Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14\/08\/2026).<\/p>\n
Bagi dunia usaha, berbagai agenda pemerintah \u2014mulai reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, penguatan ekonomi desa, investasi, reformasi BUMN dan Danantara, hingga supremasi hukum\u2014memiliki satu benang merah: Indonesia membutuhkan pemerintahan yang efektif dan kolaborasi erat pemerintah dengan dunia usaha.<\/span><\/p>\n Kadin memandang kemitraan tersebut perlu dibangun dalam semangat gotong royong dan Indonesia Incorporated. Pemerintah berperan menciptakan regulasi yang jelas, konsisten dan memberikan kepastian; birokrasi memastikan pelayanan cepat dan mudah; sedangkan dunia usaha menghadirkan investasi, teknologi, inovasi, jaringan pasar dan lapangan kerja. Dengan pembagian peran yang jelas, kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.<\/span><\/p>\n 1. Reformasi Birokrasi: Dunia Usaha Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Kecepatan<\/span><\/strong><\/p>\n Presiden Prabowo memberikan perhatian sangat kuat terhadap reformasi birokrasi. Presiden mengakui masih terdapat birokrasi yang berbelit, tidak efisien, bahkan aparatur yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga maupun kelompok. Menurut Presiden, praktik seperti itu harus diberantas dan tidak boleh ditutup-tutupi karena birokrasi yang korup dan tidak efisien pada akhirnya dapat menghancurkan bangsa.<\/span><\/p>\n Pesan Presiden bahwa \u201cnegara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit\u201d juga sangat relevan bagi dunia usaha. Pemerintah telah menunjukkan bahwa deregulasi dapat menghasilkan dampak nyata, antara lain melalui penghapusan 145 aturan penyaluran pupuk, digitalisasi bantuan sosial, pembangunan Mal Pelayanan Publik, serta integrasi layanan pemerintah berbasis digital.<\/span><\/p>\n Kadin Indonesia mendukung penuh arah reformasi tersebut. Bagi dunia usaha, reformasi birokrasi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan salah satu faktor utama yang menentukan daya saing Indonesia. Investor membutuhkan izin yang cepat, tetapi lebih penting lagi membutuhkan kepastian aturan, konsistensi kebijakan, transparansi proses dan kepastian waktu penyelesaian. Perizinan yang cepat tetapi aturannya sering berubah tetap menciptakan risiko bagi investasi jangka panjang.<\/span><\/p>\n Karena itu, Kadin mendorong agar semangat deregulasi Presiden diterjemahkan secara konsisten dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Jangan sampai sebuah kebijakan sudah dipermudah di tingkat pusat, tetapi kembali menjadi rumit ketika pelaku usaha berhadapan dengan aturan daerah, izin teknis ataupun interpretasi berbeda antarinstansi. Digitalisasi juga perlu diarahkan menuju prinsip once only, yakni data yang sudah diserahkan perusahaan kepada satu instansi pemerintah tidak perlu berulang kali diminta oleh instansi lain.<\/span><\/p>\n Kadin siap menjadi mitra pemerintah untuk mengidentifikasi hambatan berusaha yang masih terjadi di lapangan. Semangat Indonesia Incorporated membutuhkan pemerintah dan dunia usaha duduk dalam satu meja untuk menyelesaikan bottleneck investasi. Pemerintah membuat aturan yang jelas dan menjaga integritas birokrasi, sedangkan dunia usaha menjalankan investasi secara patuh, menciptakan pekerjaan dan membayar kewajibannya kepada negara. Reformasi birokrasi yang berhasil pada akhirnya harus terlihat pada turunnya biaya berusaha, meningkatnya investasi, dan bertambahnya lapangan kerja.<\/span><\/p>\n 2. MBG: Investasi SDM Sekaligus Mesin Ekonomi Daerah<\/span><\/strong><\/p>\n Presiden Prabowo menempatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi pembangunan manusia. Presiden menegaskan anak tidak dapat belajar secara optimal dalam keadaan lapar, sementara stunting dapat menghambat perkembangan otak, otot dan tulang. Karena itu, MBG dipandang bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.<\/span><\/p>\n Presiden pada saat yang sama memberikan peringatan sangat keras terhadap kemungkinan korupsi dalam MBG. Dana yang diperuntukkan bagi makanan anak harus dijaga integritasnya. Program akan diteruskan, tetapi Presiden menekankan pentingnya perbaikan, efisiensi dan pengawasan agar manfaat benar-benar sampai kepada penerima. Pernyataan ini sangat melegakan. <\/span><\/p>\n Kadin melihat MBG memiliki dua manfaat strategis sekaligus. Pertama adalah investasi pada human capital Indonesia. Anak yang lebih sehat, memperoleh gizi memadai dan mampu belajar dengan baik akan menjadi tenaga kerja yang lebih produktif pada masa mendatang. Dalam perspektif dunia usaha, pembangunan manusia sama pentingnya dengan pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri ataupun pembangkit listrik.<\/span><\/p>\n Kedua, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang sangat besar apabila rantai pasoknya dirancang dengan tepat. Kebutuhan beras, telur, ayam, ikan, susu, sayuran, buah, bumbu, kemasan, transportasi dan jasa logistik menciptakan backward linkage yang luas. Kadin mendorong agar petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM dan perusahaan nasional menjadi bagian utama dari ekosistem tersebut. Dengan begitu, anggaran MBG tidak hanya menghasilkan makanan bergizi, tetapi juga berputar di daerah dan menciptakan lapangan kerja.<\/span><\/p>\n Dunia usaha siap membantu pemerintah membangun sistem pengadaan, logistik, cold chain, keamanan pangan, standardisasi dan digital traceability. Kuncinya adalah tata kelola yang transparan, standar yang jelas dan mekanisme pengadaan yang memberi kesempatan luas kepada pelaku ekonomi lokal yang kompeten. Dalam semangat Indonesia Incorporated, MBG dapat menjadi contoh bagaimana belanja pemerintah sekaligus digunakan untuk membangun generasi sehat dan basis produksi nasional.<\/span><\/p>\n 3. Swasembada Pangan dan Energi: Kadin Siap Memperkuat Industrialisasi<\/strong><\/span><\/p>\n Presiden menyatakan Indonesia pada 2026 telah mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Pemerintah berikutnya menargetkan swasembada bawang putih serta daging sapi dan kerbau. Presiden mengaitkan keberhasilan tersebut dengan perbaikan kebijakan, termasuk pemangkasan 145 aturan penyaluran pupuk.<\/span><\/p>\n Agenda kemandirian juga diperluas ke energi. Presiden menyatakan penerapan biodiesel B50 memungkinkan Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut ditempatkan dalam konteks ketidakpastian geopolitik global: Indonesia harus memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan strategisnya sendiri ketika rantai pasok internasional terganggu.<\/span><\/p>\n Kadin memandang ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Namun, swasembada perlu dibangun dengan prinsip produktivitas dan daya saing, bukan sekadar mengurangi impor. Produksi pangan harus efisien, pendapatan petani meningkat, harga konsumen tetap terjangkau dan industri pengolahan memperoleh bahan baku yang berkesinambungan. Karena itu, teknologi pertanian, benih, irigasi, mekanisasi, pembiayaan, pergudangan dan logistik harus dikembangkan secara terintegrasi.<\/span><\/p>\n Demikian pula B50 membuka peluang membangun rantai industri energi nasional yang lebih kuat. Dunia usaha membutuhkan roadmap jangka panjang yang jelas mengenai biodiesel dan transisi energi agar investasi pada perkebunan, refinery, infrastruktur distribusi, otomotif dan teknologi mesin dapat direncanakan dengan baik. Kepastian kebijakan penting karena investasi pada sektor energi mempunyai horizon puluhan tahun.<\/span><\/p>\n Kadin siap menjembatani pemerintah, petani, industri, lembaga pembiayaan dan investor. Indonesia Incorporated berarti kekayaan sumber daya nasional diolah bersama menjadi kekuatan industri. Sawit jangan hanya menghasilkan CPO, pertanian jangan berhenti pada komoditas mentah, dan sektor pangan harus masuk semakin jauh ke pengolahan bernilai tambah. Dengan demikian, swasembada tidak hanya menghemat devisa tetapi juga menciptakan industri, ekspor dan pekerjaan baru.<\/span><\/p>\n 4. Koperasi Merah Putih: Perkuat Rakyat, Jangan Mematikan Swasta<\/span><\/strong><\/p>\n Presiden Prabowo mengatakan sekitar 10.000 Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga 14 Agustus 2026, dengan sekitar 3.300 di antaranya telah beroperasi optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi diarahkan menjadi offtaker hasil produksi, pusat distribusi, pengelola logistik serta penyalur barang bersubsidi.<\/span><\/p>\n Presiden juga menegaskan negara harus memiliki kemampuan mengendalikan rantai pasok agar masyarakat tidak dipermainkan oleh pihak yang memiliki kekuatan modal besar. Namun, Presiden menegaskan pemerintah bukan antipasar. Penguatan koperasi dimaksudkan untuk memperbaiki posisi tawar petani, nelayan dan masyarakat desa.<\/span><\/p>\n Kadin mendukung penguatan koperasi sepanjang koperasi dibangun sebagai mitra dan bagian dari ekosistem pasar, bukan sebagai pengganti atau pesaing yang memperoleh perlakuan istimewa terhadap swasta. Indonesia mempunyai jutaan pedagang, distributor, perusahaan logistik, UMKM dan perusahaan nasional yang telah membangun jaringan distribusi selama puluhan tahun. Infrastruktur tersebut sebaiknya diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih.<\/span><\/p>\n Model yang dapat dikembangkan adalah kemitraan. Koperasi menjadi agregator produksi masyarakat; perusahaan membantu teknologi, standardisasi, pembiayaan, pengolahan dan akses pasar. Dengan model ini, koperasi tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Koperasi dapat berkonsentrasi memperkuat anggota dan produksi desa, sementara sektor swasta menyediakan keahlian yang telah dimilikinya.<\/span><\/p>\n Kadin siap membantu membangun kemitraan tersebut, termasuk untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Cold storage, pengolahan ikan, logistik berpendingin, packaging dan akses ekspor membutuhkan investasi serta keahlian bisnis. Prinsipnya, negara hadir memperkuat pasar, bukan menggantikan pasar. Gotong royong antara koperasi, UMKM, BUMN dan swasta akan menghasilkan rantai pasok nasional yang jauh lebih kuat.<\/span><\/p>\n 5. Investasi Rp1.010 Triliun dan Target Pertumbuhan 6%: Kuncinya Kepastian Berusaha<\/span><\/strong><\/p>\n Presiden melaporkan realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Pada 2025, investasi mencapai Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta pekerjaan. Di tengah ketidakpastian global, capaian tersebut dinilai menunjukkan tetap kuatnya kepercayaan terhadap Indonesia.<\/span><\/p>\n Dengan pertumbuhan ekonomi semester I-2026 sebesar 5,45%, Presiden optimistis ekonomi dapat tumbuh hingga sekitar 6% pada akhir tahun apabila pemerintah menjalankan kebijakan yang tepat dan rasional. Namun Presiden mengingatkan investasi dan pertumbuhan bukan tujuan akhir; keduanya harus menghasilkan pekerjaan dan kesejahteraan.<\/span><\/p>\n Kadin sependapat bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang bukan hanya besar secara nominal, tetapi juga berkualitas. Investasi idealnya mempunyai multiplier effect besar: menyerap tenaga kerja, menggunakan pemasok lokal, melakukan transfer teknologi, memperbesar kapasitas industri, menghasilkan ekspor dan menciptakan basis produksi baru. Karena itu, investasi manufaktur dan industri berorientasi ekspor perlu terus diperkuat.<\/span><\/p>\n Untuk mengejar pertumbuhan 6% dan selanjutnya menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, Indonesia membutuhkan investasi swasta dalam skala jauh lebih besar. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, stabilitas kebijakan fiskal, kepastian perpajakan, energi kompetitif, infrastruktur, akses pembiayaan, sumber daya manusia berkualitas dan terutama kepastian hukum. Investor menghitung return, tetapi mereka juga menghitung regulatory risk.<\/span><\/p>\n Kadin siap menjadi jembatan antara pemerintah dengan investor domestik maupun internasional. Indonesia Incorporated harus menjadi cara kerja: pemerintah membuka jalan dan menghilangkan hambatan, BUMN dan Danantara menjadi katalis, sementara swasta menjadi mesin utama penciptaan investasi dan pekerjaan. Apabila iklim usaha semakin mudah dan predictable, target pertumbuhan pemerintah akan semakin realistis dicapai.<\/span><\/p>\n 6. Reformasi BUMN: Harus Menciptakan Kompetisi yang Sehat<\/span><\/strong><\/p>\n Presiden menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi, komisaris ataupun sumber dana penguasa. Pemerintah karena itu melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap struktur 1.074 BUMN beserta anak, cucu dan cicit perusahaan. Presiden menyebut 290 entitas telah ditutup dan jumlahnya ditargetkan menyusut menjadi maksimal 300 pada akhir 2026.<\/span><\/p>\n Pemerintah juga melaporkan efisiensi biaya overhead lebih dari Rp50 triliun, dengan target melebihi Rp70 triliun hingga akhir tahun. Laba BUMN disebut meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025, sedangkan dividen diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada 2026 tanpa PMN.<\/span><\/p>\n Kadin mendukung BUMN yang sehat, efisien, transparan dan profesional. BUMN yang kuat merupakan aset ekonomi nasional dan dapat menjadi mitra strategis swasta. Namun reformasi BUMN juga perlu memastikan terciptanya level playing field. BUMN, swasta nasional, koperasi maupun investor asing yang beroperasi di Indonesia harus memiliki ruang untuk bertumbuh sesuai fungsi dan keunggulannya masing-masing.<\/span><\/p>\n Kadin memandang BUMN idealnya menjadi pionir pada sektor strategis, pembangunan infrastruktur atau investasi yang belum dapat sepenuhnya dilakukan swasta, kemudian membangun kemitraan yang luas dengan dunia usaha. Pengadaan barang dan jasa BUMN juga dapat menjadi instrumen memperbesar kapasitas perusahaan nasional dan UMKM, sepanjang dilakukan secara transparan dan kompetitif.<\/span><\/p>\n Restrukturisasi BUMN akan semakin bernilai apabila menghasilkan crowding-in, bukan crowding-out terhadap investasi swasta. Indonesia membutuhkan seluruh sumber modal untuk tumbuh: APBN, BUMN, Danantara, perbankan, pasar modal, investor domestik dan investasi asing. Tidak ada satu pihak yang dapat membiayai transformasi Indonesia sendirian.<\/span><\/p>\n 7. Danantara: Harus Menjadi Katalis, Bukan Menggantikan Swasta<\/span><\/strong><\/p>\n Presiden menempatkan Danantara sebagai mesin restrukturisasi BUMN sekaligus mesin industrialisasi. Sepanjang 2026, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dimulai, meliputi DME, tembaga dan emas, garam industri, alumina menjadi aluminium hingga waste-to-energy. Keuntungan BUMN diarahkan kembali menjadi modal investasi produktif.<\/span><\/p>\n Presiden juga membuka strategi investasi global. Danantara dapat membeli atau berinvestasi pada perusahaan terbaik dunia untuk memperoleh teknologi, intellectual property, kemampuan manajemen, pengalaman industri dan akses pasar internasional. Dengan strategi tersebut, Danantara diarahkan bukan hanya sebagai pengelola aset, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi.<\/span><\/p>\n Kadin melihat Danantara dapat memainkan peran besar sebagai catalytic capital. Indonesia membutuhkan modal sangat besar untuk hilirisasi, energi, pangan, kesehatan, digitalisasi dan infrastruktur. Danantara dapat masuk sebagai anchor investor yang meningkatkan bankability proyek dan kemudian menarik modal swasta domestik maupun global.<\/span><\/p>\n Karena itu, Kadin mendorong model co-investment. Danantara tidak perlu membiayai seluruh proyek sendiri. Untuk setiap rupiah modal negara yang ditempatkan, idealnya dapat menarik beberapa rupiah modal swasta. Dengan cara tersebut, kapasitas investasi nasional membesar tanpa seluruh risiko terkonsentrasi pada aset negara.<\/span><\/p>\n Governance menjadi syarat mutlak. Setiap investasi harus memiliki business case, target return, transparansi, manajemen risiko dan ukuran manfaat ekonomi yang jelas. Jika Danantara mampu menjalankan standar investasi kelas dunia dan sekaligus bermitra dengan swasta, lembaga ini dapat menjadi salah satu instrumen terpenting Indonesia Incorporated dalam membawa teknologi, modal dan pasar global ke Indonesia.<\/span><\/p>\n 8. Hilirisasi Harus Naik Kelas Menjadi Industrialisasi<\/span><\/strong><\/p>\n Presiden menegaskan proyek Danantara tidak berhenti pada pengolahan mineral. Pemerintah ingin bergerak dari hilirisasi menuju industrialisasi yang lebih luas, termasuk upstreaming dan akuisisi teknologi. Tujuannya adalah memperkuat rantai nilai, mengurangi impor dan membawa Indonesia semakin dalam ke rantai pasok global.<\/span><\/p>\n Restrukturisasi BUMN menjadi bagian dari strategi tersebut. Entitas yang tidak produktif dipangkas, biaya ditekan dan laba BUMN digunakan untuk membangun aset produktif baru. Dengan demikian, kekayaan negara diharapkan menciptakan siklus investasi yang terus berkembang.<\/span><\/p>\n Kadin menilai fase berikutnya dari hilirisasi memang harus bergerak menuju industrial deepening. Indonesia jangan berhenti pada smelter. Nikel harus bergerak menuju material baterai dan industri turunannya; tembaga menuju kabel, komponen listrik dan elektronik; aluminium menuju industri manufaktur; serta sektor pertanian dan perikanan menuju produk pangan bernilai tambah.<\/span><\/p>\n Untuk itu, kebijakan industri perlu memiliki roadmap yang konsisten setidaknya 10-20 tahun. Dunia usaha tidak dapat membangun pabrik hanya berdasarkan insentif jangka pendek. Kepastian pasokan energi, bahan baku, lahan, perpajakan, perdagangan, ekspor-impor dan regulasi lingkungan harus dapat diproyeksikan dalam jangka panjang.<\/span><\/p>\n Kadin siap mempertemukan BUMN, Danantara, perusahaan swasta nasional, UMKM dan investor global dalam ekosistem industri tersebut. Keberhasilan hilirisasi seharusnya diukur bukan hanya dari nilai investasi, tetapi dari berapa teknologi yang dikuasai Indonesia, berapa tenaga kerja berketerampilan tinggi yang tercipta, berapa kandungan lokal meningkat, dan berapa produk Indonesia masuk pasar dunia.<\/span><\/p>\n 9. Supremasi Hukum: Modal Paling Fundamental bagi Investasi<\/span><\/strong><\/p>\n Presiden Prabowo menegaskan hukum dan keadilan tidak boleh hanya melindungi mereka yang kuat. Demokrasi tidak cukup berhenti pada pemilu, tetapi harus menjamin hak dasar masyarakat. Presiden juga menyoroti peningkatan produktivitas Mahkamah Agung, digitalisasi layanan Mahkamah Konstitusi, peningkatan remunerasi hakim dan penguatan pengawasan etik.<\/span><\/p>\n Presiden menyebut pengadilan sebagai benteng terakhir masyarakat memperoleh keadilan. Prinsip tersebut sangat penting karena supremasi hukum baru mempunyai makna apabila orang kecil maupun pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik memperoleh perlakuan yang sama.<\/span><\/p>\n Bagi Kadin, kepastian hukum merupakan salah satu infrastruktur ekonomi paling penting. Jalan tol dapat dibangun, pelabuhan dapat diperbesar dan insentif pajak dapat diberikan, tetapi investor tetap akan berhitung ulang apabila kontrak tidak pasti, aturan berubah tiba-tiba atau sengketa bisnis membutuhkan waktu terlalu lama untuk diselesaikan.<\/span><\/p>\n Dunia usaha membutuhkan regulasi yang tidak tumpang tindih, perlindungan hak milik, kepastian kontrak, penyelesaian sengketa yang cepat dan independen, serta penegakan hukum yang konsisten. Prinsip yang sama harus berlaku terhadap pemerintah, BUMN, perusahaan swasta besar maupun UMKM. Equality before the law juga merupakan equality before the economy, karena kepastian hukum memberi kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha untuk bersaing.<\/span><\/p>\n Kadin siap bekerja bersama pemerintah untuk memperkuat rule of law dalam kegiatan ekonomi, termasuk memberikan masukan terhadap regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Indonesia Incorporated hanya dapat bekerja apabila terdapat trust. Dan trust lahir ketika pemerintah konsisten pada aturan, birokrasi memberikan pelayanan, hukum ditegakkan secara adil, sementara dunia usaha menjalankan bisnis dengan integritas.<\/span><\/p>\n Indonesia Incorporated: Pemerintah dan Dunia Usaha Harus Berlari Bersama <\/span><\/strong><\/p>\n Secara keseluruhan, Kadin melihat Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo memberikan arah yang kuat mengenai pembangunan manusia, kemandirian pangan dan energi, industrialisasi, reformasi BUMN, penguatan ekonomi rakyat serta reformasi institusi. Tantangan berikutnya adalah memastikan arah besar tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten dan dapat dieksekusi sampai tingkat paling bawah.<\/p>\n Bagi dunia usaha, pemerintah tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Tugas utama pemerintah adalah menciptakan aturan main yang jelas, menjaga kepastian hukum, menyediakan infrastruktur, menghilangkan hambatan birokrasi dan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Dunia usaha kemudian masuk membawa modal, teknologi, inovasi, entrepreneurship, jaringan pasar dan menciptakan pekerjaan.<\/span><\/p>\n Itulah esensi Indonesia Incorporated yang didorong Kadin. Pemerintah, BUMN, Danantara, swasta nasional, investor global, koperasi dan UMKM bukanlah kekuatan yang harus saling menggantikan. Semuanya merupakan bagian dari satu mesin ekonomi Indonesia. Apabila pemerintah mampu memberikan kepastian dan dunia usaha diberi ruang untuk berkembang, gotong royong tersebut dapat menjadi kekuatan besar untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<\/span><\/p>\n Sumber pokok: Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.<\/span><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14\/08\/2026). Bagi dunia usaha, berbagai agenda pemerintah \u2014mulai reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":46093,"template":"","-kabar":[146,172,173],"class_list":["post-46092","kabar","type-kabar","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","-kabar-kadin-indonesia","-kabar-pusat","-kabar-ketum"],"yoast_head":"\n