Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa, guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memperkuat kemitraan yang sehat antara pengusaha dan pemerintah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam talkshow di ajang Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025 bertajuk “Transformasi Layanan Kesehatan Melalui Digitalisasi dan Pengadaan Berkelanjutan untuk Indonesia Sehat 2045″ di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran Jakarta, Jumat (01/08/2025).
Dalam pemaparannya, Andi menyebut bahwa hampir seluruh lembaga saat ini telah menekankan pentingnya kompetensi sebagai prasyarat untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Namun, ia mengungkapkan bahwa kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya persoalan yang belum tuntas.
“Kalau kita berbicara tentang pengadaan barang dan jasa, tentu semua bidang dibutuhkan kompetensi. Hampir semua lembaga hari ini menerapkan tentang kepentingan, keperluan kompetensi tadi. Sehingga apa? Menghindari temuan, menghindari penyimpangan yang menyebabkan berhubungan dengan aparat hukum,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus yang terjadi di masa pandemi Covid-19, di mana sejumlah pengusaha yang bermitra dengan pemerintah dalam pengadaan alat kesehatan justru mengalami kendala hukum, meskipun transaksi telah dilakukan secara resmi dan sesuai arahan dari pemerintah daerah.
“Di saat Covid, mohon maaf boleh dikatakan pemerintah kita kurang berdaya untuk mengantisipasi semua kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di lapangan. Gubernur (pemerintah daerah) sampaikan siapapun pengusaha bisa membawa Alat Pelindung Diri (APD), bisa membawa alat kesehatan. Kita beli, kita lakukan transaksi jual-beli sesuai dengan aturan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak teman-teman kita mungkin dari asosiasi, pengusaha diperiksa oleh penegak hukum, padahal kejadiannya adalah kejadian yang luar biasa,” ungkap Andi.
Lebih lanjut, ia menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha, mulai dari kesenjangan digital, rendahnya literasi tenaga kesehatan, hingga kurangnya insentif untuk adaptasi teknologi.
Namun ia mempertanyakan, meskipun seluruh standar telah dipenuhi oleh pelaku usaha, apakah masih ada jaminan bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan persoalan hukum.
“Kalau semua unsur itu sudah dipenuhi oleh para pelaku usaha, apakah ada jaminan tidak ada intervensi? Apakah ada jaminan kawan-kawan kita tidak dipanggil oleh aparat penegak hukum? Ini yang perlu kita diskusikan bersama,” tegasnya.
Andi juga menyampaikan bahwa penting bagi pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi resmi dan memiliki kompetensi teknis untuk dilindungi dari ketidakpastian hukum setelah menyelesaikan pekerjaannya sesuai aturan.
“Maka harapannya bahwa setelah pekerjaan selesai, jangan lagi ada yang dipanggil oleh aparat hukum. Mohon maaf, saya juga pengusaha, saya berbicara fakta lapangan yang terjadi,” katanya.
Sebagai solusi, Andi mendorong kolaborasi yang lebih erat melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengadaan.
Menurutnya, digitalisasi dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan celah pelanggaran, sekaligus meningkatkan transparansi dalam menentukan vendor dan mitra usaha yang kredibel.
“Dengan era digitalisasi, ini adalah tahapan yang sejatinya meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Karena interaksi dengan panitia pengadaan barang dan jasa tidak lagi head to head, tapi dengan teknologi kita bisa menemukan siapa vendor yang layak, siapa mitra yang strategis dengan mengedepankan asas-asas profesional tadi,” tuntas Andi.
