/sup><\/a><\/p>\n

Namun, beberapa ketentuan yang mengatur peredaran produk obat dan makanan secara daring, sebagaimana tercantum dalam PerBPOM 8\/2020, tidak lagi sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, BPOM saat ini sedang menyusun\u00a0Rancangan Peraturan<\/a>\u00a0tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring (\u201cRancangan Peraturan<\/strong>\u201d) dan ketika rancangan ini mulai berlaku, akan mencabut dan mengganti kerangka hukum yang telah ada mengenai tata cara pengawasan obat dan makanan secara daring.[2]<\/sup><\/a>\u00a0Selain merevisi kerangka hukum yang berlaku di bidang ini, BPOM telah memulai penerapan berbagai upaya pemantauan secara daring dan luring, termasuk \u00a0patroli siber yang memantau penjualan produk kosmetik.[3]<\/sup><\/a>\u00a0Terkait hal tersebut, BPOM telah menemukan sebanyak 108.141 penjual yang direkomendasikan untuk diblokir hingga Februari 2024.[4]<\/sup><\/a><\/p>\n

Rancangan Peraturan ini, secara garis besar, tetap mempertahankan kewajiban utama badan usaha yang melakukan peredaran produk obat dan makanan yang semula diatur dalam PerBPOM 8\/2020. Selain itu, Rancangan Peraturan ini menetapkan bahan obat dan Bahan Tambahan Pangan (\u201cBTP<\/strong>\u201d) ke dalam lingkup ketentuan peredaran produk obat dan makanan (secara bersama-sama disebut \u201cProduct<\/strong>\u201d).[5]<\/sup><\/a><\/p>\n

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini akan menyajikan ringkasan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n

    \n
  1. Perluasan Kriteria Pemilihan Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha;<\/li>\n
  2. Persyaratan Penyelenggara Sistem Elektronik yang Diperbarui; dan<\/li>\n
  3. Perluasan Larangan Peredaran Produk Secara Daring oleh Pelaku Usaha.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Perluasan Kriteria Pemilihan Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha<\/u><\/em><\/p>\n

    Karena Rancangan Peraturan tersebut kini memperluas daftar Produk yang dapat diedarkan secara daring, maka jenis pelaku usaha yang termasuk dalam Rancangan Peraturan juga bertambah.[6]<\/sup><\/a>\u00a0Sehubungan dengan itu, Rancangan Peraturan menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memilih sistem elektronik yang akan digunakan untuk mengedarkan Produknya sesuai dengan bentuk usaha masing-masing dan dengan kriteria sebagai berikut:<\/p>\n

    \n\n\n\n\n\n\n\n
    Pelaku usaha<\/strong><\/td>\nPenyedia Sistem Elektronik<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    Pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan obat[7]<\/sup><\/a><\/td>\nSecara mandiri atau bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (\u201cPSE<\/strong>\u201d)\/Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (\u201cPPMSE<\/strong>\u201d)<\/td>\n<\/tr>\n
    Industri farmasi[8]<\/sup><\/a><\/td>\nSecara mandiri atau bekerja sama dengan industri farmasi bersertifikat PSE\/PPMSE<\/td>\n<\/tr>\n
    \u00a0Pedagang Besar Farmasi (PBF)[9]<\/sup><\/a><\/td>\nSecara mandiri atau bekerja sama dengan PBF bersertifikat PSE\/PPMSE<\/td>\n<\/tr>\n
    Cabang PBF[10]<\/sup><\/a><\/td>\nSistem elektronik utama PBF<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Selain itu, sistem elektronik yang dipilih oleh pelaku usaha untuk mengedarkan Produk secara daring paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<\/p><\/div>\n

    \n\n\n\n\n
    Persyaratan Sistem Elektronik untuk Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan\/atau Pangan Olahan[11]<\/sup><\/a><\/strong><\/td>\nPersyaratan Sistem Elektronik untuk Obat dan PKMK\u00a0[12]<\/a><\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    \n
      \n
    1. Memberikan jenis informasi secara benar sebagai berikut:<\/li>\n<\/ol>\n
        \n
      1. Nama dan alamat atau identitas pelaku usaha dengan jelas dan dapat ditelusuri; dan<\/li>\n
      2. Data dan\/atau informasi yang tercantum pada label\/penanda produk berupa keterangan tertulis dan\/atau gambar yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;<\/li>\n<\/ol>\n
          \n
        1. Memiliki mekanisme pencatatan\/ pendokumentasian transaksi elektronik yang dapat ditelusuri yang memberikan akses kepada seluruh pengguna dan pengawas sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n
    		\n
      \n
    1. Memiliki sistem otorisasi bagi tenaga kefarmasian yang menjadi penanggung jawab;<\/li>\n
    2. Menginformasikan nama dan alamat \u00a0lengkap fasilitas pelayanan kesehatan, alamat email dan nomor telepon, serta nomor dan tanggal penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan;<\/li>\n
    3. Menginformasikan nama tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta nomor dan tanggal penerbitan izin praktik; dan<\/li>\n
    4. Memiliki sistem validasi yang mampu memeriksa keabsahan dan legalitas sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

       <\/p>\n

      Persyaratan Penyelenggara Sistem Elektronik yang Diperbarui<\/u><\/em><\/p>\n

      Rancangan Peraturan kini memperbarui persyaratan yang harus dipenuhi oleh PSE\/PPMSE\/Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (\u201cPSEF<\/strong>\u201d) agar dapat diizinkan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik yang digunakan untuk mengedarkan produk obat dan makanan secara daring, sebagai berikut:[13]<\/sup><\/a><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Perlu diketahui bahwa sistem elektronik hanya dapat digunakan pada saat pengadaan dan peredaran obat dan bahan obat oleh pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha sebagai industri farmasi atau PBF.[14]<\/sup><\/a><\/p>\n

      Perluasan Larangan Peredaran Produk Secara Daring oleh Pelaku Usaha<\/u><\/em><\/p>\n

      Pada saat Rancangan Peraturan ini mulai berlaku, pelaku usaha wajib mematuhi larangan peredaran obat dan makanan secara daring sebagai berikut:<\/p>\n

      \n\n\n\n\n\n\n\n
      Pelaku usaha<\/strong><\/td>\nLarangan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      PSE\/PPMSE\/PSEF<\/td>\nMenyediakan informasi penjualan Produk yang dilarang untuk diedarkan secara daring[15]<\/sup><\/a><\/td>\n<\/tr>\n
      Industri farmasi, PBF dan \u00a0cabang PBF<\/td>\nMengedarkan obat dan bahan obat secara daring langsung kepada masyarakat[16]<\/sup><\/a><\/td>\n<\/tr>\n
      Pihak ketiga yang bertindak sebagai pengantar obat dan\/atau PKMK<\/td>\nMemberikan layanan informasi mengenai obat dan\/atau PKMK[17]<\/sup><\/a><\/td>\n<\/tr>\n
      Seluruh pelaku usaha<\/td>\n\n
        \n
      1. Mengedarkan secara daring dan\/atau menginformasikan penjualan obat dan kosmetik tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Rancangan Peraturan ini, secara langsung kepada masyarakat melalui sistem elektronik;[18]<\/sup><\/a><\/li>\n
      2. Menampilkan informasi produk obat dan\/atau label PKMK dalam rangka kegiatan periklanan, promosi, dan\/atau penjualan melalui sistem elektronik yang secara langsung \u00a0dapat diakses oleh masyarakat;[19]<\/sup><\/a><\/li>\n
      3. Menghalangi kegiatan pemeriksaan setempat dengan menolak memberikan persetujuan pemeriksaan, kecuali dalam keadaan tertentu, dan\/atau tidak memberikan akses terhadap tempat, alat, data, dan\/atau informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan;[20]<\/sup><\/a>\u00a0and Business Law :<\/li>\n
      4. Mengedarkan obat dan PKMK secara daring melalui media sosial,\u00a0daily deals<\/em>\u00a0and Business Law :\u00a0classified ads<\/em>.[21]<\/sup><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

         <\/p>\n

        Key Takeaways<\/u><\/em><\/p>\n

        Pada saat Rancangan Peraturan ini mulai berlaku, pelaku usaha harus mematuhi seluruh kewajiban yang tercantum di dalamnya, termasuk ketentuan yang secara khusus mengatur pemilihan sistem elektronik yang memenuhi syarat dan berupaya memastikan bahwa penyedia sistem elektronik yang dipilih memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria. \u00a0Selain itu, pelaku usaha juga wajib menaati berbagai larangan yang telah diuraikan di atas agar terhindar dari pengenaan sanksi administratif.<\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

        Sumber: hukumonline.com<\/p>","protected":false},"author":27,"template":"","-analisa":[182],"class_list":["post-27250","analisa","type-analisa","status-publish","hentry","-analisa-analisa-kebijakan"],"yoast_head":"\nBPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring - Kadin Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring - Kadin Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko yang berkaitan dengan peredaran obat dan makanan yang tidak aman secara daring, Badan Pengawas Obat dan Makanan (\u201cBPOM\u201d) menerbitkan Peraturan\u00a0No. 8 tahun 2020\u00a0tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\u00a0No. 32 tahun 2020\u00a0(secara bersama-sama disebut \u201cPerBPOM\u00a08\/2020\u201d). PerBPOM 8\/2020 secara garis besar mengatur berbagai […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Kadin Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-05-27T07:58:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/images.hukumonline.com\/frontend\/2017\/27MAY2024_ID.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/\",\"name\":\"BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring - Kadin Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/images.hukumonline.com\/frontend\/2017\/27MAY2024_ID.jpg\",\"datePublished\":\"2024-05-27T07:50:03+00:00\",\"dateModified\":\"2024-05-27T07:58:26+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/images.hukumonline.com\/frontend\/2017\/27MAY2024_ID.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/images.hukumonline.com\/frontend\/2017\/27MAY2024_ID.jpg\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Analisa\",\"item\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"description\":\"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#organization\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"KADIN Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring - Kadin Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring - Kadin Indonesia","og_description":"Dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko yang berkaitan dengan peredaran obat dan makanan yang tidak aman secara daring, Badan Pengawas Obat dan Makanan (\u201cBPOM\u201d) menerbitkan Peraturan\u00a0No. 8 tahun 2020\u00a0tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\u00a0No. 32 tahun 2020\u00a0(secara bersama-sama disebut \u201cPerBPOM\u00a08\/2020\u201d). PerBPOM 8\/2020 secara garis besar mengatur berbagai […]","og_url":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/","og_site_name":"Kadin Indonesia","article_modified_time":"2024-05-27T07:58:26+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/images.hukumonline.com\/frontend\/2017\/27MAY2024_ID.jpg","type":"","width":"","height":""}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/","url":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/","name":"BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring - Kadin Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/images.hukumonline.com\/frontend\/2017\/27MAY2024_ID.jpg","datePublished":"2024-05-27T07:50:03+00:00","dateModified":"2024-05-27T07:58:26+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#primaryimage","url":"https:\/\/images.hukumonline.com\/frontend\/2017\/27MAY2024_ID.jpg","contentUrl":"https:\/\/images.hukumonline.com\/frontend\/2017\/27MAY2024_ID.jpg"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bpom-rencanakan-perluasan-larangan-peredaran-obat-dan-makanan-secara-daring\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Analisa","item":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"BPOM Rencanakan Perluasan Larangan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kadin.id\/#website","url":"https:\/\/kadin.id\/","name":"KADIN Indonesia","description":"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)","publisher":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization","name":"KADIN Indonesia","url":"https:\/\/kadin.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","contentUrl":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","width":512,"height":512,"caption":"KADIN Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/analisa\/27250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/analisa"}],"about":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/analisa"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"-analisa","embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/-analisa?post=27250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}