25 Rekomendasi Kebijakan B20 untuk KTT G20

5 Rekomendasi Kebijakan B20 untuk KTT G20Hari pertama B20 Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi B20 (KTT B20) berlangsung di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022) dengan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan peranan krusial B20 selaku business engagement G20.

Sebagai forum dialog resmi G20 yang mewakili komunitas bisnis global, B20 memiliki tugas memformulasikan rekomendasi kebijakan atas sejumlah isu global yang selaras dengan agenda G20. Sebagai bagian dari engagement group G20, legacy program B20 adalah selaras dengan prioritas G20 untuk 3 agenda: global health architecture, digital transformation dan energy transition.

Agenda hari pertama diawali dengan Ministerial Talk bertema “Aligning the Role of Business with G20 Priorities: To Recover Stronger, Recover Together” dan dihadiri oleh Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan; Mahendra Siregar, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan kepada pengusaha dunia yang hadir di B20 Summit bahwa Indonesia saat ini sangat berbeda dengan belasan tahun lalu. Saat ini, Indonesia telah mengalami transformasi dalam bidang ekonomi dengan didorong kinerja ekonomi makro yang kuat, performa investasi yang stabil, pertumbuhan ekspor yang kuat, serta ketahanan pada sektor eksternal.

“Kita bergerak cepat dalam hal ini. Jadi jika ada negara atau pengusaha yang melihat Indonesia seperti 8 tahun lalu, lupakan. Ini Indonesia baru. Ke depannya, Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi, sehingga tidak lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah. Indonesia juga akan menurunkan emisi karbon dengan memprioritaskan terciptanya industri hijau,” jelas Luhut.

Dalam sesi pembahasan mengenai sistem investasi yang lebih adil dan efisien pasca pandemi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dunia saat ini selain masih dalam masa pemulihan pandemi Covid-19, juga dihadapkan dengan krisis geopolitik antara Rusia-Ukraina yang akhirnya menyebabkan ancaman krisis energi, pangan dan berdampak pada sektor lainnya seperti keuangan global.

Untuk dapat pulih dari pandemi yang sempat mengguncang ekonomi global, kita membutuhkan sebuah terobosan konsep ekonomi yang adil, inklusif dan sistem investasi yang berkelanjutan. Bahlil mengatakan sangat mengapresiasi langkah KADIN Indonesia yang menginisiasi forum penting untuk mencari solusi terbaik untuk mempromosikan sistem ekonomi dan investasi yang adil dan inklusif.

“Saat ini membangun investasi yang berkelanjutan sudah menjadi konsensus global untuk menciptakan industrialisasi yang ramah lingkungan dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Indonesia memiliki semua sumber daya EBT. Di Kayan, Kalimantan, ada PLTA sekitar 12 ribu MW yang sudah dibangun industri hijaunya terbesar di dunia. Di Papua, 23 ribu MW di Mamberamo,” ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah terus berkomitmen membangun industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan sumber daya EBT sebagai kontribusi Indonesia kepada komunitas global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca demi kelestarian lingkungan.

“Pemerintah menerbitkan regulasi dan kebijakan, namun pada akhirnya swasta atau pebisnis yang akan mengimplementasikan kebijakan ini. Untuk itu, ada peran yang lebih luas dari sektor swasta, salah satunya mendorong terciptanya investasi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan bagaimana kita dapat berkolaborasi mencapai tujuan target net zero emissions,” tambah Bahlil.

Selain Ministerial Talk, B20 Summit juga menggelar sesi dialog terkait investasi hijau untuk pertumbuhan berkelanjutan yang diisi oleh pembicara kunci yakni Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank (ADB); Mark Tucker, Group Chairman, HSBC Holdings dan juga Datuk Tengku Muhammad Taufik, President & Group Chief Executive Officer, PETRONAS.

Hari pertama B20 Summit juga menjadwalkan panel discussion untuk membahas Realizing B20 Key Priorities and Recommendations yang telah diformulasikan 6 Task Forces (TF) dan 1 Action Council. Panel ini terbagi dalam beberapa sesi. Sesi pertama dimulai dengan pemaparan rekomendasi dari Digitalization TF dan Integrity & Compliance (I&C) TF yang dipimpin masing-masing Task Force Chair, yakni Ririek Adriansyah dan Haryanto T. Budiman.

Pada sesi ini ada beberapa pembicara kunci yang hadir, di antaranya Sanda Ojiambo, Assistant Secretary-General and CEO of the UNGC; Andre Soelistyo, CEO, GoTo; Che Sidanius, Global Head of Financial Crime & Industry Affairs, London Stock Exchange Group; Michael Punke, Vice President of Global Public Policy, Amazon Web Services; Sehat Sutardja, Co-Founder, Marvell Technology Group dan moderator Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry (CII).

Sesi kedua memaparkan rekomendasi dari Future of Work & Education (FoWE) TF dan Women in Business Action Council (WiBAC). Sesi ini dipimpin oleh FoWE TF Chair, Hamdhani Dzulkarnaen Salim dan WiBAC Chair, Ira Noviarti.

Sejumlah pembicara kunci yang juga hadir pada sesi ini di antaranya Maria Fernanda Garza, CEO, Orestia; Bettina Schaller, President, World Employment Confederation; Daniel Funes de Rioja, President, Argentina Business Organisation (UIA); Michele Parmelee, President, International Organization of Employers; Zeynep Bodur Okyay, President and CEO, Kale Group dan Meliza M Rusli, President Director, Permata Bank.

Sementara sesi ketiga, dipimpin oleh Arif Rachmat, Trade & Investment (T&I) Task Force Chair bersama dengan dengan pembicara kunci lainnya yakni Jeffrey Sachs, President, the UN SDSN; Axton Salim, Director, Indofood Sukses Makmur; Leon Wang, Executive Vice-President, International and President, China of AstraZeneca; Myron Brilliant, Executive Vice President, US Chamber of Commerce; Vassilis Gkatzelis, President Director, HM Sampoerna dan Xiang Guangda, Founder, Tsingshan Holding Group.

Pembahasan sesi keempat dibuka oleh Nicke Widyawati, Energy, Sustainability and Climate (ESC) TF Chair dan Ridha DM Wirakusumah, Finance and Infrastructure (F&I) TF Chair. Sesi lalu dilanjutkan dengan diskusi panel terkait pembiayaan berkelanjutan bersama Euisun Chung, Executive Chair, Hyundai Motor Group; Febriany Eddy, CEO, Vale Indonesia; Leila Fourie, CEO, Johannesburg Stock Exchange (JSE); Mohammed Y. Al Qahtani, Senior Vice President, Saudi Aramco; Seiji Izumisawa, President and CEO, Mitsubishi Heavy Industries; Verena Lim, CEO, Macquarie Group Asia dan John Denton, Secretary General, International Chamber of Commerce (ICC).

Arsjad Rasjid, Ketua Umum KADIN Indonesia dan Host of B20 Indonesia mengatakan melalui B20, KADIN Indonesia mencoba mengambil peran aktif untuk menyalurkan aspirasi pengusaha atau pelaku bisnis untuk mengembangkan langkah yang produktif dan inovatif demi kepentingan ekonomi secara nasional maupun global.

Menurut Arsjad, pemerintah memiliki kewenangan untuk menghasilkan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan regulasi. Sementara di sisi lain, komunitas bisnis memiliki kemampuan dari segi practical serta resources untuk menghasilkan transformasi ekonomi serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

“Kami meyakini, semua rekomendasi kebijakan dan legacy B20 yang menjadi kunci pemulihan ekonomi global akan dijalankan, diadopsi dan diimplementasikan oleh negara-negara G20 yang mewakili 6,5 juta komunitas bisnis internasional dan mempengaruhi arah sosial ekonomi dunia serta menyumbang 80% PDB global,” tambah Arsjad.

Senada dengan Arsjad, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan selama setahun, B20 bekerja tanpa lelah, bertemu dengan banyak komunitas pebisnis baik skala besar maupun kecil dari seluruh penjuru dunia, juga pakar serta pemimpin lembaga dunia yang bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai hasil yang nyata dalam berbagai bentuk.

“B20 Indonesia telah merancang 25 policy recommendation dan 68 policy action bagi negara G20 yang mencakup 3 aspek prioritas. Pertama, memprioritaskan inovasi untuk membuka peluang pertumbuhan pasca pandemi. Kedua, memberdayakan UMKM dan kelompok rentan. Ketiga, mendorong kolaborasi antara negara maju dan berkembang,” ujarnya.

Rekomendasi Kebijakan B20 Indonesia

Terkait dengan rumusan rekomendasi kebijakan, masing-masing TF merumuskan rekomendasi setelah mengidentifikasi persoalan dan tantangan dari area prioritasnya. Seperti contohnya persoalan energi dan iklim yang berada di bawah tanggung jawab ESC TF, rumusan rekomendasi kebijakannya bertujuan mengatasi kelangkaan energi dan mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan.

Perubahan iklim akibat emisi karbon memiliki dampak sangat serius bagi kehidupan umat manusia, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan sehingga perlu mitigasi melalui transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan juga skema praktik bisnis berkelanjutan.

Dari ESC TF, ada 3 rekomendasi yang dihasilkan di antaranya meningkatkan kerja sama global dalam mempercepat transisi ke penggunaan energi berkelanjutan dengan mengurangi intensitas penggunaan energi fosil penghasil karbon melalui berbagai jalur dan memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan berkembang.

Sedangkan di Integrity and Compliance (I&C TF), rekomendasinya bertujuan memperkuat tata kelola untuk memerangi risiko kejahatan dunia maya dan mengurangi risiko pencucian uang & pendanaan terorisme. Ini sangat penting karena juga berbicara soal kejahatan kemanusian yang berat yakni terorisme dan korupsi.

Selain itu, I&C TF juga bertujuan mendorong praktik bisnis yang mengadopsi prinsip-prinsip ESG atau keberlanjutan demi masa depan bisnis dan lingkungan. Untuk itu, I&C TF merumuskan rekomendasi yang mempromosikan tata kelola berkelanjutan dalam bisnis melalui dukungan inisiatif ESG/LST. Saat ini, ESG menjadi standar seluruh dunia untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan private sector sebagai pemeran utamanya.

Penerapan ESG menjadi aspek penting terutama untuk menjamin keberlangsungan bisnis dan meningkatkan kinerja serta produktivitas karyawan. Terlebih lagi, saat ini kesadaran konsumen/publik akan pentingnya kelestarian lingkungan sangat tinggi sehingga mereka sangat memperhatikan barang atau jasa yang mendukung prinsip keberlanjutan.

Sementara itu, rekomendasi Digitalization TF bertujuan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja, mempromosikan pendidikan dan keterampilan untuk produktivitas.

Tujuan rekomendasi Digitalization TF ini berhubungan sangat erat dengan FoWE TF. Adopsi teknologi dan penguasaan kemampuan digital sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, dunia kerja atau usaha dan industri yang ke depannya akan terotomatisasi dan semakin digital.

Selaras dengan Digitalization TF, tujuan rekomendasi FoWE TF mendorong penciptaan lapangan kerja, mempromosikan pendidikan dan keterampilan untuk produktivitas melalui teknologi digital. Untuk itu, FoWE TF merumuskan rekomendasi yang mendorong konektivitas universal, memastikan kesiapan digital untuk individu dan UMKM; meningkatkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang selaras dengan pekerjaan di masa depan serta meningkatkan sistem pembelajaran dan transisi dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sedangkan Trade & Investment (T&I) TF yang juga punya peran sangat krusial dan menjadi jantung dari ekonomi bisnis, memiliki tujuan mempromosikan perdagangan dan investasi global pasca pandemi yang terbuka, adil, dan efisien.

Salah satu rekomendasi utama T&I TF mempromosikan tata kelola multilateral perdagangan dan investasi global pasca pandemi yang terbuka, adil, inklusif dan efisien melalui reformasi WTO serta mengakselerasi perdagangan dan investasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs.

Lalu, Finance & Infrastructure (F&I) TF yang bertujuan meningkatkan akses ke pembiayaan yang terjangkau. Rekomendasinya meningkatkan akses sumber pembiayaan infrastruktur yang terjangkau, mempercepat adopsi infrastruktur digital dan memperbaiki regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan, produktivitas, dan stabilitas.

Terakhir, Women in Business Action Council (WiBAC) yang bertujuan mempercepat ketersediaan aspek pendukung bisnis yang dipimpin perempuan dan menghilangkan praktik kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Beberapa rekomendasi yang diajukan WiBAC, di antaranya memberdayakan pengusaha perempuan dan mengaktifkan kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan.

Baik Arsjad maupun Shinta mendorong semua pelaku bisnis dan pemerintah untuk membangun momentum kerja sama dan kolaborasi yang telah dimulai oleh B20 Indonesia, untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

###