Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong terwujudnya kemandirian alat kesehatan (alkes) melalui penerapan peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada 14 Maret 2024. Sebelumnya, pada tahun 2022 sampai dengan 2023, Kadin Indonesia Bidang Kesehatan telah menyelenggarakan serangkaian sesi Focus Group Discussion (FGD) dengan judul “Mengapa Alkes Indonesia Belum Mandiri Juga?“ yang terdiri dari 3 sesi FGD. Sebagai hasil rangkaian sesi FGD tersebut, maka KADIN Indonesia Bidang Kesehatan telah menyerahkan buku putih kepada Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 16 Maret 2023, yang berisi rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memicu pertumbuhan kemandirian alkes di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Kementerian Kesehatan RI, pencapaian dalam kemandirian alkes selama tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut :

• Health equipment products in the e-catalogue that have TKDN certificates above 50% in the third quarter of 2023 reached 2,718 products.
• Increased transactions of domestic medical devices in e-catalogue from 2020-2021 by 12% to 30% in 2022 and 48% in 2023
• Medical devices frozen through the Ministry of Health's sectoral catalogue reached 21,431 medical devices.
• Increased AKD transactions up to 2x, accompanied by a decrease in imports of foreign medical devices (AKL) from 88% to 70% by 2022.
• Increase in domestic medical device distribution licences in the last 3 years by 81.73% and is expected to continue to increase.

  Keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk KADIN Indonesia yang turut berpartisipasi untuk mengawal kemandirian alkes, antara lain melalui kegiatan FGD yang rutin dilakukan. Meskipun demikian, dengan berakhirnya Pandemi Covid-19, Kadin Indonesia memiliki kepentingan untuk mengawal semangat kemandirian alkes, apalagi dengan mengingat bahwa jarak antar pandemi kemungkinan akan menjadi semakin singkat. Apabila pandemi terjadi lagi, kita ingin tenggelam kembali dalam kekurangan pasokan obat dan alkes yang secara otomatis diikuti dengan perlambatan ekonomi untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Kita juga perlu mewaspadai fakta bahwa selama Pandemi Covid-19, banyak industri alkes baru yang tumbuh di berbagai negara dan setelah Pandemi Covid-19 berakhir, mereka mengalami kelebihan pasokan alkes sehingga harus berusaha mengekspor kelebihan tersebut ke berbagai negara. Indonesia, selaku negara terbesar keempat di dunia dengan sekitar 270,000,000 penduduk merupakan salah satu tujuan ekspor yang paling diminati. Agar tidak kembali terjebak kepada kondisi sebelumnya, di mana 95% alkes Indonesia adalah alkes impor, maka Indonesia harus menjaga momentum ini dengan memanfaatkan peraturan yang dapat menjaga momentum kemandirian Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 31/2022 yang mengatur tentang TKDN alkes. Konsep TKDN merupakan konsep yang sangat kuat untuk mendukung kemandirian alkes, dan bila digunakan dengan efektif akan sangat baik dalam mendorong tumbuhnya kemandirian alkes Indonesia, karena itu fokus FGD Kadin bidang Kesehatan pada tahun 2024 adalah mencari formula untuk mempertahankan kemandirian alkes Indonesia, khususnya melalui penguatan konsep TKDN. Luaran yang diharapkan dalam rangkaian kegiatan ini adalah didapatkan Rekomendasi Pelaksanaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengawal kemandirian alkes luar negeri yang sudah bertumbuh dengan baik.