Medan – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Firsal Dida Mutyara, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang mengajak seluruh kepala daerah dan gubernur se-Sumatera memperkuat kolaborasi dan kerja sama antar-provinsi, dengan membentuk Forum Sumatra 10.
Ajakan tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatra yang digelar di sela Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu 9 September 2026.
“Kami di dunia usaha menyambut sangat positif langkah Pak Bobby ini. Selama ini masing-masing provinsi di Sumatera jalan sendiri-sendiri, padahal potensinya luar biasa besar. Kalau 10 provinsi ini benar-benar bersatu, dampaknya akan jauh lebih besar dibanding jalan sendiri-sendiri,” ucap Dida.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bobby Nasution memaparkan empat skema kolaborasi lintas provinsi: pertama, integrasi rantai nilai komoditas unggulan dari basis produksi menuju basis industri, dengan mencontohkan kelapa sawit Sumut yang baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan
Kedua, pengembangan kawasan logistik terintegrasi antar-provinsi, termasuk usulan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi seperti Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat menuju pelabuhan ekspor lewat Selat Malaka dan Samudra Hindia.
Ketiga, kerja sama berbasis proyek melalui pembentukan BUMD gabungan lintas provinsi serta sindikasi delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Sumatra sebagai alternatif pembiayaan; dan keempat, penguatan stabilitas harga pangan lewat skema buffer stock antar-wilayah untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Dida menilai keempat skema tersebut menjawab persoalan mendasar yang selama ini menghambat Sumatra memaksimalkan potensinya.
“Selama ini yang kurang bukan potensinya, tapi konektivitasnya. Sawit kita produksinya besar tapi hilirisasinya masih se-adanya, jalur distribusi antar-provinsi juga belum efisien. Kalau empat skema ini jalan, saya kira ini jawaban yang tepat,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Gubernur Bobby Nasution, pada triwulan I-2026 Pulau Sumatra menyumbang 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, setara lebih dari Rp1.361 triliun, dan meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun pada semester I-2026. Sumatra juga menopang sejumlah komoditas strategis nasional dengan kontribusi karet 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen terhadap produksi nasional.
“Angka 22 persen kontribusi terhadap PDB nasional itu sudah besar, tapi menurut saya itu belum maksimal dibanding potensi riilnya. Karet kita 75 persen produksi nasional, sawit di atas 55 persen, kopi 74 persen, tapi banyak masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Kalau hilirisasi jalan dan konektivitas antarprovinsi terbangun seperti yang diusulkan Pak Bobby, saya yakin share ekonomi Sumatra terhadap nasional bisa naik lebih tinggi lagi dari sekarang,” kata Dida.
Dida menjelaskan, kolaborasi lintas provinsi ini bukan hanya akan mengerek kontribusi Sumatra secara agregat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-masing provinsi.
“Logikanya sederhana. Kalau jalur logistik makin efisien, biaya distribusi turun, produk olahan bertambah, otomatis nilai tambah yang tercipta juga naik di setiap provinsi yang terlibat, bukan cuma di satu daerah. Itu artinya PDRB provinsi masing-masing ikut terungkit, dan pertumbuhan ekonominya pun ikut terdorong,” ujarnya.
Dia mencontohkan usulan sindikasi delapan BPD se-Sumatera dan pembentukan BUMD gabungan lintas provinsi sebagai instrumen pembiayaan proyek kawasan.
“Selama ini banyak proyek strategis lintas daerah mandek karena masalah pembiayaan. Kalau BPD-BPD ini bersindikasi, kapasitas pendanaan jadi jauh lebih besar, proyek-proyek infrastruktur dan hilirisasi yang selama ini cuma wacana bisa benar-benar jalan. Ini yang akan mendorong pertumbuhan riil di lapangan,” katanya.
Lebih jauh, Dida menyoroti pentingnya kolaborasi ini untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar-provinsi di Sumatra. Dia mengingatkan, selama ini kontribusi ekonomi antar-provinsi di Sumatra masih timpang, dengan Sumut sebagai penyumbang PDRB terbesar di kawasan, sementara sejumlah provinsi lain skala ekonominya jauh lebih kecil.
“Kalau rantai nilai dan jalur logistik ini terintegrasi, provinsi yang selama ini tertinggal juga bisa ikut kebagian nilai tambah, bukan cuma jadi penonton atau sekadar pemasok bahan mentah untuk provinsi lain. Ini yang akan membuat pertumbuhan di Sumatra lebih merata, tidak terlalu jomplang seperti sekarang,” ujarnya.
Pandangan ini sejalan dengan harapan Gubernur Jambi Al Haris yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, yang menyatakan kerja sama antar-provinsi diharapkan menjadikan Sumatra sebagai satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik, tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memperkuat ekonomi daerah masing-masing.
Firsal menambahkan, inisiatif Bobby Nasution ini juga sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia mencatat, langkah ini telah mendapat sinyal positif dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menilai inisiatif penyatuan 10 gubernur se-Sumatra bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan momentum meretas sekat birokrasi demi konektivitas pembangunan di kawasan barat Indonesia.
“Kalau daerah sudah bergerak bersama dan pusat juga mendukung, ini kombinasi yang pas. Penguatan ekonomi kawasan seperti ini pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan, karena pertumbuhannya ditopang banyak daerah sekaligus, bukan bertumpu pada satu-dua provinsi saja,” katanya.
Sebagai perwakilan dunia usaha di Sumut, Firsal menegaskan Kadin siap mendukung penuh implementasi kolaborasi ini, termasuk mendorong pelaku usaha turut berpartisipasi dalam skema hilirisasi komoditas dan proyek infrastruktur lintas provinsi yang diusulkan.
“Kami akan kawal terus dari sisi dunia usaha. Kalau pemerintah daerah se-Sumatera sudah satu suara seperti ini, dunia usaha harus ambil bagian aktif supaya kolaborasi ini betul-betul membuahkan hasil, bukan cuma sebatas kesepahaman di atas kertas,” jelas Dida.
Sumber: Viva.co.id
