4 Program “Quick Wins” Kadin Indonesia
Kadin Indonesia merancang prototipe empat program hasil cepat (quick wins) untuk membantu pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pembangunan rumah murah, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam pelaksanaan program quick win, Kadin bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak terkait untuk mensukseskan keempat program ini.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gotong Royong
Untuk program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menetapkan 11.000 hingga 30.000 dapur yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk mendukung pemerintah, Kadin Indonesia akan membangun SPPG dan memasok bahan bakunya. Untuk pelaksanaan program ini, Kadin telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Kementerian Koperasi.
Kadin Indonesia berkolaborasi dengan BGN dalam membangun dan mengoperasikan pilot project dapur SPPG sesuai standar BGN-SPPG Gotong Royong.
Kadin akan membangun 19 Pilot SPPG MBG yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara yang bisa memenuhi kebutuhan sekitar 628 sekolah dan sekitar 64.000 siswa/siswi penerima bantuan.
Dana pengembangan SPPG Gotong Royong akan diperoleh dari kemitraan mandiri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) anggota Kadin. Pada 17 Agustus 2025, sedikitnya akan ada 19 pilot project SPPG MBG sudah terbentuk.
Untuk capacity building, Kadin Indonesia juga akan bekerja sama dengan BGN guna memberikan pelatihan bagi pengusaha UMKM di setiap Kadin Daerah tentang best practice tata cara pengelolaan SPPG yang sesuai standar BGN.
Klinik Gotong Royong
Untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Kadin Indonesia menyiapkan cetak biru (blue print) kesiapan industri kesehatan, mulai dari tenaga kerja, puskesmas, hingga klinik di berbagai daerah di Tanah Air.
Kadin Indonesia telah bersepakat dan menandatangani MoU dengan Kementerian Kesehatan untuk berjasama dalam penyediaan fasilitas PKG, mencakup tempat dan penyediaan fasilitas dasar, seperti ruangan pemeriksaan dan pengambilan sample darah. Untuk penyediaan fasilitas kesehatan dasar di daerah dikerjasamakan pula dengan Kadin Daerah di setiap provinsi.
Selain itu, telah dirancang integrasi data medical check up (MCU) dengan PKG, melalui penyelarasan dan pengintegrasian data bagi masyarakat yang sudah mendapatkan fasilitas MCU dari perusahaan tempat bekerja di aplikasi Satu Sehat, termasuk yang tidak membutuhkan fasilitas PKG dari pemerintah. Selanjutnya akan disusun white paper tentang kontribusi program PKG dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8%.
Renovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) Gotong Royong
Untuk pembangunan rumah murah layak huni per tahun, Kadin menyiapkan model rumah yang ideal, layak huni dengan harga yang terjangkau.
Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga membuat prototipe pemanfaatan lahan BUMN untuk pembangunan superblock perumahan dan kawasan permukiman di kawasan industri dan pelabuhan. Prototipe pertama disiapkan untuk kawasan industri PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Kadin Indonesia juga akan merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program CSR Kadin dengan target 500 rumah. Program Renovasi RTLH Gotong Royong Kadin Indonesia akan dilaksanakan di lima provinsi prioritas, yaitu Kota Jakarta (200 unit), Provinsi Banten (100 unit), Provinsi Jawa Barat (100 unit), Provinsi NTT (50 unit), dan Provinsi Bangka-Belitung (50 unit).
Pekerja Migran Gotong Royong
Untuk program pekerja migran, Kadin Indonesia mendukung pemerintah tidak hanya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada para pekerja migran, tetapi juga berupaya agar para pekerja migran Indonesia naik kelas dengan cara membekali mereka dengan berbagai keahlian yang diubutuhkan di negara penempatan.
Saat ini terdapat sekitar 5 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Para pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang menghasilkan devisa sebesar Rp 225 triliun per tahun.
Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk program pemenuhan skilled worker pasar kerja luar negeri, di antaranya dengan membantu diseminasi/penyebarluasan informasi secara masif dan terstruktur ke seluruh masyarakat guna meningkatkan akses terhadap peluang kerja skilled worker di luar negeri. Kemudian untuk penyelenggaraan tata kelola rekrutmen calon PMI akan diarahkan melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
