KadinSelasa, 15 September 2020


Kedisiplinan Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan Bantu Percepat Kebangkitan Ekonomi


Pelaksanaan Operasi Yustisi yang dimulai serentak nasional diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus covid-19. Kedisiplinan tersebut diyakini akan mempercepat pemulihan kesehatan dan selanjutnya kebangkitan ekonomi nasional.

 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Ekonomi Kreatif Erik Hidayat berharap pemerintah tegas dalam penerapan operasi yustisi ini. Dengan begitu kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah dan lokasi usaha seperti pasar dan permukiman padat warga.

 

"Para pelaku usaha memiliki komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mengutamakan pemulihan kesehatan, bahkan sudah menerapkan protokol kesehatan di lokasi usaha masing-masing seperti yang dianjurkan pemerintah," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 September 2020.


Penerapan protokol kesehatan di tempat usaha seyogyanya diikuti dengan kepatuhan dari sisi masyarakat, karena ada sanksi bagi para pelaku usaha seperti penutupan operasional usaha saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Untuk itu, Erik menambahkan, Kadin mendukung pemulihan kesehatan sebagai hal yang prioritas saat ini.

 

"Kami mengimbau kerja sama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi. Makin cepat kita sehat makin cepat juga perekonomian bisa cepat bergerak kembali," ungkapnya.

 

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan penegakan kedisiplinan diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik hingga penegakan hukum mulai dari teguran, sanksi denda, dan kerja sosial, bahkan pencabutan izin tempat usaha.

 

"Sasaran operasi yustisi adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sehingga kembali lagi ke wilayah masing-masing, bagaimana penerapannya," tegasnya.

 

Dalam penerapan sanksi Kepolisian bekerja bersama TNI, pemerintah daerah, termasuk para stakeholder terkait, bahkan melibatkan komunitas-komunitas masyarakat. Sanksi disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dan mengikuti peraturan daerahnya.

 

Selain itu, disediakan fasilitas sidang di tempat, dengan melibatkan kejaksaan, panitera dan hakim. Dengan demikian, setelah hakim menjatuhkan putusan bagi pelanggar, pelanggar bisa langsung membayar denda, ataupun bisa dijatuhkan hukum kerja sosial.

 

"Dalam operasi ini, polisi tetap mengedepankan upaya persuasif simpatik. Seperti saat melakukan sosialisasi dan menemukan masyarakat tanpa masker, maka polisi harus memberinya masker cadangan yang sudah disiapkan oleh setiap anggota polisi di lapangan," jelas Awi.

 

Operasi Yustisi pada tahap awal fokus pada pendisiplinan penggunaan masker di masyarakat, yang berikutnya akan dilengkapi dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Operasi ini juga akan melibatkan dan memberdayakan komunitas-komunitas masyarakat.




Dilansir dari Medcom.id

Berita Terbaru
UPDATE Corona: 28 September, Kasus Baru Corona di Indonesia Bertambah 3.509
Ilustrasi – Update kasus corona. Shutterstock.
SelengkapnyaKadin