Jakarta – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusun RUU Kadin Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan bahwa RUU Kadin merupakan inisiatif DPR RI yang terdiri atas 13 bab dan 43 pasal. RUU tersebut memuat sejumlah pokok pengaturan untuk memperkuat peran dan kedudukan Kadin dalam ekosistem dunia usaha nasional.
Adisatrya menjelaskan, terdapat lima pokok pengaturan utama dalam RUU Kadin. Pertama, penyesuaian definisi dan kedudukan Kadin sebagai wadah bagi pelaku usaha, organisasi pelaku usaha, dan organisasi perusahaan di bidang perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang memiliki kedudukan mandiri atau independen.
Menurutnya, penegasan tersebut diperlukan agar Kadin memiliki identitas yang jelas serta dapat menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara independen, mandiri, dan profesional.
Kedua, pengaturan fungsi Kadin melalui tiga pilar utama, yakni advokasi, kebijakan, serta pembinaan dan pendampingan. Ketiga, pembentukan kode etik dan Majelis Kehormatan Kadin untuk membangun tata kelola organisasi yang berintegritas, menjaga kepercayaan anggota, serta memastikan kewenangan dan representasi Kadin dijalankan berdasarkan standar etika dan akuntabilitas yang jelas.
Keempat, pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antar-anggota melalui mediasi dan/atau arbitrase. Mekanisme ini diharapkan dapat menghadirkan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan profesional sesuai kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti.
Kelima, pengaturan sistem data dan informasi Kadin sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengambilan kebijakan berbasis data, serta sejumlah pengaturan substansial lainnya.
Adisatrya mengatakan, Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penugasan untuk membahas RUU Kadin yang merupakan inisiatif DPR RI. Melalui rapat kerja tersebut, Komisi VI menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan bersama pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I.
“Kami berharap proses pembahasan dapat berlangsung secara terbuka, konstruktif, dan substantif, dengan mengedepankan kepentingan perekonomian nasional serta kebutuhan nyata dunia usaha,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan P. Roeslani menyampaikan pandangan pemerintah terhadap RUU Kadin sekaligus menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai tanggapan resmi atas naskah RUU yang disusun DPR RI.
Budi mengatakan, pemerintah mengapresiasi inisiatif DPR RI dalam menyusun RUU Kadin. Menurutnya, penguatan peran Kadin menjadi penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada periode 2025-2029.
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar Rp13.032 triliun selama lima tahun. Kebutuhan investasi tersebut, kata Budi, tidak dapat dipenuhi pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha.
“Dalam rangka tersebut, Kamar Dagang dan Industri memiliki posisi yang strategis. Kadin menghimpun suara dunia usaha, menyampaikan masukan, dan membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk tumbuh serta masuk ke rantai pasok,” ujarnya.
Budi menilai, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri perlu diperbarui karena telah berlaku hampir empat dekade. Transformasi digital, dinamika rantai pasok, tuntutan keberlanjutan usaha, serta semakin kompleksnya pengambilan keputusan dunia usaha menuntut penataan kembali agar Kadin dapat berperan lebih adaptif dan strategis.
“Karena itu, RUU ini bukan sekadar mengatur sebuah organisasi, tetapi menata cara negara dan dunia usaha bekerja sama dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Budi.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan enam pokok masukan pemerintah terhadap RUU Kadin. Pertama, pengaturan Kadin sebagai wadah induk dunia usaha yang bersifat mandiri. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ditetapkan melalui Musyawarah Nasional dan disetujui pemerintah melalui Keputusan Presiden. Sementara itu, Ketua Umum Kadin dipilih melalui Musyawarah Nasional berdasarkan mekanisme internal organisasi tanpa penetapan oleh Presiden.
Kedua, penyesuaian kedudukan dan fungsi Kadin. Pemerintah mengusulkan agar bab mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan diubah menjadi fungsi dan kegiatan, dengan kewenangan yang melekat pada badan publik tidak lagi dipertahankan. Meski demikian, tiga fungsi utama Kadin, yakni advokasi, kebijakan, serta pembinaan dan pendampingan, tetap dipertahankan.
Ketiga, penyelarasan pengaturan RUU Kadin dengan kewenangan kementerian dan lembaga terkait. Penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk Surat Keterangan Asal (SKA), tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara Kadin berperan membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut.
Selain itu, istilah legalisasi surat usaha diusulkan untuk disesuaikan menjadi penandasan agar sejalan dengan kegiatan yang dilakukan Kadin. Diplomasi ekonomi juga dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia, disertai penguatan kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.
Keempat, penguatan peran Kadin dan keanggotaan. Pemerintah mendukung keterlibatan Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), transformasi digital, promosi investasi, kemitraan antara usaha besar dan UMKM, serta pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.
Sebagai terobosan, pemerintah mengusulkan agar Kadin ditempatkan sebagai pihak yang memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan keanggotaan Kadin, khususnya bagi UMKM.
Kelima, penguatan tata kelola dan pengawasan. Pemerintah mengusulkan agar pendanaan Kadin dikelola secara transparan dan bertanggung jawab serta melalui proses audit. Sistem informasi Kadin juga tetap diatur dan dibangun secara terintegrasi, dengan rincian pengaturan lebih lanjut dalam AD/ART serta diselaraskan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
Pemerintah juga mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan terhadap Kadin untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel.
Keenam, pengaturan ketentuan peralihan. Kadin yang saat ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 diwajibkan menyesuaikan AD/ART paling lambat satu tahun sejak undang-undang baru berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 akan dicabut setelah undang-undang baru diberlakukan.
Budi menegaskan, pemerintah berharap pembahasan RUU Kadin dapat berfokus pada pengaturan hubungan negara dengan Kadin serta fungsi-fungsi yang diamanatkan, sementara ketentuan teknis dapat diatur lebih lanjut melalui AD/ART organisasi.
Pemerintah juga memandang penting keterlibatan Kadin, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembahasan. Budi menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari anggota DPR RI dan siap membahas DIM secara konstruktif sesuai jadwal yang disepakati.
“Pemerintah berharap pembahasan dapat berjalan konstruktif agar Kadin menjadi wadah dunia usaha yang kuat, mandiri, dan akuntabel, serta mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi kebebasan berserikat,” tutup Budi.
Hadir jajaran pemerintah dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Perindustrian RI Muhammad Sarmuji, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Sekretaris Negara RI Bambang Eko Suhariyanto, Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI Mohammad Rudy Salahuddin dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum RI Dhahana Putra.