Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Politik dan Keamanan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Strategi Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Tantangan Global” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, dalam sambutan melalui video conference menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi pencapaian visi Indonesia maju dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dunia usaha tidak boleh hanya menjadi penonton, kita harus menjadi aktor strategis yang memberikan masukan dan menjadi mitra strategis pemerintah,” ujar Anin sapaan akrabnya.
Anin juga menegaskan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto pada Retret Kadin dan Lemhannas di Magelang awal Agustus lalu, bahwa tidak boleh ada sekat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kita harus bergerak dalam satu prestasi kebangsaan untuk mewujudkan paket besar Indonesia. Peran Kadin, termasuk Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Politik dan Keamanan, menjadi semakin penting untuk menangkap masukan dunia usaha, menyelaraskan dengan kebijakan nasional, dan memastikan kontribusi sektor kita dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional,” pungkas Anin.
Sementara itu, WKUK Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo atau Bamsoet sapaan akrabnya menekankan langkah strategis yang tengah dipersiapkan, khususnya terkait agenda reformasi kelembagaan Kadin.
Bamsoet menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan roadmap perubahan Undang-Undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987 agar diperbarui dan diperkuat sebagai dasar hukum baru bagi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.
“Sebelum reformasi, posisi Kadin sebagai mitra pemerintah sangat kuat, selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Namun sejak reformasi, tampaknya Kadin makin menjauh dan tidak selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan. Untuk itu, kita ingin memastikan Kadin kembali menjadi mitra strategis pemerintah,” ujar Bamsoet.
Selain isu politik dan kelembagaan, Bamsoet juga menyoroti dinamika ekonomi global, isu-isu domestik, hingga wacana redenominasi rupiah. Di sisi lain, ia menilai masih banyak persoalan pengawasan di sektor pertahanan dan keamanan ekonomi yang perlu diperbaiki.
“Banyak hal yang merugikan masyarakat akibat pengawasan yang longgar, misalnya kasus scam di beberapa bank yang merugikan nasabah, serta sejumlah kebijakan yang tidak pro terhadap dunia usaha,” tutup Bamsoet.
