Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi membuka Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 yang mengusung tema “Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas” di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, pada 29-31 Juli 2026.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe, yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan penyelenggaraan ICEF-IPFE 2026 merupakan kolaborasi strategis antara Kadin Indonesia, LKPP, dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sistem pengadaan nasional yang modern, transparan, dan berdaya saing.

Menurut Juan, forum tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, penyedia barang dan jasa, serta seluruh ekosistem pengadaan nasional melalui pameran, temu bisnis (business matching), seminar, talkshow, hingga sertifikasi profesi.

“Di tengah kondisi dunia yang masih menghadapi perlambatan ekonomi, tekanan biaya produksi, ketidakpastian global, serta meningkatnya persaingan, kita membutuhkan mesin pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan perekonomian secara cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu mesin pertumbuhan tersebut adalah belanja pemerintah,” kata Juan.

Juan menegaskan belanja pemerintah tidak hanya dimaknai sebagai penyerapan anggaran, tetapi harus menjadi instrumen strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, menghidupkan UMKM, mendorong inovasi, serta memberikan kepastian pasar bagi dunia usaha.

“Karena itu, pengadaan pemerintah harus bergeser dari sekadar proses administrasi menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Juan.

Juan juga menilai pengadaan nasional harus menjadi sarana meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha Indonesia. Menurutnya, perusahaan yang berkembang melalui pasar domestik perlu didorong untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, standardisasi, dan efisiensi agar mampu bersaing di pasar internasional.

Dijelaskan Juan, Indonesia memiliki kekuatan besar melalui belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun setiap tahun. Sementara itu, kebutuhan investasi infrastruktur menuju Indonesia Emas 2045 diperkirakan melebihi Rp30.000 triliun.

“Potensi ini hanya akan menghasilkan dampak maksimal apabila didukung oleh sistem pengadaan yang cepat, transparan, berbasis data, dan mampu mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha,” kata Juan.

Karena itu, Kadin Indonesia menyambut baik transformasi yang dilakukan LKPP melalui modernisasi sistem pengadaan dan penguatan katalog elektronik. Langkah tersebut dinilai mampu memberikan kepastian proses, memperluas akses pasar, meningkatkan transparansi, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk dalam negeri, UMKM, koperasi, serta pelaku usaha daerah.

Meski demikian, Juan mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari kesulitan UMKM dan pelaku usaha daerah masuk ke katalog elektronik akibat persoalan sertifikasi, keterbatasan modal kerja, rendahnya literasi digital, hingga belum meratanya kesiapan infrastruktur digital pengadaan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Hal-hal inilah yang perlu kita selesaikan bersama. Bukan hanya dirayakan sebagai capaian, tetapi harus benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah,” ujar Juan.

Juan menambahkan penguatan pasar domestik harus menjadi fondasi bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas pasar ekspor. Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah awal menuju sistem pengadaan modern yang berbasis data sehingga mampu meningkatkan efisiensi belanja negara, memperkuat rantai pasok nasional, menekan biaya logistik, serta menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, transformasi berbasis data juga harus berjalan seiring dengan penguatan integritas dan tata kelola yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem pengadaan pemerintah.

Juan menilai ICEF-IPFE 2026 bukan sekadar pameran, melainkan marketplace kolaborasi nasional yang mempertemukan pemerintah dengan dunia usaha, investor dengan proyek, serta inovasi dengan kebutuhan pembangunan.

“Di sinilah pemerintah bertemu dengan dunia usaha, di sinilah investor bertemu proyek, di sinilah inovasi bertemu kebutuhan, dan di sinilah kolaborasi business to government maupun business to business dibangun secara nyata,” katanya.

Melalui penyelenggaraan tahun ini yang melibatkan sekitar 15.000 peserta dan 39 penyedia barang dan jasa, Kadin lanjut Juan, berharap lahir lebih banyak kerja sama investasi, business matching, kemitraan rantai pasok, serta peluang usaha baru yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Juan juga mendorong agar dalam enam bulan setelah penyelenggaraan ICEF-IPFE 2026 dapat terlihat hasil yang terukur, mulai dari meningkatnya realisasi kerja sama hasil business matching, bertambahnya jumlah UMKM dan koperasi yang berhasil masuk katalog elektronik, hingga tumbuhnya program pendampingan dari Kadin provinsi maupun kabupaten/kota bagi pelaku usaha daerah agar masuk ke rantai pasok pengadaan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Juan menegaskan tiga komitmen utama Kadin Indonesia dalam mendukung transformasi pengadaan nasional. Pertama, memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah melalui LKPP untuk menciptakan iklim pengadaan yang sehat, kompetitif, dan transparan.

Kedua, memperluas partisipasi dunia usaha nasional, termasuk UMKM, koperasi, industri daerah, dan perusahaan nasional agar menjadi bagian dari rantai pasok pengadaan pemerintah sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saingnya.

Ketiga, menjadikan pengadaan sebagai instrumen untuk memperkuat investasi, meningkatkan daya saing industri, mendorong kesiapan pelaku usaha menuju pasar global, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami percaya bahwa ketika pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, investor, dan asosiasi profesi berjalan bersama, maka pengadaan tidak lagi menjadi biaya pembangunan, melainkan menjadi penggerak pembangunan. Indonesia Emas 2045 dibangun oleh kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, regulator dan pelaku usaha, industri dan UMKM, serta kebijakan yang baik dengan eksekusi yang profesional,” terang Juan.

Sementara itu, Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan, sepanjang tahun 2026 nilai transaksi melalui katalog elektronik mencapai Rp135,4 triliun yang dihasilkan dari lebih dari satu juta transaksi. Transaksi tersebut melibatkan 104 ribu penyedia dan 1,83 juta produk.

“Capaian ini menunjukkan bahwa ekosistem digital pengadaan semakin matang, semakin dipercaya oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tentunya pelaku usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam kerangka transformasi Indonesia, pengadaan juga harus menjadi instrumen untuk memperkuat keberpihakan negara kepada industri nasional. Hingga 24 Juli 2026, nilai transaksi produk dalam negeri telah mencapai Rp244,5 triliun atau sebesar 91,1 persen dari total transaksi penyedia. Sementara itu, nilai transaksi usaha mikro, kecil, dan koperasi sudah mencapai Rp128,4 triliun atau sebesar 47,9 persen dari total transaksi dengan jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi sebanyak 236 ribu.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik semata. Di balik angka tersebut ada pabrik-pabrik yang terus berproduksi, pekerja yang mendapatkan penghasilan, pelaku UMKM yang memperoleh pasar, inovator lokal yang mendapatkan kesempatan, serta masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan. Inilah wajah dari pengadaan barang dan jasa yang inklusif, produktif, berdampak langsung bagi perekonomian rakyat,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana ICEF-IPFE 2026 Kukrit Suryo Wicaksono.