Ditjen Pajak (DJP) bersama Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaksanakan sosialisasi PMK 66\/2023 terkait pajak natura bagi para pelaku usaha dan jajaran asosiasi, (18\/7\/2023).<\/p>\n
Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sedikitnya 600 wajib pajak secara daring dan luring. Kebijakan pajak natura adalah bagian dari reformasi perpajakan yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PMK 66\/2023 terkait pajak penghasilan (PPh) atas natura atau kenikmatan dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak selaku pegawai, juga kepada perusahaan selaku pemberi natura dan kenikmatan.<\/p>\n
PMK 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan\/atau Kenikmatan. Aturan ini merupakan salah satu hasil reformasi perpajakan. Aturan ini hadir sebagai bagian dari ekstensifikasi pajak setelah program pengampunan pajak di 2016-2017 dan 2022.<\/p>\n
Natura dan\/atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang 3M(mendapatkan, memelihara, dan menagih).<\/p>\n
Natura dan\/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh meliputi:
\na. makanan, minuman, dan bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai
\nb. disediakan di daerah tertentu
\nc. harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
\nd. bersumber dari APBN\/APBD\/APBDes; atau
\ne. jenis dan\/atau batasan tertentu<\/p>\n
Jenis dan batasan natura dan\/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh sangat mempertimbangkan kepantasan dengan tujuan mendorong perusahaan\/pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara memberikan berbagai fasilitas dan dapat membebankan biaya fasilitas tersebut.<\/p>\n
Pemberlakuan :
\na. Natura dan\/atau kenikmatan diberikan selama tahun 2022 dikecualikan dari objek PPh
\nb. Pemotongan PPh oleh pemberi dilakukan untuk pemberian natura dan\/atau kenikmatan mulai 1 Juli 2023
\nc. Natura dan\/atau kenikmatan yang diterima selama 1 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2023 yang belum dipotong PPh, wajib dihitung dan dibayarkan PPh terutangnya serta dilaporkan dalam SPT PPh oleh penerima.<\/p>","protected":false},"template":"","class_list":["post-11684","info-advokasi","type-info-advokasi","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\n