{"id":31994,"date":"2024-08-27T10:53:32","date_gmt":"2024-08-27T03:53:32","guid":{"rendered":"https:\/\/kadin.id\/?post_type=analisa&p=31994"},"modified":"2024-08-27T10:53:32","modified_gmt":"2024-08-27T03:53:32","slug":"otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn","status":"publish","type":"analisa","link":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/","title":{"rendered":"IKN Authority Expands Scope of Investment Facilities for IKN Business Actors"},"content":{"rendered":"

Pada tahun 2023, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Ibu Kota Nusantara (\u201cIKN<\/strong>\u201d) sebagai kota global yang berkelanjutan dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan\u00a0No. 12 Tahun 2023<\/a>\u00a0tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara (\u201cPP 12\/2023<\/strong>\u201d), yang telah berlaku sejak 6 Mei 2023.[1]<\/sup><\/a>\u00a0<\/sup>Pada intinya, PP 12\/2023 mengatur tentang penerbitan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan berbagai fasilitas dan insentif penanaman modal yang tersedia bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah IKN dan wilayah tertentu di Kalimantan yang dikategorikan sebagai bagian dari\u00a0superhub<\/em>\u00a0ekonomi IKN (\u201cDaerah Mitra<\/strong>\u201d).[2]<\/sup><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Namun, pemerintah baru-baru ini juga menerbitkan Peraturan\u00a0No. 29 Tahun 2024<\/a>\u00a0sebagai Perubahan atas PP 12\/2023 (\u201cPerubahan<\/strong>\u201d), yang telah berlaku sejak 12 Agustus 2024.[3]<\/sup><\/a>\u00a0Selain mempertahankan ketentuan inti mengenai kemudahan berusaha dan berbagai fasilitas dan insentif penanaman modal yang tersedia bagi pelaku usaha di IKN dan Daerah Mitra, Perubahan juga memperjelas beberapa hal, terutama terkait pemberian hak atas tanah dan jangka waktu siklus yang dapat diberikan.<\/p>\n

 <\/p>\n

Berdasarkan latar belakang di atas, ILB edisi kali ini menyajikan analisis mengenai hal-hal berikut:<\/p>\n

    \n
  1. Perjelas Ketentuan Persyaratan Perizinan Usaha dan Penyesuaian Hak Atas Tanah;<\/li>\n
  2. Penyesuaian Ketentuan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan<\/li>\n
  3. Penyesuaian Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Perjelas Ketentuan Persyaratan Perizinan Usaha dan Penyesuaian Hak Atas Tanah<\/u><\/em><\/p>\n

    Perubahan tersebut memperjelas kriteria yang meninjau kembali rencana detail tata ruang ibu kota sebagai perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, sesuai dengan kondisi IKN dan Undang-Undang yang berlaku.[4]<\/sup><\/a>\u00a0Selain itu, persetujuan lingkungan, yang merupakan persyaratan mendasar untuk perizinan usaha, kini akan diterbitkan berdasarkan pertimbangan berikut:[5]<\/sup><\/a><\/p>\n

      \n
    1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang diperlukan untuk usaha dan\/atau kegiatan yang harus wajib dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan\/atau<\/li>\n
    2. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Persetujuan tersebut akan diberikan oleh Otorita IKN dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Otorita IKN mendatang.[6]<\/sup><\/a>\u00a0Selain itu, Perubahan ini juga memperluas berbagai sumber pendanaan yang tersedia bagi Otorita IKN untuk menunjuk lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi untuk memverifikasi proses pemberian persetujuan, serta berbagai persyaratan perizinan berusaha dan\/atau perizinan berusaha sektor sesuai dengan risiko tertentu. Sekarang, sumber-sumber ini termasuk anggaran IKN.[7]<\/sup><\/a><\/p>\n

       <\/p>\n

      Perubahan tersebut juga memperluas kewenangan Otorita IKN dalam hal pengelolaan hak atas tanah. Wewenang tersebut kini meliputi:[8]<\/sup><\/a><\/p>\n

        \n
      1. Perencanaan;<\/li>\n
      2. Pengamanan dan pemeliharaan;<\/li>\n
      3. Penatausahaan; dan<\/li>\n
      4. Pengawasan dan pengendalian.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        Otorita IKN kini menjamin kepastian jangka waktu hak atas tanah untuk siklus pertama, yang dapat diperpanjang hingga siklus kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian yang relevan.[9]<\/sup><\/a>\u00a0Siklus tersebut diuraikan sebagai berikut:[10]<\/sup><\/a><\/p>\n

          \n
        1. Hak Guna Usaha (\u201cHGU<\/strong>\u201d) selama maksimum 95 tahun melalui siklus pertama, yang dapat diperpanjang melalui siklus kedua selama maksimum 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi;<\/li>\n
        2. Hak Guna Bangunan (\u201cHGB<\/strong>\u201d) selama maksimum 80 tahun melalui siklus pertama, yang dapat diperpanjang melalui siklus kedua selama maksimum 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi; dan<\/li>\n
        3. Hak Pakai selama maksimum 80 tahun melalui siklus pertama, yang dapat diperpanjang melalui siklus kedua selama maksimum 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          Terakhir, Perubahan tersebut memperkenalkan berbagai kriteria tambahan yang akan diterapkan oleh Otorita IKN setiap lima tahun sekali saat mengevaluasi pemberian hak selama siklus pertama, termasuk memastikan bahwa tanah tidak ditelantarkan.[11]<\/sup><\/a>\u00a0Selain itu, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan HGU, HGB, atau Hak Pakai untuk siklus kedua hingga sepuluh tahun sebelum hak siklus pertama berakhir.[12]<\/sup><\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          Penyesuaian Ketentuan Perumahan dan Kawasan Permukiman<\/u><\/em><\/p>\n

          Perubahan tersebut kini memperjelas bahwa pelaku usaha di sektor perumahan dan kawasan permukiman\u00a0yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang<\/strong>\u00a0di wilayah lain dapat melakukannya di wilayah IKN sesuai dengan rencana detail tata ruang IKN.[13]<\/sup><\/a>\u00a0Pemenuhan kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Otorita IKN dan membangun hunian berimbang di dalam kawasan IKN atau membayar biaya konversi untuk pemenuhan hunian berimbang.[14]<\/sup><\/a>\u00a0Dengan demikian, Kepala Otorita IKN akan menetapkan pelaksanaan kewajiban hunian berimbang sesuai dengan prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah IKN dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (secara bersama-sama disebut sebagai \u201cMenteri<\/strong>\u201d).[15]<\/sup><\/a>\u00a0Hasil pelaksanaan tersebut akan dilaporkan paling sedikit setiap tahun oleh Kepala Otorita IKN kepada para Menteri.[16]<\/sup><\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          Melalui Perubahan, para pelaku usaha yang diuraikan di atas akan dapat menikmati insentif berikut ini:[17]<\/sup><\/a><\/p>\n

            \n
          1. Bantuan program pembangunan perumahan;<\/li>\n
          2. Keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;<\/li>\n
          3. Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum;<\/li>\n
          4. Kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan;<\/li>\n
          5. Dukungan aksesibilitas ke lokasi hunian berimbang di dalam kawasan IKN;<\/li>\n
          6. Pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;<\/li>\n
          7. Keringanan pajak bumi dan bangunan dengan periode tertentu; dan\/atau<\/li>\n
          8. Penghargaan untuk pengembangan hunian berimbang.<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

            Penyesuaian Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal<\/u><\/em><\/p>\n

            Perubahan ini telah menyesuaikan kewenangan Otorita IKN dalam memberikan fasilitas penanaman modal, yang kini mencakup fasilitas pajak daerah khusus IKN, penerimaan khusus IKN dan retribusi khusus IKN, serta fasilitasi dan penyediaan lahan dan sarana prasarana untuk semua kegiatan penanaman modal yang dilakukan di IKN.[18]<\/sup><\/a>\u00a0Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas di bawah yurisdiksi Otorita IKN akan diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN mendatang.[19]<\/sup><\/a><\/p>\n

             <\/p>\n

            Selain itu, Perubahan juga mengubah istilah \u201cfasilitas pajak khusus\u201d menjadi \u201cfasilitas pajak daerah khusus\u201d, yang mencakup insentif berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan penerimaan khusus IKN.[20]<\/sup><\/a>\u00a0Dalam hal ini, pemberian fasilitas penanaman modal yang merupakan bagian dari fasilitas pajak daerah khusus dapat diberikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN.[21]<\/sup><\/a><\/p>\n

             <\/p>\n

            Poin Utama<\/u><\/em><\/p>\n

            Harapannya, Perubahan ini akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di IKN dan Daerah Mitra, karena berbagai insentif dan kemudahan akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan jangka waktu siklus HAT yang diatur dalam Perubahan dan memperpanjangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Terakhir, pelaku usaha diharapkan dapat dengan bijak memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah demi terciptanya wilayah IKN yang berkelanjutan.(RL)<\/sub><\/p>\n

             <\/p>\n

            Apabila anda ingin bertanya lebih lanjut mengenai peraturan ini, anda dapat mengajukan sesi\u00a0virtual discussion<\/em>\u00a0dengan analis kami ataupun\u00a0practice leaders<\/em>\u00a0melalui laman\u00a0workspace<\/em><\/a>\u00a0anda<\/p>\n

            <\/div>\n
            <\/div>\n
            <\/div>\n
            Sumber: hukumonline.com<\/div>","protected":false},"author":27,"template":"","-analisa":[182],"class_list":["post-31994","analisa","type-analisa","status-publish","hentry","-analisa-analisa-kebijakan"],"yoast_head":"\nPerluasan Cakupan Fasilitas Investasi di Kawasan IKN<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Peraturan\u00a0No. 29 Tahun 2024 memperjelas beberapa hal, terutama terkait pemberian hak atas tanah dan jangka waktu siklus yang dapat diberikan.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Perluasan Cakupan Fasilitas Investasi di Kawasan IKN\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Peraturan\u00a0No. 29 Tahun 2024 memperjelas beberapa hal, terutama terkait pemberian hak atas tanah dan jangka waktu siklus yang dapat diberikan.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Kadin Indonesia\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/\",\"name\":\"Perluasan Cakupan Fasilitas Investasi di Kawasan IKN\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-08-27T03:53:32+00:00\",\"description\":\"Peraturan\u00a0No. 29 Tahun 2024 memperjelas beberapa hal, terutama terkait pemberian hak atas tanah dan jangka waktu siklus yang dapat diberikan.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Analisa\",\"item\":\"https:\/\/kadin.id\/analisa\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Otoritas Kawasan IKN Perluas Cakupan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Kawasan IKN\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"description\":\"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#organization\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"KADIN Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Perluasan Cakupan Fasilitas Investasi di Kawasan IKN","description":"Peraturan\u00a0No. 29 Tahun 2024 memperjelas beberapa hal, terutama terkait pemberian hak atas tanah dan jangka waktu siklus yang dapat diberikan.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Perluasan Cakupan Fasilitas Investasi di Kawasan IKN","og_description":"Peraturan\u00a0No. 29 Tahun 2024 memperjelas beberapa hal, terutama terkait pemberian hak atas tanah dan jangka waktu siklus yang dapat diberikan.","og_url":"https:\/\/kadin.id\/en\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/","og_site_name":"Kadin Indonesia","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/","url":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/","name":"Perluasan Cakupan Fasilitas Investasi di Kawasan IKN","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#website"},"datePublished":"2024-08-27T03:53:32+00:00","description":"Peraturan\u00a0No. 29 Tahun 2024 memperjelas beberapa hal, terutama terkait pemberian hak atas tanah dan jangka waktu siklus yang dapat diberikan.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/otoritas-kawasan-ikn-perluas-cakupan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-kawasan-ikn\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Analisa","item":"https:\/\/kadin.id\/analisa\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Otoritas Kawasan IKN Perluas Cakupan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Kawasan IKN"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kadin.id\/#website","url":"https:\/\/kadin.id\/","name":"KADIN Indonesia","description":"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)","publisher":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization","name":"KADIN Indonesia","url":"https:\/\/kadin.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","contentUrl":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","width":512,"height":512,"caption":"KADIN Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/analisa\/31994","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/analisa"}],"about":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/analisa"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31994"}],"wp:term":[{"taxonomy":"-analisa","embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/-analisa?post=31994"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}