Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/05/2026). Kadin menilai pidato Presiden memberikan arah yang jelas mengenai pembangunan ekonomi nasional, penguatan fiskal, industrialisasi, tata kelola sumber daya alam, pemberantasan kebocoran, serta perlindungan terhadap dunia usaha.

Anindya atau Anin sapaan akrabnya menegaskan, Kadin mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan APBN sebagai alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Kadin mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto. Pesan Presiden sangat jelas: negara harus hadir, ekonomi harus berpihak kepada rakyat, tetapi dunia usaha juga harus diberi ruang yang sehat untuk tumbuh, berinvestasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Anin, Rabu (20/05/2026).

Menurut Anin, penegasan Presiden agar birokrasi tidak mengganggu dunia usaha merupakan pesan penting bagi seluruh aparatur negara. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, perizinan yang cepat, pelayanan publik yang efisien, serta iklim investasi yang sehat.

“Kadin menyambut baik arahan Presiden agar pengusaha jangan diperas, jangan diganggu, dan perizinan harus dipermudah. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan mendorong dunia usaha bergerak lebih cepat,” kata Anin.

Ia menilai, keberpihakan terhadap dunia usaha bukan berarti mengabaikan kepentingan rakyat. Justru dunia usaha yang sehat akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas basis pajak, memperkuat ekspor, dan mempercepat pemerataan ekonomi.

Anin juga menyambut baik pesan Presiden bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, pekerja, UMKM, koperasi, dan masyarakat harus dibangun dalam semangat gotong royong. Dunia usaha, kata dia, tidak boleh hanya menuntut, tetapi juga harus ikut mengambil tanggung jawab dalam pembangunan nasional.

“Para pelaku usaha dan karyawan juga perlu memahami bahwa kemajuan ekonomi membutuhkan kerja sama. Semua pihak tidak bisa hanya meminta. Pengusaha harus berinvestasi, pekerja harus produktif, pemerintah harus mempermudah, dan masyarakat harus ikut menjaga stabilitas,” ujarnya.

Kadin juga mendukung tekad Presiden memperbaiki tata kelola pemerintahan, membasmi korupsi, memberantas pungutan liar, memperbaiki Bea Cukai, dan menutup kebocoran ekonomi nasional. Menurut Anin, governance yang baik adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kadin mendukung penuh upaya Presiden memperbaiki iklim investasi, memperbaiki governance, dan memberantas korupsi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif. Pungli, perizinan berbelit, penyelundupan, under-invoicing, dan praktik curang harus diberantas karena merugikan negara dan pelaku usaha yang taat aturan,” tegasnya.

Terkait penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam, Kadin memahami semangat Presiden untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Namun Kadin berharap implementasinya dilakukan melalui dialog intensif dengan pelaku usaha agar kebijakan berjalan efektif, transparan, dan tetap menjaga daya saing ekspor nasional.

“Kadin siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan ini agar tujuannya tercapai, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga devisa, memperbaiki tata kelola, sekaligus memastikan dunia usaha tetap dapat bergerak dengan baik,” kata Anin.

Kadin juga mendukung gagasan Indonesia Incorporated sebagaimana disampaikan Presiden. Menurut Anin, konsep tersebut sangat penting untuk menyatukan kekuatan pemerintah, BUMN, swasta, UMKM, koperasi, dan investor dalam satu arah pembangunan nasional.

“Indonesia Incorporated harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, swasta, BUMN, koperasi, UMKM, dan tenaga kerja harus bergerak dalam satu orkestrasi. Kadin siap menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan konsep ini terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Dalam konteks industrialisasi, Kadin menilai pidato Presiden memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Indonesia harus naik kelas menjadi negara produsen, pusat hilirisasi, pusat manufaktur, dan bagian penting dari rantai pasok global.

Anin menegaskan Kadin siap mendukung agenda hilirisasi, penguatan industri manufaktur, pengembangan kewirausahaan muda, pembiayaan UMKM, dan substitusi impor. Kadin juga siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang inovatif dan berdaya saing global.

“Kita harus memperkuat industri nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus mampu memproduksi barang bernilai tambah, memperkuat merek nasional, dan membuka lapangan kerja berkualitas,” katanya.

Kadin juga menyatakan siap menjadi mitra strategis Danantara dalam mempercepat investasi, pembiayaan pembangunan, dan industrialisasi nasional. Menurut Anin, sovereign wealth fund tersebut dapat menjadi katalis penting untuk mempercepat proyek-proyek strategis, menarik investor global, dan menggerakkan modal domestik.

“Kadin siap bermitra dengan Danantara untuk mempercepat investasi dan industrialisasi. Dunia usaha memiliki jaringan, pengalaman, dan kapasitas eksekusi. Jika disinergikan dengan arah kebijakan pemerintah, hasilnya akan sangat besar bagi ekonomi nasional,” ujar Anin.

Selain itu, Kadin mendukung berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, pembangunan desa nelayan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan energi berbasis sumber daya domestik, dan penciptaan lapangan kerja.

Anin menilai program-program tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat jika dijalankan dengan tata kelola yang baik, melibatkan UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

“Kadin siap mendukung agar program-program besar pemerintah tidak hanya menjadi belanja negara, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat. MBG, Kopdes, desa nelayan, pangan, dan energi harus memberi multiplier effect bagi UMKM, petani, nelayan, dan industri nasional,” ujarnya.

Kadin juga mengapresiasi target Presiden untuk menjaga defisit fiskal 2027 pada kisaran 1,80–2,40% terhadap PDB, menjaga inflasi tetap terkendali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5% menuju 8% pada 2029. Menurut Anin, stabilitas makroekonomi tetap menjadi syarat utama bagi kepercayaan investor.

“Dunia usaha membutuhkan stabilitas. Target fiskal yang prudent, inflasi terkendali, nilai tukar yang dijaga, dan kepastian kebijakan akan memperkuat kepercayaan pasar,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Anin menegaskan Kadin akan menjadi mitra pemerintah yang konstruktif, kritis secara sehat, dan aktif memberikan masukan berbasis kepentingan dunia usaha serta kepentingan nasional.

“Kadin mendukung Presiden Prabowo. Kami siap menjadi mitra pemerintah yang konstruktif. Kami akan mendukung kebijakan yang memperkuat ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki tata kelola, dan membawa Indonesia menuju negara maju. Momentum Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia,” tutup Anin.