Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, I Made Ariandi beserta jajaran terkait menerima kunjungan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk membahas perihal perubahan kebijakan yang terkait dengan APEC Business Travel Card (ABTC) sebagai langkah strategis dalam membuka peluang menuju ekosistem global dengan privilege tertentu.

Pada kesempatan tersebut, Ketum I Made Ariandi menyampaikan pandangan yang terkait dengan persyaratan dan prequalification terms and condition mengingat adanya tumpang tindih dalam pemenuhan persyaratan dan bias dalam pemahaman persyaratan dalam pengajuan ABTC.

“Trend sedang berubah sehingga diperlukan penyesuaian dalam penyusunan persyaratan dan kebijakan secara lebih hati hati, terang dan jelas sehingga memberi manfaat ekonomi bagi para pengusaha,” kata dia (21/3).

Ariandi mengatakan, Kadin adalah mitra pemerintah berdasarkan Undang Undang serta merupakan induk organisasi pengusaha, asosiasi dan himpunan di Indonesia sehingga perlu dibangun suatu bentuk linked and match yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga setiap proses dan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan effisien bagi pengusaha anggota Kadin yang tentunya akan memperoleh privilege atas waktu dan efisiensi kerja.

Pada ksempatan tersebut, disampaikan pula masukan dan pertimbangan dari sisi hukum, investasi serta integrasi digital sebagai bentuk adaptasi dengan kebutuhan dunia global dan tata cara yang bersesuaian serta adaptif dengan negara lain yang tergabung dalam APEC.

“Pada tahap lanjutan diharapkan ada keterlibatan seluruh stakeholder dalam penyusunan kebijakan, sosialisasi dan implementasi bersama dengan Kadin,” pungkasnya.