The Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) has requested the government to provide a grace period for businesses in the implementation of the Indonesian Minister of Trade Regulation No. 36 of 2023 on Import Policy and Regulation, related to the preparation stage for the implementation of the limited ban regulation.<\/p>\n
Dewan Pengurus Kadin Indonesia Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, mengatakan Kadin Indonesia selaku induk dari seluruh asosiasi usaha di Indonesia telah menerima berbagai masukan dari asosiasi sektoral terdampak.<\/p>\n
Regarding the readiness of infrastructure and supporting regulations, Kadin calls for the electronic system and all implementing regulations related to MOT 36\/2023 to be ready at least 3 to 6 months before the implementation of this regulation.<\/p>\n
“Hal ini diperlukan guna mengakomodir lonjakan permohonan perizinan dan untuk memberikan waktu yang memadai kepada seluruh pihak yang terkait guna memenuhi ketentuan peraturan tersebut,” kata Juan dalam keterangan Kadin, Jumat (23\/2\/2024).<\/p>\n
Kata Juan, Sistem Elektronik terkait baru akan beroperasi pada tanggal 10 Maret 2024 mendatang, demikian pula dengan sebagian peraturan pendukung yang menjadi pedoman untuk memperoleh Persetujuan Teknis baru akan disosialisasikan dalam waktu dekat.<\/p>\n
“Dalam hal ini, kami menghimbau perlu adanya penambahan grace period selama 3 sampal 6 bulan setelah sistem elektronik terkait serta seluruh peraturan pelaksana tersedia dan disosialisasikan kepada Seluruh stakeholder terkait untuk menjamin kestabilan rantai pasok dan memastikan keberlanjutan proses produksi dalam negeri,” ujarnya.<\/p>\n
In addition, Kadin Indonesia also emphasised that the previous regulation can still apply to shipments with a Bill of Lading (BL) before 10 March, this is necessary to accommodate in transit shipments or shipments that are on the way.<\/p>\n
“Kebijakan terkait in transit shipment ini sangat penting untuk keberlanjutan proses produksi dan dapat berpengaruh pada pencapaian produktivitas industri,” jelasnya.<\/p>\n
Sebab pelaku industri harus mengejar target produksi untuk pemenuhan kebutuhan, baik domestik maupun ekspor tanpa jeda. Saat ini, tantangan yang dihadapi oleh sektor industri prioritas sudah cukup tinggi yang dapat dilihat dari Kinerja Ekspor dimana pencapaian sekto industri pengolahan dan juga pertambangan, misalnya, mendapat tekanan negatif.<\/p>\n
“Kendala dalam pemenuhan kebutuhan bisa berujung kehilangan peluang atau lebih jauh lagi kehilangan pangsa pasar dunia,” ujarnya.<\/p>\n
Menurutnya, kemudahan berusaha dan ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing sangat penting. Diharapkan tidak ada biaya tambahan seperti halnya demurrage yang akan menyebabkan pelaku usaha kehilangan daya saing.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memeinta Pemerintah agar memberikan kelonggaran waktu (grace period) bagi pelaku usaha dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, terkait tahap persiapan untuk pemberlakuan peraturan pelarangan terbatas. Dewan Pengurus Kadin Indonesia Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, mengatakan Kadin Indonesia […]<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22771,"template":"","-kabar":[142,146,172],"class_list":["post-22770","kabar","type-kabar","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","-kabar-utama","-kabar-kadin-indonesia","-kabar-pusat"],"yoast_head":"\n