Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II dengan tema “Pengusaha Lokal sebagai Pilar Strategis Penggerak Ekonomi Provinsi DKI Jakarta” yang berlangsung di Hotel Park Hyatt Jakarta, Senin (09/03/2026).
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi internasional.
Menurut Anin sapaan akrabnya, situasi global yang tidak menentu, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
“Kita melihat dunia saat ini penuh tantangan. Tahun lalu kita bicara perang dagang dan tarif dengan Amerika Serikat, sekarang kita melihat perang fisik terjadi di Timur Tengah. Tentu dampak konflik ini sangat besar bagi kita semua,” ujar Anin.
Anin menyoroti tiga aspek penting yang perlu diwaspadai Indonesia, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional. Dalam aspek energi, Anin mengingatkan potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau harga minyak terus naik bahkan menembus 100 dolar AS per barel, tentu ini menjadi tekanan besar bagi APBN kita. Saat ini, APBN kita di Rp600 triliun kurang lebih, defisitnya yang dianggarkan, tentu angkanya bisa naik sampai 40-50 persen,” jelas Anin.
Namun demikian, Anin menyebut kondisi ketahanan energi di DKI Jakarta relatif aman, khususnya untuk pasokan gas dan bahan bakar minyak yang penting bagi aktivitas ekonomi, termasuk sektor perikanan.
Selain energi, Anin juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momentum Lebaran.
“Ketua Kadin DKI Jakarta (Diana Dewi) menyampaikan upaya membantu (lewat) pasar murah untuk menekan inflasi. Ini sangat penting karena kita mulai melihat inflasi sedikit demi sedikit merangkak naik, apalagi menjelang periode Lebaran,” kata Anin.
Aspek ketiga lanjut Anin yang ditekankan adalah stabilitas nasional dan stabilitas Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia.
“Kadin DKI Jakarta adalah motor penggerak ekonomi, tetapi juga penjaga stabilitas nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anin menambahkan bahwa peran Jakarta dalam perekonomian nasional sangat besar, dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 16,8 persen dari PDB nasional serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen, yang berada di atas rata-rata nasional.
“Dan ini terlepas bahwa DKI Jakarta sekarang bukan ibu kota negara, tetapi justru terlihat transformasinya menjadi pusat servis industri yang baik,” ujar Anin.
Anin juga mengapresiasi langkah Kadin Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pembinaan industri kecil menengah (IKM) dan UMKM, terutama melalui program sertifikasi dan pelatihan vokasi guna meningkatkan produktivitas dan inovasi.
“Nah karena bagaimanapun juga untuk meningkatkan perekonomian salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Dan peningkatan produktivitas itu serta inovasi tentu sangat erat hubungannya dengan pelatihan-pelatihan tersebut,” tutur Anin.
Anin juga mengusulkan empat pilar strategis yang dapat menjadi fokus penguatan ekonomi DKI Jakarta.
“Yang pertama bagaimana Kadin DKI Jakarta terus untuk swasembada, syukur-syukur bisa membantu provinsi lain. Nomor dua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga terus menjadi suatu provinsi yang inklusif dan yang terakhir berkelanjutan,” jelas Anin.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa penguatan pengusaha lokal memiliki dampak besar bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, ketika pengusaha lokal tumbuh, dampaknya tidak hanya pada perkembangan bisnis, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi daerah, serta peningkatan penerimaan pajak.
“Ketika pengusaha lokal tumbuh, yang berkembang bukan hanya bisnisnya, tetapi juga lapangan kerja, perputaran ekonomi, dan multiplier effect bagi masyarakat. Seperti ucapan Gubernur agar masyarakat lebih banyak berbelanja di Jakarta dibandingkan di luar negeri. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Setiap rupiah yang dibelanjakan di Jakarta akan kembali berputar di Jakarta,” papar Diana.
Diana juga mengapresiasi para pelaku usaha yang menerapkan kebijakan afirmatif dengan memberikan peluang dan prioritas lebih besar bagi pengusaha lokal dalam berbagai proyek pembangunan di Jakarta, tanpa mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Kami berharap Jakarta juga dapat mempertimbangkan kebijakan afirmatif yang memberi ruang dan prioritas bagi pengusaha lokal dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha semakin kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan baru bagi Jakarta,” kata Diana.
Lebih lanjut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Kadin untuk berperan aktif dalam percepatan pembangunan kota. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyederhanakan proses birokrasi guna membuka ruang yang lebih luas bagi perkembangan dunia usaha. Dengan demikian, para pengusaha di Jakarta dapat mengembangkan bisnisnya tanpa kekhawatiran terhadap kepastian hukum.
“Pengusaha tidak boleh takut untuk mandiri. Pemerintah DKI Jakarta akan membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk berkembang. Kepastian hukum dalam berbisnis di Jakarta harus menjadi contoh dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global,” pungkas Pramono.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro.
