Integrating Innovations: Updated Guidelines on Design-and-Build Procurements Issued
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) mengubah Peraturan No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (“PerLKPP 12/2021”) melalui penerbitan Peraturan No. 4 Tahun 2024 (“Perubahan”). Perubahan ini telah berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2024.[1] Pada intinya, Perubahan ini mengatur ulang berbagai ketentuan yang semula diatur dalam Lampiran PerLKPP 12/2021, khususnya ketentuan yang mengatur pedoman […]
Downstream Industry Regulations Need to Be Improved
Hilirisasi yang menjadi program unggulan pemerintahan Joko Widodo akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan selanjutnya juga diyakini akan memperluas aspek ekonomi untuk hilirisasi dan mempertimbangkan penyerapan oleh pasar dalam negeri. Hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi industrialisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi utama menggenjot pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya […]
Carbon Exchange Registration Fee Exemption Deadline Extended by One Year
Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 untuk memfasilitasi kegiatan Penyelenggara Bursa Karbon (“PBK”), Direksi PT Bursa Efek Indonesia (“Direksi”) terbitkan Keputusan No. KEP-00297/BEI/09-2023 tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon (“Keputusan 297/2023”),[1] yang berlaku efektif pada tanggal 20 September 2023.[2] Namun, untuk memperpanjang pembebasan biaya pendaftaran yang telah dinikmati oleh Pengguna Bursa Karbon (“Pengguna Bursa”) dalam kerangka Keputusan 297/2023 dalam […]
Expanding Classification of Public Information Disclosure Law, Private Companies Must Be Open
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menggodok revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) yang usianya telah lebih dari satu dekade sejak diterbitkan. Di mana ruang lingkup badan publik akan diperluas tidak hanya penyelenggara negara tetapi juga entitas lain seperti pihak swasta yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kepentingan publik. “Penyusunan […]
Ratification of the Halal Product Guarantee RPP is Targeted Before October 17 2024
Pemerintah segera merampungkan penggodokan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“RPP Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”). Pembahasan akhir tengah dilakukan. “Target sebelum 17 Oktober diundangkan,” ujar Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal E. A. Chuzaeimi Abidin kepada hukumonline.com. Tidak ada perubahan substansi dalam pembahasan kali ini. Rancangan peraturan itu bakal memuat beberapa hal. […]
BI Officially Introduces Smart Contracts for Foreign Exchange Markets
Dalam upaya untuk lebih mendorong pasar valuta asing yang modern dan maju pasca terbitnya Peraturan Bank Indonesia (“BI”) No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing,[1] Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing (“PADG 11/2024”).[2] Sejak mulai berlaku pada 30 September 2024,[3] PADG 11/2024 tersebut sekaligus […]
Kontrak Bagi Hasil Gross Split: Apa Yang Kontraktor Perlu Ketahui Tentang Base Split 47% – 49%
Diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2024, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) No. 13 Tahun 2024 (“PermenESDM 13/2024”) tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (“Kontrak Bagi Hasil”) menguraikan sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil. Perlu dicatat bahwa berbagai mandat terkait Kontrak Bagi Hasil sebelumnya telah dirangkum dalam Indonesian Legal Brief (“ILB”) edisi berikut ini: “Konversi […]
Property Buyers VAT-Free Before December 2024
Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan, pemerintah memutuskan untuk memberikan berbagai insentif pajak untuk pajak pertambahan nilai (“PPN”) atas penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun (secara bersama-sama disebut “Properti”) hingga Desember 2024.[1] Untuk melaksanakan insentif pajak baru ini secara resmi, Menteri Keuangan (“Menteri”) menerbitkan […]
RPP Implementation of Risk-Based Business Licensing: Government Harmonises 548 Articles
Pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”), dengan pembahasan yang masih berlangsung. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Unan Pribadi, menyatakan bahwa harmonisasi rencana regulasi baru ini mencakup beberapa pasal. “Terdapat 548 pasal batang tubuh, lampiran lebih dari 11 […]
No More Renewals: Halal Certificates Soon to Be Issued with Indefinite Validity
Pada tahun 2021, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 39/2021”) yang sampai saat ini masih menjadi acuan dalam rangka pengawasan dan pengaturan produk halal, meliputi sertifikasi, audit, dan pendistribusian produk. Perlu diketahui, Tim Riset dan Analisis Hukum Hukumonline sebelumnya telah merangkum berbagai ketentuan yang tertuang dalam PP […]
Foreign Investment, How is the Process?
Pernahkah kamu mendengar istilah Penanaman Modal Asing (PMA)? Atau mungkin kamu sedang mempertimbangkan untuk mendirikan perusahaan yang berhubungan dengan investasi asing? Jika ya, kamu tidak sendirian! Banyak orang yang tertarik dengan topik ini karena investasi asing memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data terbaru, aliran modal asing terus meningkat dari tahun ke tahun, […]
Natural Gas Distribution Facilities Auction Mechanism Updated: Participant Criteria Redefined and Granting of Special Rights Clarified
Pada tahun 2019, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (“BPH Migas”) menerbitkan Peraturan BPH Migas No. 20 Tahun 2019 (“PerBPH Migas 20/2019”) tentang Lelang Ruas dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi (secara bersama-sama disebut “Fasilitas”) Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus. Sesuai dengan judulnya, PerBPH Migas 20/2019 dikenalkan dalam upaya untuk meningkatkan dan memastikan pembangunan infrastruktur jaringan […]
