5 Keuntungan Pelaku Usaha Menjadi PKP, Salah Satunya dari PPN!
Jika Sobat KH yang berkutat di dunia bisnis, tentu sudah paham jika bisnis dan pajak merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pada intinya, semua pelaku usaha harus paham jika mereka telah memiliki bisnis, maka mereka juga berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Ya, pengusaha yang telah menjalankan bisnis dan memenuhi syarat, berkewajiban untuk membayar pajak […]
Analisis Tren Perkara Putusan Mahkamah Agung atas Sengketa PPh Badan di Indonesia
Pendahuluan April adalah bulan dimana perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan (“SPT Tahunan”) atas pajak penghasilannya (“PPh”). Penyampaian SPT tahunan ini sangatlah penting karena jika tidak disampaikan perusahaan akan dikenakan denda administratif.[1] Sejalan dengan pentingnya hal tersebut, per 17 April 2024, Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) melaporkan sebanyak 444.000 SPT Tahunan […]
Menyeimbangkan Tujuan Bisnis dengan Dampak Sosial dan Lingkungan: Memahami Lanskap Peraturan CSER
Pendahuluan Dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha, pelaku usaha harus memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, para pelaku usaha, khususnya perusahaan, harus fokus tidak hanya pada dimensi ekonomi dalam operasionalnya, namun juga pada dimensi sosial.[1] Tanggung jawab tersebut tercermin melalui berbagai Corporate Social and Environmental Responsibilities (“CSER”), yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan […]
KPPU Berikan Fleksibilitas Kepada Terlapor Dalam Perkara Kemitraan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) telah menetapkan kerangka baru yang mengatur tata cara pengawasan dan penanganan perkara terkait dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kemitraan melalui penerbitan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2024 tentang tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (“PerKPPU 2/2024”), yang telah berlaku sejak 5 April 2024.[1] Akibat pemberlakuan PerKPPU 2/2024, ketentuan sebelumnya mengenai pengawasan dan […]
Seluruh Bank Umum Kini Wajib Menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan Kepada OJK
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, untuk mencegah kegagalan perbankan yang nantinya dapat mengganggu sistem keuangan dengan tetap menjaga stabilitas industri perbankan secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“POJK 5/2024”), yang berlaku sejak 27 […]
Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 Kini Meliputi Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Jasa Logistik
Pada tahun 2017, pemerintah menerbtikan Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 (“Perpres 50/2017”) tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (“Stranas 2017”), yang menjadi acuan untuk penetapan sasaran, kebijakan, strategi, dan sektor prioritas perlindungan konsumen, sejalan dengan judulnya. Stranas 2017 berlaku untuk periode 2017 – 2019.[1] Namun, berdasarkan mandat Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional […]
22 Mineral Strategis Ditetapkan: Poin Penting Implikasi Hilirisasi Mineral
Dalam upaya mengoptimalkan hilirisasi mineral dalam negeri untuk mengembangkan industri strategis (“Optimalisasi Hilirisasi”), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”) telah menerbitkan Keputusan No. 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis (“Kepmen ESDM 69/2024”), yang telah berlaku sejak 1 April 2024.[1] Pada intinya, mineral strategis terdiri dari mineral-mineral yang memiliki nilai strategis yang […]
5 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar!
Pemulihan ekonomi menjadi salah satu isu besar dari kepresidenan Indonesia di forum Group-20 (G20) tahun ini. Untuk mewujudkannya, para pelaku usaha dari negara anggota G20 telah membentuk forum Business-20 (B20). Dalam kegiatan B20, usaha besar atau korporasi diharapkan berpartisipasi dan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal […]
Bappebti Perkenalkan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah
Dalam upaya mendukung likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi (“Transaksi”), terutama pasar fisik dengan prinsip syariah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2024 (“Perbappebti 5/2024”) tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (“Pasar Fisik Syariah”) di Bursa Berjangka (“Bursa”), yang telah berlaku sejak 28 Maret 2024.[1] Dalam hal ini, perlu […]
Rancangan Peraturan Baru: Pemerintah akan Prioritaskan Pemberian WIUPK untuk Perusahaan Swasta
Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”),[1] yang hingga kini menjadi peraturan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, setelah diberlakukannya perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja […]
LKPP Kenalkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan
Peraturan President No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 (secara kolektif disebut “Perpres 16/2018”),[1] mengamanatkan kebijakan yang secara khusus membahas pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan dan yang bertujuan untuk memaksimalkan value for money sekaligus mengurangi dampak negatif selama produksi, penggunaan, dan pasca penggunaan barang/jasa tersebut (“Pengadaan Berkelanjutan”)[2] harus ditetapkan.[3] Untuk mewujudkan mandat […]
Rancangan Peraturan Baru: Pemerintah akan Prioritaskan Pemberian WIUPK untuk Perusahaan Swasta
Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”),[1] yang hingga kini menjadi peraturan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, setelah diberlakukannya perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang […]
