Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bertajuk “Kolaborasi Dunia Usaha untuk Ketangguhan Indonesia, dari Mitigasi hingga Pemulihan” di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, bencana tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan rantai pasok industri. Karena itu, Kadin mendorong koordinasi antara pengurus pusat, daerah, asosiasi usaha, dan pemerintah dalam memperkuat penanganan bencana.
“Kita menghadapi bencana di mana-mana sebagai suatu negara yang tinggal di lingkaran api (ring of fire), kolaborasi lintas sektor diperlukan agar penanganan bencana memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” kata Anin saat membuka Rakernas.
Lebih lanjut, Anin menargetkan pembentukan Yayasan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia pada tahun ini. Yayasan tersebut disiapkan untuk memperkuat peran dunia usaha dalam membantu korban bencana sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tahun ini, yayasan Kadin (untuk) penanggulangan bencana bisa terbentuk dengan bagus dan SOP-nya juga jelas,” kata Anin.
Anin mengatakan, Kadin juga mendorong penggalangan dana dari dunia usaha untuk membantu korban bencana melalui pelatihan, pendampingan, dan pembinaan. Anin mengusulkan agar kontribusi perusahaan untuk penanggulangan bencana dapat memperoleh insentif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Alangkah bagusnya kalau misalnya CSR penanggulangan bencana, dan ini kita datang dari aspek Kadin itu tidak memakai APBN sama sekali. Sehingga dukungan dunia usaha dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pemulihan masyarakat,” sambung Anin.
Anin juga mengingatkan bahwa bencana berpotensi mengganggu rantai pasok dan aktivitas industri apabila tidak ditangani dengan cepat. Kadin juga ingin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan bencana dan pemulihan ekonomi.
“Karena itu, Kadin ingin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan bencana dan pemulihan ekonomi,” pungkas Anin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik, mengatakan Kadin ingin memperkuat kesiapsiagaan dunia usaha sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Salah satu langkah yang didorong adalah edukasi mitigasi risiko dan pemanfaatan asuransi untuk mempercepat pemulihan usaha.
“Asuransi jangan dianggap sebagai cost, tapi sebagai investasi. Perlindungan asuransi dapat membantu pelaku usaha memulihkan kegiatan bisnis lebih cepat setelah terdampak bencana,” ungkap Suryani.
Selain itu, Kadin mendorong pengadaan barang bantuan dari pelaku usaha yang berada di sekitar wilayah terdampak bencana. Menurut Suryani, langkah tersebut dapat menekan biaya logistik sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan permintaan barang dan jasa.
“Kalau beli barang beli dekat NTT (Nusa Tenggara Timur), misalnya, (atau) apakah di daerah provinsi lain, itu kan akan mengembangkan ekonominya,” kata Suryani.
Pada kesempatan tersebut, Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT BRI Asuransi Indonesia. Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan sosialisasi asuransi umum serta seminar dan Focus Group Discussion (FGD) di bidang asuransi umum.
Kadin Indonesia juga menandatangani MoU dengan Yayasan Bakrie Amanah. Kerja sama tersebut mencakup penanggulangan bencana, program sosial dan kemanusiaan, kolaborasi sumber daya dunia usaha, serta pengembangan pengetahuan dan kapasitas.
Hadir dalam acara tersebut WKU Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Haroto.
Juga hadir Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter dan Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto.
