Pelaksanaan Vokasi Harus Dilihat dari Kebutuhan Industri

Pelaksanaan vokasi di Indonesia harus berdasarkan demand driven. Kadin harus menjadi pelaku utama karena memiliki peran strategis yang lebih mengetahui kebutuhan masing-masing sektor industri.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Vokasi Kadin Indonesia, Muliaman D. Haddad di Jakarta (30/3/2023). Menurutnya, Kadin telah menentukan berbagai target yang akan dicapai melalui program-program yang telah ditetapkan.

Kadin akan menyusun metode pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang efektif oleh asosiasi industri/profesi, memperluas pemagangan dan praktik kerja berkualitas, serta program revitalisasi SMK di sektor pariwisata dan kawasan industri.

“Kadin sebagai pelaku dari sisi demand (industri) sendiri harus siap agar link and match untuk pelaksanaan vokasi bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Selain mengembangkan kapasitas Kadinda dalam program vokasi, dari sisi demand (industri) Kadin memusatkan perhatian pada program keberlanjutan in-company Trainer, kontribusi industri untuk ekosistem vokasi, pembangunan sistem informasi industri, serta pembangunan pusat data 1 vokasi.

“Swasta dan BUMN bisa menjadi lokomotif penting untuk program vokasi untuk membangun kompetensi, daya saing, dan nilai tambah untuk membangun perekonomian,” ungkap Muliaman.

Menurutnya, saat ini perlu dibangun semacam knowledge capital dan database mengenai labor market dilihat dari kepentingan industri. Hal ini memerlukan investasi yang cukup besar.

“Harus disusun rekomendasi skema skill development fund dan mendorong implementasi cost-sharing,” pungkasnya.

(ak)