Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 3.923,2 triliun selama periode triwulan IV-2024 hingga triwulan III-2026. Menurut dia, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen jangka panjang investor terhadap Indonesia tetap kuat di tengah tekanan pasar modal dan meningkatnya ketidakpastian global.
Rosan menegaskan, angka tersebut merupakan investasi yang telah direalisasikan di Indonesia, bukan sekadar janji, nota kesepahaman, atau rencana proyek. Investasi itu diwujudkan melalui pengeluaran untuk membangun fasilitas produksi dan berbagai kegiatan usaha.
“Angka selama dua tahun terakhir ini hampir mencapai Rp4.000 triliun, atau Rp3.923,2 triliun. Ini selama dua tahun dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto,” ujar Rosan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam forum tersebut, Rosan juga menegaskan bahwa Danantara diarahkan untuk memperkuat pengusaha nasional melalui kerja sama investasi. Keterlibatan sektor swasta, termasuk pelaku usaha daerah, menjadi bagian penting dalam memperbesar kapasitas produksi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Menurut Rosan, perhatian publik belakangan banyak tertuju pada gejolak pasar modal. Namun, kondisi investasi langsung juga perlu dilihat untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.
Ia menjelaskan, investasi langsung untuk membangun pabrik, smelter, dan fasilitas produksi merupakan keputusan jangka panjang. Investor harus mengalokasikan modal, membangun aset, menyiapkan tenaga kerja, serta memperhitungkan keberlanjutan kegiatan usaha selama bertahun-tahun.
“Kalau orang berinvestasi, baik teman-teman yang ada di Kadin maupun dari luar negeri, itu adalah long-term commitment. Komitmen jangka panjang,” katanya.
Rosan membandingkan karakter tersebut dengan perdagangan surat berharga di pasar modal yang memungkinkan investor melakukan pembelian dan penjualan lebih cepat. Adapun pembangunan fasilitas produksi menunjukkan keterikatan investor terhadap kegiatan usaha yang tidak mudah dipindahkan dalam waktu singkat.
“Pada saat kita berinvestasi, kita bangun pabrik, kita bangun smelter, itu akan tetap ada. Bukan satu tahun, dua tahun, lima tahun,” ujar CEO Damantara.
Menurut Rosan, keputusan investasi jangka panjang sangat bergantung pada stabilitas dan kepastian. Investor mempertimbangkan stabilitas politik, keamanan, serta konsistensi iklim investasi sebelum menempatkan modal.
Kepastian tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan, menghitung risiko, dan memperkirakan hasil investasi. Perubahan yang sulit diprediksi dapat mengganggu perhitungan bisnis serta pelaksanaan proyek.
“We don’t like surprises. Kita tidak suka ada hal-hal yang sifatnya tanpa bisa kita prediksi. Semuanya inginnya terukur, terstruktur, dan penuh dengan kepastian,” tegas Rosan.
Ia menjelaskan bahwa pencatatan realisasi investasi dilakukan berdasarkan pengeluaran yang benar-benar telah dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila investor merencanakan proyek senilai Rp10 triliun, tetapi baru membelanjakan Rp2 triliun untuk pelaksanaan proyek, angka yang dicatat adalah Rp2 triliun.
Jika pada tahun berikutnya investor kembali merealisasikan Rp3 triliun, pengeluaran itulah yang kemudian masuk dalam pencatatan. Dengan demikian, keseluruhan nilai rencana proyek tidak serta-merta diakui sebagai realisasi.
“Realisasi investasi yang kita catatkan adalah angka investasi yang sudah dikeluarkan, yang sudah dibelanjakan di Indonesia. Jadi bukan sifatnya MoU atau kesepakatan,” katanya.
Rosan menyebut target investasi untuk periode lima tahun pemerintahan mencapai Rp13.032,8 triliun. Ia menggambarkan besarnya tantangan tersebut dengan membandingkannya dengan akumulasi investasi periode 2014–2024, yang menurut paparannya sekitar Rp9.100 triliun.
Peningkatan target itu membutuhkan perluasan proyek, perbaikan iklim usaha, serta keterlibatan investor domestik dan asing. Pemerintah, menurut Rosan, perlu terus menjaga agar minat investasi dapat berlanjut menjadi pelaksanaan proyek.
Untuk Januari–September 2026, Rosan menyebut realisasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun, atau 75,4% dari target tahun berjalan. Realisasi tersebut, menurut data yang dipaparkannya, menyerap 2.194.496 tenaga kerja.
Ia menjelaskan bahwa target investasi yang menjadi acuan kementeriannya ditetapkan dalam kerangka perencanaan pembangunan oleh Bappenas. Pencapaiannya menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Di tahun Januari sampai September 2026, total investasi yang masuk adalah Rp1.539,2 triliun,” ujarnya.
Rosan menekankan bahwa investasi memiliki peranan besar dalam menggerakkan perekonomian. Setelah konsumsi rumah tangga, investasi merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan, melalui pembangunan kapasitas produksi, pembelian barang modal, dan penciptaan pekerjaan. Karena itu, kesinambungan investasi diperlukan untuk menjaga kegiatan ekonomi sekaligus memperbesar kemampuan Indonesia menghasilkan barang dan jasa.
Salah satu perkembangan yang disoroti Rosan adalah meningkatnya kontribusi hilirisasi dalam realisasi investasi. Menurut dia, porsi investasi hilirisasi yang sekitar 25% pada 2024 telah meningkat menjadi sekitar 31% pada 2026. Khusus pada triwulan III-2026, kontribusinya mencapai sekitar 34%.
Angka tersebut, menurut Rosan, menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan semakin penting dalam struktur investasi Indonesia. Hilirisasi diarahkan untuk memperpanjang rantai produksi dan meningkatkan nilai tambah yang diperoleh di dalam negeri.
Ia menyebut sekitar 78% investasi hilirisasi berada di luar Jawa, terutama terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku Utara. Persebaran tersebut memperlihatkan peran investasi berbasis sumber daya alam dalam menggerakkan kegiatan industri di daerah.
Namun, Rosan menegaskan bahwa keberhasilan investasi perlu dilihat lebih jauh dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah menginginkan investasi berkualitas yang meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia, membawa pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan pekerjaan yang lebih baik.
“Investasi yang berkualitas, kami melihatnya adalah investasi yang bisa juga meningkatkan sumber daya manusia kita. Ada transfer pengetahuan dan teknologi, dan tentunya penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” katanya.
Rosan mencontohkan pengembangan industri nikel sebagai salah satu bentuk perubahan dari penjualan bahan mentah menuju produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Dalam paparannya, ia membandingkan nilai ekspor nikel sebelum pengembangan hilirisasi, yang disebut sekitar US$3,3 miliar, dengan ekspor nikel dan produk turunannya pada 2025 yang menurut dia telah mencapai sekitar US$30 miliar.
Perbandingan tersebut digunakan Rosan untuk menggambarkan manfaat pengolahan di dalam negeri terhadap nilai ekspor, penerimaan devisa, penciptaan pekerjaan, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Menurut dia, pengembangan industri harus diikuti kesempatan bagi pelaku usaha nasional untuk ikut tumbuh. Perusahaan besar dan proyek investasi perlu membuka hubungan usaha yang memungkinkan pemasok domestik meningkatkan kapasitasnya.
Dalam konteks itu, Rosan meminta agar keberhasilan pemberdayaan UMKM diukur dari kemajuan skala usaha. Ia menginginkan semakin banyak usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi menengah, dan usaha menengah tumbuh menjadi perusahaan besar. “Kalau jadi UMKM terus, kapan naik kelasnya?” ujarnya.
Rosan menjelaskan, keinginannya melihat jumlah UMKM berkurang merujuk pada perpindahan pelaku usaha ke skala yang lebih tinggi. Ia berharap perusahaan tidak terus bertahan pada kapasitas yang sama dari tahun ke tahun.
Menurut dia, jumlah pelaku usaha yang besar perlu disertai peningkatan produktivitas, penjualan, kemampuan manajemen, dan akses pasar. Kemajuan itulah yang akan memperbesar kontribusi usaha rakyat terhadap perekonomian.
Ia menegaskan bahwa perusahaan besar yang tergabung dalam Kadin memiliki tanggung jawab membantu usaha yang lebih kecil. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan oleh UMKM di berbagai daerah agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok investasi dan industri. “Teman-teman Kadin yang sudah besar yang ada di sini, hukumnya wajib untuk bantu UMKM,” katanya.
Dalam paparannya, Rosan menyebut sekitar 1.000 UMKM telah terlibat dalam kerja sama yang difasilitasi kementeriannya, dengan nilai sekitar Rp20 triliun. Ia berharap kemitraan tersebut memberikan dampak nyata terhadap pengembangan usaha di daerah.
Rosan melihat jaringan Kadin hingga tingkat provinsi serta kabupaten dan kota sebagai kekuatan penting untuk memperluas hubungan tersebut. Kadin dapat mempertemukan kebutuhan proyek investasi dengan kemampuan pemasok lokal, sekaligus membantu pelaku usaha daerah mengembangkan kapasitas.
Menurut dia, hubungan antara investasi dan ekonomi daerah perlu terus diperkuat agar pertumbuhan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Rosan juga menjelaskan arah peran Danantara dalam pengembangan investasi nasional. Ia menegaskan bahwa Danantara ingin membangun kerja sama yang memperkuat sektor swasta dan memperbesar kegiatan ekonomi. “Justru peran Danantara ini memberikan semangat, memberikan kekuatan bersama-sama dengan dunia usaha, dengan private sector,” ujarnya.
Sebagai contoh, Rosan menyebut program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy. Menurut dia, Danantara mensyaratkan perusahaan penyedia teknologi untuk bermitra dengan perusahaan lokal.
Kemitraan itu diharapkan menghasilkan transfer pengetahuan dan teknologi, sekaligus memperkuat kemampuan perusahaan Indonesia menjalankan proyek sejenis. Pelibatan usaha lokal juga membuka kesempatan agar manfaat investasi dirasakan oleh pelaku usaha di pusat dan daerah. “Kami mewajibkan mereka juga berpartner dengan perusahaan lokal,” katanya.
Rosan menilai ruang pengembangan ekonomi Indonesia masih sangat besar dan membutuhkan partisipasi luas dunia usaha. Danantara tidak dapat menjalankan seluruh agenda investasi sendiri. Peran pengusaha nasional menjadi penting untuk memperluas proyek, membangun kapasitas produksi, dan membuka kesempatan usaha baru.
Ia mengibaratkan agenda tersebut sebagai upaya memperbesar kue ekonomi. Ketika kapasitas ekonomi berkembang, peluang bagi perusahaan swasta juga diharapkan meningkat.
“Justru peran dari Bapak-Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat di sini yang bisa memainkan peranan yang jauh lebih penting,” ujarnya kepada peserta Rapimnas.
Pada saat yang sama, Rosan mengakui pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan untuk memperbaiki iklim investasi. Ia menekankan pentingnya tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan aset serta pelaksanaan kegiatan usaha.
Dalam pengelolaan Danantara dan perusahaan-perusahaan di bawahnya, ia menyebut optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, dan efisiensi sebagai agenda yang terus dijalankan.
Rosan juga menyampaikan rencana untuk memperluas konsultasi dengan dunia usaha secara berkelanjutan pada tahun berikutnya. Dialog tersebut diharapkan membantu pemerintah dan pelaku usaha mengidentifikasi kebutuhan serta mengembangkan kerja sama investasi.
Di tengah agenda tersebut, Rosan mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik dan perubahan ekonomi global tetap membawa risiko. Kenaikan harga minyak, misalnya, dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara dan memengaruhi ruang pembiayaan berbagai kebutuhan pemerintah.
Ia meminta pengusaha tetap bersiap menghadapi dinamika usaha. Menurut Rosan, pengalaman menghadapi kesulitan dapat memperkuat kedewasaan, ketahanan, serta kemampuan perusahaan mengambil keputusan.
Sebagai pemimpin dunia usaha di daerah maupun sektor masing-masing, anggota Kadin juga memiliki tanggung jawab menjaga semangat pelaku usaha lain. Sikap pemimpin, katanya, turut memengaruhi keyakinan dan keberanian perusahaan untuk terus bergerak. “Kita yang ada di ruangan ini adalah motor-motor dari dunia usaha kita,” ujar Rosan.
Ia mengajak Kadin menjaga semangat “pengusaha pejuang” dengan terus membuka peluang, memperkuat kemitraan, dan mengembangkan investasi. Besarnya modal yang telah direalisasikan perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kemampuan industri, kemajuan UMKM, dan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat.
