{"id":28178,"date":"2024-06-10T15:59:47","date_gmt":"2024-06-10T08:59:47","guid":{"rendered":"https:\/\/kadin.id\/?post_type=analisa&p=28178"},"modified":"2024-06-10T15:59:47","modified_gmt":"2024-06-10T08:59:47","slug":"bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian","status":"publish","type":"analisa","link":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/","title":{"rendered":"BUMN and Private Sector Set to Chip-In for the Funding of Immigration Affairs"},"content":{"rendered":"

Disahkan pada tahun 2011, Undang-Undang\u00a0No. 6 Tahun 2011<\/a> tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022<\/a>\u00a0tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut \u201cUU 6\/2011<\/strong><\/b>\u201d), yang saat ini menjadi payung ketentuan keimigrasian yang berlaku, mulai dari prasyarat masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga tindak pidana keimigrasian.<\/p>\n

Namun demikian, menanggapi beberapa permohonan uji materi UU 6\/2011 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi (\u201cMK<\/strong><\/b>\u201d),\u00a0Rancangan Undang-Undang<\/a>\u00a0tentang Perubahan Ketiga Atas UU 6\/2011 (\u201cRUU<\/strong><\/b>\u201d) yang sedang dalam pembahasan kini telah disetujui sebagai produk legislatif atas usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (\u201cDPR<\/strong><\/b>\u201d) Republik Indonesia.[1]<\/a><\/p>\n

Saat ini, RUU tersebut akan mengubah enam pasal yang saat ini tertuang dalam UU 6\/2011. Di antara berbagai penyesuaian yang dilakukan dalam RUU tersebut, pemegang Izin Tinggal Tetap (\u201cITAP<\/strong><\/b>\u201d) kini berhak menerima izin masuk kembali dengan masa berlaku yang sesuai dengan ITAP terkait.[2]<\/a>\u00a0Saat ini, izin masuk kembali hanya dapat diberikan untuk masa berlaku dua tahun yang tidak melebihi masa berlaku ITAP awal.[3]<\/a><\/p>\n

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,\u00a0Indonesian Legal Brief<\/em>\u00a0(\u201cILB<\/strong><\/b>\u201d) edisi kali ini merangkum ketentuan-ketentuan baru yang dikenalkan dalam RUU tersebut, khususnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n

    \n
  1. Tindakan Pencegahan dan Penangkalan yang Disesuaikan; dan<\/li>\n
  2. Sumber Pendanaan yang Diperluas.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Tindakan Pencegahan dan Penangkalan yang Disesuaikan<\/u><\/em><\/p>\n

    Sebagaimana diuraikan di atas, salah satu alasan pengenalan RUU ini adalah untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU 6\/2011 sejalan dengan hasil permohonan peninjauan kembali yang secara khusus membahas kerangka ini. Terkait hal tersebut, RUU tersebut kini telah mengubah dua aspek yang secara spesifik berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan keimigrasian, seperti yang saat ini terdapat dalam UU 6\/2011, dengan menyelaraskan ketentuan-ketentuan tersebut dengan putusan peninjauan kembali terkait, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:<\/p>\n\n\n\n\n\n
    Permohonan Peninjauan Kembali<\/strong><\/b><\/td>\nPertimbangan Permohonan Peninjauan Kembali<\/strong><\/b><\/td>\nImplikasinya terhadap RUU tersebut<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
    Putusan MK\u00a0No. 40\/PUU-IX\/2011<\/a>\u00a0(\u201cPutusan 40\/2011<\/strong><\/b>\u201d)<\/td>\nKarena tahap penyelidikan tidak menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, putusan ini memutuskan bahwa penyelidikan tidak boleh digunakan sebagai alasan bagi petugas imigrasi untuk mencegah seseorang keluar dari wilayah Indonesia, dan dengan demikian unsur ini dinyatakan inkonstitusional.[4]<\/a><\/td>\nSelain tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan tercantum dalam daftar pencegahan keimigrasian, petugas imigrasi hanya dapat mencegah seseorang keluar wilayah Indonesia untuk keperluan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang.[5]<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
    Putusan MK\u00a0No. \u00a064\/PUU-IX\/2011<\/a>\u00a0(\u201cPutusan 64\/2011<\/strong><\/b>\u201d)<\/td>\nMengingat, menurut MK bahwa larangan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang dapat diperpanjang setiap saat untuk jangka waktu maksimum enam bulan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi orang yang dikenakannya, Putusan ini memutuskan bahwa frasa \u201csetiap kali\u201d yang digunakan untuk tujuan perluasan pencegahan imigrasi adalah inkonstitusional.[6]<\/a><\/td>\nPencegahan imigrasi harus berlaku tidak lebih dari jangka waktu enam bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk satu jangka waktu enam bulan berikutnya[7]<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    \n

    Ditambah lagi, RUU tersebut kini menyatakan bahwa langkah penangkalan imigrasi hanya dapat diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya.[8]<\/a>\u00a0Saat ini, masa berlaku dan perpanjangan maksimum adalah enam bulan.[9]<\/a><\/p>\n

    Selain itu, RUU tersebut menyatakan bahwa langkah pencegahan dan penangkalan imigrasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan datang.[10]<\/a>\u00a0Berbeda dengan UU 6\/2011 yang berlaku saat ini, rinciannya saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah\u00a0No. 31 Tahun 2013<\/a>\u00a0sebagai Peraturan Pelaksanaan UU 6\/2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan penerbitan Peraturan Pemerintah\u00a0No. 48 Tahun 2021<\/a>\u00a0(secara bersama-sama disebut \u201cPP 31\/2013<\/strong><\/b>\u201d).[11]<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n

    Sumber Pendanaan yang Diperluas<\/u><\/em><\/p>\n

    UU 6\/2011 mengamanatkan bahwa dana untuk pelaksanaan dan penegakan kerangka yang ada saat ini harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (\u201cAPBN<\/strong><\/b>\u201d).[12]<\/a>\u00a0Namun, RUU tersebut kini mengizinkan pendanaan juga bersumber dari sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait, antara lain:[13]<\/a><\/p>\n

      \n
    1. Pemanfaatan barang milik negara dan\/atau pemanfaatan asset dalam penguasaaan;<\/li>\n
    2. Penggunaan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha; dan\/atau<\/li>\n
    3. Partisipasi pihak lain (seperti penugasan badan usaha milik negara, penguatan peran badan hukum milik negara dan kontribusi pihak swasta).<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Poin Utama<\/u><\/em><\/p>\n

      Apabila RUU tersebut akhirnya berlaku, maka perubahan ketiga akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi individu yang dikenakan tindakan pencegahan dan\/atau penangkalan keimigrasian. Peningkatan kejelasan ini sejalan dengan dua permohonan uji materiil terkait UU 6\/2011. Selain itu, perluasan sumber pendanaan pelayanan keimigrasian juga diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap APBN, sehingga memungkinkan lebih terakomodasinya kebutuhan-kebutuhan lain terkait penyelenggaraan pelayanan keimigrasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di luar yang ada saat ini ditanggung oleh APBN. Hal ini, pada akhirnya akan meningkatkan berbagai layanan imigrasi di Indonesia.[14]<\/a><\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

      Sumber: hukumonline.com<\/p>","protected":false},"author":27,"template":"","-analisa":[182],"class_list":["post-28178","analisa","type-analisa","status-publish","hentry","-analisa-analisa-kebijakan"],"yoast_head":"\nKontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022\u00a0tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut \u201cUU 6\/2011\u201d), yang saat ini menjadi payung ketentuan keimigrasian yang berlaku, mulai dari prasyarat masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga tindak pidana keimigrasian.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022\u00a0tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut \u201cUU 6\/2011\u201d), yang saat ini menjadi payung ketentuan keimigrasian yang berlaku, mulai dari prasyarat masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga tindak pidana keimigrasian.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Kadin Indonesia\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/\",\"name\":\"Kontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-06-10T08:59:47+00:00\",\"description\":\"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022\u00a0tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut \u201cUU 6\/2011\u201d), yang saat ini menjadi payung ketentuan keimigrasian yang berlaku, mulai dari prasyarat masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga tindak pidana keimigrasian.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Analisa\",\"item\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"BUMN dan Sektor Swasta akan dapat Berkontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"description\":\"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#organization\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"KADIN Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian","description":"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022\u00a0tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut \u201cUU 6\/2011\u201d), yang saat ini menjadi payung ketentuan keimigrasian yang berlaku, mulai dari prasyarat masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga tindak pidana keimigrasian.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Kontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian","og_description":"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022\u00a0tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut \u201cUU 6\/2011\u201d), yang saat ini menjadi payung ketentuan keimigrasian yang berlaku, mulai dari prasyarat masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga tindak pidana keimigrasian.","og_url":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/","og_site_name":"Kadin Indonesia","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/","url":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/","name":"Kontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#website"},"datePublished":"2024-06-10T08:59:47+00:00","description":"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022\u00a0tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut \u201cUU 6\/2011\u201d), yang saat ini menjadi payung ketentuan keimigrasian yang berlaku, mulai dari prasyarat masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga tindak pidana keimigrasian.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/bumn-dan-sektor-swasta-akan-dapat-berkontribusi-dalam-pendanaan-urusan-keimigrasian\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Analisa","item":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"BUMN dan Sektor Swasta akan dapat Berkontribusi dalam Pendanaan Urusan Keimigrasian"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kadin.id\/#website","url":"https:\/\/kadin.id\/","name":"KADIN Indonesia","description":"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)","publisher":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization","name":"KADIN Indonesia","url":"https:\/\/kadin.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","contentUrl":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","width":512,"height":512,"caption":"KADIN Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/analisa\/28178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/analisa"}],"about":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/analisa"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"-analisa","embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/-analisa?post=28178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}