Kendari – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong binaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berlokasi di Kecamatan Wuawua, Kendari, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas pengelolaannya yang dinilai baik dan berpotensi menjadi proyek percontohan nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI menilai bahwa SPPG tersebut telah dikelola dengan baik, terutama dalam penerapan standar kebersihan dan operasionalnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Sultra Budi Amin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas pengakuan dari pemerintah pusat tersebut.
Ia menegaskan bahwa sejak awal, Kadin Provinsi Sultra telah menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh proses pembangunan SPPG MBG Gotong Royong Kadin.
“Kadin secara kelembagaan merasa bersyukur dan berterima kasih atas penilaian tersebut. Sejak awal, semua dapur MBG yang diusulkan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara (Anton Timbang) selalu diawasi secara super ketat agar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Mulai dari kebersihan hingga aspek teknis lainnya menjadi perhatian utama untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan,” ujar Budi Amin pada Jumat (03/10/2025).
Ia menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Kadin Provinsi Sultra Anton Timbang, pihaknya selalu menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar dalam setiap pembangunan SPPG MBG.
“Setiap mitra yang ingin membangun dapur MBG melalui koordinasi Kadin, selalu kami wanti-wanti agar mengikuti prosedur yang ditetapkan BGN. Jika tidak sesuai dengan standar operasional, maka pembangunannya langsung kami hentikan. Ini untuk menjaga marwah Kadin sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah pusat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Sementara itu, dalam rangka kunjungannya ke SPPG MBG Gotong Royong Kadin Provinsi Sultra di Kecamatan Wuawua, Kendari, Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam RI Marsda TNI Eko Dono Indarto, secara umum menilai pengelolaan SPPG tersebut sudah baik dan potensial menjadi proyek percontohan.
Ia menekankan dua indikator utama yang perlu dijaga, yaitu tingkat kebersihan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.
“Tingkat kebersihan SPPG harus menjadi satu tolok ukur. Yang kedua adalah membangun SOP, bagaimana kita masuk ke area SPPG yang menjadi area terbatas. Dibangun tempat-tempat yang saya sarankan terjaga kebersihannya, terjaga sanitasinya,” ujar Marsda Eko.
Ia menambahkan bahwa SOP ini penting untuk membatasi akses orang yang berpotensi membawa hal-hal buruk bagi penyajian makanan.
“Secara umum ini sudah bagus. Ini bisa dicontoh, minimal seperti ini. Tapi juga kembali lagi untuk pengawasan dari pihak pengelola jangan kendor, karena dari hari ke hari day to day itu harus dijaga kebersihan lingkungan. Satu kejadian saja akan bisa menggagalkan semuanya,” tutupnya.
