Kadin Indonesia bekerja sama dengan Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Evaluasi Regulasi Keamanan Cyber Indonesia: Membangun Landasan Keamanan Siber yang Kuat” pada 1 Maret 2024 di The Westin, Jakarta.
Dalam upaya penyusunan White Paper, Kadin menyelengarakan FGD untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi dari pemerintah, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya. FGD bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi keamanan siber di Indonesia, memahami rencana pemerintah dalam mengembangkan ekosistem keamanan siber, serta mendapatkan wawasan industri mengenai ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur krusial.
Menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat 361 juta anomali lalu lintas atau serangan siber dalam negeri dari Januari hingga Oktober 2023. BSSN juga mencatat bahwa hingga Agustus 2023, tingkat anomali trafik yang berhasil menginfeksi mencapai 75,49% atau sekitar 203 juta anomali trafik. Jenis serangan yang paling umum termasuk aktivitas malware (29,7%) dan aktivitas trojan.
Keamanan digital harus menjadi prioritas seiring meningkatnya penetrasi internet dan serangan siber terhadap dunia usaha, termasuk perusahaan kecil dan besar, sektor finansial, pemerintahan, dan ritel.
Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan pemerintah AS merupakan langkah strategis yang signifikan dalam mengatasi kesenjangan digital dan mencapai tujuan nasional untuk akses yang inklusif.
Berdasarkan National Cybersecurity Index (NCSI) 2023, skor indeks keamanan siber Indonesia mencapai 63,64 poin, naik 24,68 poin dibandingkan tahun 2022. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-49 di dunia, terpaut 31,17 basis poin dari Belgia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat keamanan siber terbaik.
