Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait menegaskan bahwa pusat-pusat perbelanjaan (mal) harus bertumbuh bersama lingkungan di sekitarnya. Menurutnya, keberhasilan bisnis tidak cukup diukur dari ramainya pengunjung dan tingginya omzet, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas permukiman, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Hal itu disampaikan Maruarar di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/07/2026), usai Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kelanjutan dari komunikasi intensif yang dilakukan Maruarar dengan para pemilik pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia menyusul polemik pemasangan pagar di sejumlah mal.
Sebelumnya, Maruarar mengaku telah berbicara langsung dengan Chairman Lippo Group James Riady dan pendiri Pakuwon Group Alexander Tedja. Keduanya menegaskan bahwa kondisi keamanan nasional tetap kondusif, sehingga tidak ada alasan bagi pusat-pusat perbelanjaan memasang pagar pembatas sebagai respons terhadap situasi keamanan. Alexander Tedja juga memastikan pagar yang sempat dipasang di Mal Kota Kasablanka akan segera dibongkar karena merupakan keputusan manajemen lokal, bukan kebijakan pemegang saham maupun kantor pusat.
Menurut Maruarar, penjelasan tersebut menunjukkan optimisme dunia usaha terhadap kondisi Indonesia. Karena itu, ia berharap langkah berikutnya adalah memperkuat kontribusi sosial perusahaan sehingga keberadaan mal tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan lingkungan perkotaan.
“Situasi aman. Yang penting sekarang para pengusaha juga memperhatikan lingkungan sekitar, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, tokoh-tokoh setempat, serta menjalankan program CSR yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Menteri Kabinet Merah-Putih yang rajin mengunjungi daerah kumuh, memperbaiki rumah tidak layak huni masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan perdesaan.
Maruarar mengatakan, perusahaan dapat berkontribusi langsung melalui program bedah rumah, perbaikan rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, pembenahan permukiman padat, hingga penyediaan fasilitas lingkungan di berbagai daerah. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara dunia usaha dan warga yang hidup berdampingan dengan kawasan komersial.
“Melalui CSR, perusahaan bisa ikut membedah rumah warga, memperbaiki kawasan kumuh, dan membantu penataan kampung-kampung padat. Itu merupakan arahan Presiden agar pembangunan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Ara, sapaan akrab Menteri PKP.
Maruarar menegaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam semangat Indonesia Incorporated. Menurutnya, pembangunan tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan pemerintah memandang kalangan pengusaha sebagai mitra strategis pembangunan nasional. Selain menjadi motor investasi dan membuka jutaan lapangan kerja, dunia usaha juga memiliki kapasitas besar untuk mempercepat peningkatan kualitas permukiman melalui berbagai program sosial yang terarah.
“Pengusaha membuka banyak lapangan pekerjaan. Karena itu yang dibutuhkan adalah sinergi. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan bersama sebagaimana semangat Indonesia Incorporated yang disampaikan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Maruarar mengapresiasi sikap James Riady dan Alexander Tedja yang secara terbuka menyampaikan bahwa kondisi keamanan Indonesia tetap baik dan aktivitas ekonomi berlangsung normal. Menurutnya, pernyataan dua pemilik jaringan mal terbesar di Indonesia tersebut menjadi sinyal positif bagi iklim investasi sekaligus menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional.
Ia berharap optimisme tersebut diterjemahkan dalam aksi nyata melalui CSR yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Maruarar menambahkan, semangat kolaborasi itu juga menjadi landasan berbagai program Kementerian PKP dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat. Program bedah rumah dan penataan kawasan permukiman selama ini berhasil dijalankan berkat kerja sama berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perbankan, aparat penegak hukum, hingga sektor swasta.
Menurutnya, pusat-pusat perbelanjaan modern bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, melainkan bagian dari ekosistem perkotaan yang tumbuh berdampingan dengan permukiman warga. Karena itu, keberhasilan sebuah mal tidak hanya diukur dari tingginya okupansi tenant atau besarnya omzet, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
“Kalau mal berkembang, lingkungan sekitarnya juga harus ikut berkembang. Itulah pembangunan yang memberi manfaat bagi semua,” tegas Maruarar.
