Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Vokasi & Sertifikasi dan Bidang PUPR & Infrastruktur berkolaborasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menentukan langkah strategis meningkatkan kompetensi dan profesionalitas bagi masyarakat jasa konstruksi. Untuk menghadapi tantangan ke depan, masyarakat yang bekerja di sektor konstruksi wajib bersertifikasi kerja.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, program pelatihan kerja vokasi di sektor konstruksi harus sesuai dengan kebutuhan terkini, berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, sertifikasi profesi menjadi penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang berdaya saing baik di kancah nasional maupun global.
“Sertifikasi Profesi memberikan kepastian akan standarisasi kompetensi dan diferensiasi untuk tenaga kerja terampil dan kompeten guna pemenuhan SDM unggul memperkuat daya saing bangsa di kancah persaingan dunia”, kata Adi dalam paparannya di Focus Group Discussion (FGD) Kadin bersama BNSP dan LPJK (7/3/2024).
Menurut Wakil Ketua Umum Bidang PUPR & Infrastruktur, Insannul Kamil, kebutuhan jasa sektor konstruksi juga perlu untuk mengikuti arus kemajuan teknologi dan informasi yang kini telah dihadapi semua sektor ekonomi dan bisnis.
“Kondisi yang terjadi saat ini sudah sangat berbeda dengan yang terjadi 10 atau 15 tahun yang lalu, dimana perusahaan besar akan lebih menguasai dibanding perusahaan kecil. Saat ini, faktor yang paling menentukan adalah perusahaan mana yang dapat beradaptasi dan bergerak dengan sangat cepat, (perusahaan) itu lah yang akan mengalahkan perusahaan yang berjalan lebih lambat”, ujarnya.
Insannul juga menyampaikan bahwa kesiapan SDM pada sektor jasa konstruksi yang memiliki keahlian khusus dan teredukasi merupakan kunci dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Pengurus Bidang I LPJK, Ir. Ludy Eqbal Almuhamadi, mepaparkan secara komprehensif penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi, khususnya di bidang konstruksi yang melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Kemudian, pemaparan materi diakhiri oleh Koordinator Perijinan dan Akreditasi Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Fitroh A. Malik yang menjelaskan terkait proses akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Kegiatan FGD ini diakhiri dengan penandatanganan Pakta Kesepahaman berisi poin-poin penting hasil diskusi. “Harapannya hasil dari diskusi ini dapat menjadi acuan bersama dalam menentukan langkah-langkah inovatif yang dapat dilakukan semua pihak, utamanya terkait pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang fokus pada sektor konstruksi,” pungkas Asep Rinda.
