JAKARTA – Arsjad Rasjid mengingatkan bahwa Indonesia perlu mewaspadai dampak disparitas harga beras yang terlalu tinggi. Pernyataan Ketum KADIN Indonesia tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bank Dunia. Bank Dunia menyebutkan bahwa harga beras Indonesia paling mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Arsjad, jika perbedaan antara harga di dalam negeri dengan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan beras impor lebih murah, keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri akan sangat tinggi. Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani.

Apalagi, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton hingga akhir 2022 untuk memenuhi stok beras nasional di gudang Bulog. Stok beras impor itu rencananya hanya akan digunakan pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. Penggunaannya pun akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada yang masuk ke pasar.

Pemicu Kebijakan Impor Beras

Alasan Arsjad Rasjid mengingatkan dampak disparitas harga ini dipicu oleh kebijakan impor beras yang muncul ketika Bulog mencatat stok beras di gudangnya, didapati adanya penyusutan dari 1 juta ton (awal 2022) menjadi 587 ribu ton pada November 2022. Karena harus melakukan intervensi pasar selama musim paceklik 3-4 bulan ke depan dan mengantisipasi kebutuhan untuk bencana alam, Bulog harus mengisi stok beras hingga tingkat aman sekitar 1,5 juta ton.

Bulog mencoba mengadakan stok beras itu dari pasar domestik, tapi kesulitan mendapatkan walau regulasi harga patokannya sudah direlaksasi. Opsi lain adalah impor. Inilah yang jadi sumber ketidaksepahaman antara Bulog dan Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Pertanian.

Indonesia sejatinya telah mewujudkan swasembada beras pada periode 2019- 2021. Pada periode ini, Indonesia hanya mendatangkan beras khusus yang merupakan jenis yang tidak ditanam di Indonesia. Beras khusus ini umumnya diperuntukkan bagi hotel, restoran, hingga pelaku bisnis katering. Berdasarkan data BPS, Indonesia mengimpor beras khusus mencapai 407,7 ribu ton pada 2021, angka tersebut naik dari tahun 2020 yang hanya 356,3 ribu ton.

Urgensi Impor Beras untuk Stabilitas

Pemerintah akhirnya menilai impor beras dibutuhkan untuk menstabilkan harga yang merangkak naik di tingkat konsumen. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mendata, secara nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (6/12/2022) berkisar Rp 12.200 per kilogram (kg) hingga Rp 12.400 per kg. Harganya cenderung meningkat sejak awal Juli 2022 yang masih berkisar Rp 11.550 per kg–Rp 11.750 per kg.

Bank Dunia (World Bank) juga berpandangan bahwa harga beras di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan harga beras dari negara-negara di kawasa Asia Tenggara. Kira-kira, ungkap laporan “Indonesia Economic Prospect” yang dilansir Desember 2022, harga di Indonesia sekitar dua kali lipat lebih tinggi dari Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.

Bank Dunia mengingatkan agar lonjakan harga tersebut dikelola dengan baik. Begitu juga den- gan kemungkinan adanya hambatan non tarif atau harga di tingkat petani demi stabilisasi harga. Dalam jangka panjang, yang perlu didorong adalah investasi di bidang penelitian dan pengem- bangan serta penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas.

Arsjad Rasjid: Kita Harus Fokus Pada Ketahanan Pangan

Arsjad berpandangan bahwa polemik impor beras dan soal harga yang dinilai tinggi, jangan sampai mengubah fokus dalam menjaga ketahanan pangan. Dia menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, mengingat ke depan, ada potensi krisis global yang antara lain akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum surut.

Menurut Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, dalam kondisi krisis global, komoditas pangan bisa ikut terimbas dan berdampak serius bagi rantai pasok (supply chain) perdagangan global, termasuk di sektor pangan. Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah mengingat tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis.

Arsjad mencontohkan, kenaikan harga beras yang relatif besar di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) ada dua wilayah, di mana rata-rata harga beras eceran naik di atas 5% pada 6 Desember 2022 dibandingkan sebulan sebelumnya, 7 November 2022.

Daerah dengan peningkatan harga rata-rata terbesar adalah Sulawesi Barat (6,6%) dan Kalimantan Tengah (5,6%). Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras.

Menurut Arsjad, krisis pangan ditandai oleh sejumlah hal. Di antaranya, pasokan bahan pangan yang berkurang, atau harga yang makin tak terjangkau. “Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial,” ucap Arsjad Rasjid.

Secara fundamental, Indonesia perlu terus meningkatkan ketahanan pangan strategis seperti beras, terutama dari sisi produksi. Alasannya, kenaikan harga komoditas dapat bersumber dari sisi permintaan maupun penawaran, yang berpotensi mempengaruhi daya jangka masyarakat.