Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Program Bersama pada Kamis (03/07/2025) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan.
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia, Benny Soetrisno mengungkapkan, PKS ini bertujuan meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha, terutama anggota asosiasi, himpunan, dan ALB Kadin Indonesia, terkait standar akuntansi keuangan, standar audit publik, serta regulasi perpajakan.
“Pengusaha pasti membutuhkan akuntan publik. Jadi kita perlu kolaborasi dengan IAPI untuk memberi pencerahan soal tata laksana keuangan,” ujar Benny.
Benny menjelaskan, meskipun IAPI telah menjadi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, kerja sama formal ini dituangkan dalam PKS dengan masa berlaku dua tahun.
“Sebenarnya kolaborasi sudah berjalan, tapi sekarang kita buat perjanjian khusus. Tadi sudah ditandatangani,” tambah Benny.
Dilanjutkan Benny, ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan sosialisasi standar-standar tersebut, seminar dan webinar, pendidikan serta pelatihan, termasuk forum diskusi terbatas (FGD).
“Menyelenggarakan sosialisasi standar akuntansi keuangan, standar audit publik dan standar lainnya (termasuk peraturan perpajakan), seminar maupun webinar, pendidikan dan pelatihan, serta focused group discussion (FGD). Juga kegiatan lain yang disepakati para pihak,” tandas Benny.
Bahas SP2DK, Dorong Kepatuhan Pajak dan Tata Kelola yang Baik
Usai penandatanganan PKS, pada kesempatan yang sama, Kadin Indonesia bersama IAPI menggelar seminar hybrid bertajuk “Bagaimana Mencegah Terbitnya dan Menjawab Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).”
Ketua Umum IAPI, Hendang Tanusdjaja, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi lintas komunitas profesi.
“Kesempatan ini merupakan upaya IAPI untuk membina kolaborasi dan memperkuat hubungan lintas komunitas profesi. Hal ini bertujuan meningkatkan peran dan pengakuan publik terhadap anggota kami serta menjalin kerja sama dalam pengembangan ekonomi nasional ke depannya,” jelas Hendang.
Hendang juga menegaskan peran vital profesi akuntan publik dalam menjaga keberlangsungan perekonomian nasional.
“Peran profesi akuntan publik sangat vital dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan transparansi, dan menjaga keberlangsungan ekonomi nasional,” katanya.
Seminar ini memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pelaku usaha mengenai langkah-langkah menyikapi SP2DK secara efektif, mulai dari teknik pengelolaan data pajak, strategi komunikasi dengan fiskus (aparatur pajak), hingga pemanfaatan regulasi perpajakan untuk meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan.
Materi seminar juga membahas isu umum seperti kepatuhan wajib pajak, rendahnya tax ratio, tingginya tax-gap Indonesia, serta kebijakan fiskal yang memicu diterbitkannya SP2DK.
Selain itu, peserta seminar dibekali wawasan teknis mengenai pemahaman SP2DK, tahapannya, ruang lingkup pengawasan, penyebab terbitnya surat tersebut, cara menanggapi SP2DK, serta pentingnya Tax Diagnostic Review (TDR) sebagai instrumen pencegahan.
Sebagai informasi, seminar hybrid ini diisi oleh berbagai narasumber di antaranya Dewan Pengurus Nasional IAPI Kusumaningsih Angkawijaya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah 2001-2004 serta Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Dr Machfud Sidik, Konsultan Pajak serta Anggota Komite Perpajakan Institut Akuntan Publik Indonesia Sampurna Bahri, Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Ajib Hamdani, serta moderator Wakil Ketua Komite Tetap Asosiasi Jasa Asuransi & Keuangan Kadin Indonesia, Herman Juwono.
