Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah menyiapkan blueprint keamanan siber sebagai rekomendasi untuk pemerintah dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proteksi dunia maya. Rencananya, cetak biru tersebut selesai sebelum pergantian pemerintahan baru di Bulan Oktober 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto mengatakan, selain BSSN penyusunan blueprint juga akan melibatkan pelaku usaha, mitra internasional, serta masyarakat.
“Nantinya, blueprint ini dapat menjadi saran, rekomendasi, dan masukan bagi pemerintahan mendatang agar menjadi panduan strategis dan landasan pertimbangan kebijakan yang diambil pemerintah,” kata Firlie (28/6/2024).
Di menuturkan, dari sisi substansi, blueprint ini akan memuat pemetaan komprehensif potensi ancaman dan target serangan, kesiapan regulasi, serta beberapa strategi dan pendekatan lain yang berkaitan dengan perlindungan siber.
“Kami melihat kebutuhan terhadap penguatan sistem keamanan siber di Indonesia semakin penting,” tambahnya.
Sebab, lanjut Firlie, serangan siber seperti ransomware sangat berpotensi mendisrupsi proses bisnis yang berjalan. Apalagi, insiden-insiden seperti aksi pencurian serta hilangnya data perusahaan dan konsumen sangat rentan terjadi. Terutama, di sektor finansial yang dinilai aman rentan terdampak oleh anjloknya kepercayaan publik serta terganggunya operasional usaha perbankan dan layanan keuangan lain.
Dunia usaha diharapkan meningkatkan kewaspadaan dengan dampak kerugian yang dapat ditimbulkan akibat serangan siber. Pada 2021, BSSN memperkirakan kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia mencapai Rp24,9 triliun.
