{"id":45626,"date":"2026-06-08T16:01:27","date_gmt":"2026-06-08T09:01:27","guid":{"rendered":"https:\/\/kadin.id\/?post_type=kabar&p=45626"},"modified":"2026-06-10T16:07:26","modified_gmt":"2026-06-10T09:07:26","slug":"kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan","status":"publish","type":"kabar","link":"https:\/\/kadin.id\/en\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/","title":{"rendered":"Kadin Jatim Minta Implementasi Permenkum 49\/2025 Ditunda, Soroti Risiko Kerahasiaan Data Perusahaan"},"content":{"rendered":"

Surabaya<\/strong> – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah menunda implementasi kewajiban penyampaian laporan tahunan Perseroan Terbatas (PT) melalui notaris ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025.<\/span><\/p>\n

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor 2372\/K\/MT\/V\/2026 yang ditujukan kepada Menteri Hukum RI. Kadin Provinsi Jatim menilai kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 itu berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap perlindungan data perusahaan, khususnya bagi Perseroan Tertutup yang selama ini memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnisnya.<\/span><\/p>\n

Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto, mengatakan sebagian besar data yang diwajibkan dalam laporan tahunan perusahaan merupakan informasi strategis yang bersifat sensitif dan tidak seharusnya diakses oleh pihak di luar perusahaan maupun instansi yang tidak memiliki kewenangan langsung.<\/span><\/p>\n

\u201cHampir seluruh data yang diwajibkan dalam laporan tahunan bersifat rahasia, mulai dari laporan keuangan perusahaan, data direksi beserta kompensasinya, hingga informasi penggajian karyawan. Ketika data tersebut harus disampaikan melalui notaris dan proses unggah dilakukan oleh staf notaris, muncul kekhawatiran mengenai keamanan dan kerahasiaan data tersebut,\u201d ujar Adik di Surabaya pada Senin (08\/06\/2026).<\/span><\/p>\n

Menurut Adik, selama ini perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada negara melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, Kadin mempertanyakan urgensi adanya pelaporan tambahan yang harus dilakukan melalui pihak ketiga.<\/span><\/p>\n

\u201cData keuangan perusahaan pada dasarnya sudah dilaporkan kepada negara melalui mekanisme perpajakan. Karena itu, perlu dijelaskan mengapa data yang sama harus kembali disampaikan melalui jalur lain yang melibatkan pihak eksternal,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n

Adik menambahkan, dampak terbesar dari kebijakan tersebut akan dirasakan oleh Perseroan Tertutup. Berbeda dengan Perseroan Terbuka yang memang tunduk pada prinsip keterbukaan informasi kepada publik, Perseroan Tertutup memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan laporan keuangan maupun strategi bisnis perusahaan.<\/span><\/p>\n

\u201cPerseroan Tertutup bukan perusahaan publik sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuka informasi keuangan kepada masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap kerahasiaan data bisnis harus menjadi perhatian utama,\u201d tegas Adik.<\/span><\/p>\n

Selain aspek keamanan data, Adik juga menyoroti potensi penyalahgunaan informasi apabila data perusahaan jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Informasi mengenai kondisi keuangan, struktur penggajian, hingga kebijakan internal perusahaan dinilai memiliki nilai strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk kompetitor.<\/span><\/p>\n

Melalui surat yang dikirimkan pada 4 Mei 2026 tersebut, Kadin Provinsi Jatim lanjut Adik menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah. Pertama, menunda pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan tahunan ke SABH untuk tahun 2026 hingga sistem perlindungan data dinilai benar-benar siap dan aman.<\/span><\/p>\n

Kedua, melakukan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap penerapan aturan bagi Perseroan Tertutup dengan mempertimbangkan hak perusahaan atas kerahasiaan informasi bisnisnya.<\/span><\/p>\n

Ketiga, mengintegrasikan kebutuhan data laporan tahunan dengan data perpajakan yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak guna menghindari duplikasi pelaporan, sekaligus mengurangi beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk jasa notaris setiap tahun.<\/span><\/p>\n

\u201cKami tidak menolak tujuan regulasi ini. Namun kami berharap terdapat pengaturan yang membedakan kewajiban Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup, sehingga prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan beriringan dengan perlindungan kerahasiaan bisnis,\u201d ujar Adik.<\/span><\/p>\n

Hingga saat ini, Kadin Provinsi Jatim lanjut Adik mengaku belum menerima tanggapan resmi dari Kementerian Hukum RI terkait surat yang telah disampaikan tersebut. Surat itu juga ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jatim dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Jatim I.<\/span><\/p>\n

\u201cKadin (provinsi) Jatim berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan pelaku usaha sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh. Dengan demikian, tujuan meningkatkan tata kelola perusahaan dapat tercapai tanpa mengurangi jaminan keamanan dan kerahasiaan data yang menjadi aset penting dunia usaha,\u201d pungkas Adik.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah menunda implementasi kewajiban penyampaian laporan tahunan Perseroan Terbatas (PT) melalui notaris ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor 2372\/K\/MT\/V\/2026 yang ditujukan kepada Menteri Hukum RI. […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":45627,"template":"","-kabar":[147,171],"class_list":["post-45626","kabar","type-kabar","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","-kabar-kadin-daerah","-kabar-daerah"],"yoast_head":"\nKadin Jatim Minta Implementasi Permenkum 49\/2025 Ditunda<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kadin.id\/en\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kadin Jatim Minta Implementasi Permenkum 49\/2025 Ditunda\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah menunda implementasi kewajiban penyampaian laporan tahunan Perseroan Terbatas (PT) melalui notaris ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor 2372\/K\/MT\/V\/2026 yang ditujukan kepada Menteri Hukum RI. […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kadin.id\/en\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Kadin Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-06-10T09:07:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-20.27.44-scaled.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2560\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/kabar\\\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/kabar\\\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\\\/\",\"name\":\"Kadin Jatim Minta Implementasi Permenkum 49\\\/2025 Ditunda\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/kabar\\\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/kabar\\\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-20.27.44-scaled.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-06-08T09:01:27+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-10T09:07:26+00:00\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/kabar\\\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/kabar\\\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-20.27.44-scaled.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-20.27.44-scaled.jpeg\",\"width\":2560,\"height\":1920},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"description\":\"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/#organization\",\"name\":\"KADIN Indonesia\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/kadin-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/kadin-logo.png\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"KADIN Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kadin.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kadin Jatim Minta Implementasi Permenkum 49\/2025 Ditunda","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kadin.id\/en\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Kadin Jatim Minta Implementasi Permenkum 49\/2025 Ditunda","og_description":"Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah menunda implementasi kewajiban penyampaian laporan tahunan Perseroan Terbatas (PT) melalui notaris ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor 2372\/K\/MT\/V\/2026 yang ditujukan kepada Menteri Hukum RI. […]","og_url":"https:\/\/kadin.id\/en\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/","og_site_name":"Kadin Indonesia","article_modified_time":"2026-06-10T09:07:26+00:00","og_image":[{"width":2560,"height":1920,"url":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-20.27.44-scaled.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kadin.id\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/","url":"https:\/\/kadin.id\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/","name":"Kadin Jatim Minta Implementasi Permenkum 49\/2025 Ditunda","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-20.27.44-scaled.jpeg","datePublished":"2026-06-08T09:01:27+00:00","dateModified":"2026-06-10T09:07:26+00:00","inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kadin.id\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/kadin.id\/kabar\/kadin-jatim-minta-implementasi-permenkum-49-2025-ditunda-soroti-risiko-kerahasiaan-data-perusahaan\/#primaryimage","url":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-20.27.44-scaled.jpeg","contentUrl":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2026-06-09-at-20.27.44-scaled.jpeg","width":2560,"height":1920},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kadin.id\/#website","url":"https:\/\/kadin.id\/","name":"KADIN Indonesia","description":"Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry)","publisher":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kadin.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kadin.id\/#organization","name":"KADIN Indonesia","url":"https:\/\/kadin.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","contentUrl":"https:\/\/kadin.id\/wp-content\/uploads\/kadin-logo.png","width":512,"height":512,"caption":"KADIN Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/kadin.id\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/kabar\/45626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/kabar"}],"about":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/kabar"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45627"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"-kabar","embeddable":true,"href":"https:\/\/kadin.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/-kabar?post=45626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}