Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara dan swasta nasional lebih berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kadin Indonesia juga mendukung penuh delapan program prioritas pemerintah pada tahun anggaran 2026. Penekanan Presiden tentang tekadnya untuk mengimplementasi Pasal 33 UUD cukup menggugah dan patut didukung demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dua pidato Presiden Prabowo Subianto memberikan arah yang jelas kepada kita semua sebagai bangsa, khususnya kepada para pelaku bisnis,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie pada Senin (18/08/2028).
Anin demikian sapaan akrabnya, memberikan tanggapan terhadap dua pidato Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/08/2025). Pertama, pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Gedung MPR RI. Kedua, pidato Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta Nota Keuangan di depan rapat paripurna DPR RI.
Presiden menyatakan, untuk mengangkat tingkat kesejahteraan rakyat, APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan investasi diharapkan datang dari Danantara dan swasta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Untuk mencapai target pertumbuhan 8% seperti yang ditetapkan dalam visi besar pemerintah, diperlukan lonjakan investasi produktif, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis produksi, meningkatkan ekspor melalui hilirisasi, dan memperkuat daya saing global.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan lengan investasi negara yang diharapkan bekerja profesional dan transparan sebagaimana sovereign wealth fund (SWF) di negara maju. Jika Danantara berperan efektif, dana APBN akan lebih fokus pada layanan publik, yakni pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, bansos, dan subsidi. Danantara mengelola aset BUMN, menarik modal asing, serta menyalurkannya ke sektor produktif, antara lain hilirisasi mineral, energi, pertanian, infrastruktur, dan perumahan rakyat.
“Kadin siap menjadi mitra Danantara,” ujar Anin.
Anggota Kadin, lanjut Anin, bergerak di berbagai bidang, mulai dari sektor pertanian, energi, termasuk energi terbarukan, perdagangan, keuangan, hilirisasi dan industri, hingga artificial intelligence (AI) dan data center. Anggota Kadin juga berada di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kadin layak menjadi mitra Danantara dalam mengakselerasi investasi di seluruh wilayah Indonesia.
Seperti China dengan kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 40%, Indonesia juga memiliki kemampuan untuk memperbesar peran investasi. Selama ini, kontribusi investasi terhadap PDB di Indonesia hanya sekitar 28-32%. Kontribusi terbesar terhadap PDB berasal dari belanja masyarakat, yakni 52%-56%. Pada kuartal II 2025, kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 27,8%, belanja masyarakat 54%, dan belanja pemerintah 6,9%.
“Bersama Danantara, Kadin bisa berkontribusi besar terhadap percepatan investasi di segala bidang,” kata Anin.
Namun, sukses kegiatan investasi juga ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain, kecepatan dan kelancaran perizinan, kejelasan regulasi, dan peran aparat Kepolisian dan Kejaksaan di daerah di seluruh wilayah Indonesia. Jika masalah ini bisa cepat dibereskan, investasi akan meningkat lebih cepat.
“Kami mendapat banyak keluhan dari Kadin daerah,” ungkap Anin.
Selama ini, Kadin Indonesia memberikan perhatian besar terhadap upaya peningkatan investasi, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bersama pemerintah, Kadin berkunjung ke berbagai negara untuk menjalin kerja sama investasi, perdagangan, dan turisme.
“Jika kegiatan investasi lambat, kegiatan produksi juga tersendat dan itu sangat berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” jelas Anin.
Kadin mengapresiasi realisasi investasi semester pertama tahun 2025 yang mencapai Rp942 triliun, meningkat 13,6% dari tahun 2024. Investasi itu berhasil menyerap 1.200.000 tenaga kerja Indonesia. Peningkatan investasi ini terjadi di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik. Meski ada PHK, tapi penyerapan tenaga kerja baru jauh lebih besar.
Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta Nota Keuangan di depan rapat paripurna DPR RI, Jumat (15/08/2025), Presiden mengatakan, peran Danantara dioptimalkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial. Danantara diharapkan melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.
Mengutip Presiden, Anin mengatakan, APBN merupakan katalis, sedangkan peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Melalui Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif agar Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Kadin mendukung upaya pemerintah untuk terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi Danantara dan swasta merupakan momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global yang disegani.
Target Realistis
Asumsi pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dinilai Anin cukup realistis. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4%, inflasi 2,5%, suku bunga SBN di kisaran 6,9%, dan nilai tukar di kisaran Rp16.500 per dolar AS.
“Dalam kondisi global, gejolak geopolitik, lomba persenjataan, dan perang tarif, target pertumbuhan 5,4% cukup realistis,” ujar Anin.
Kadin, demikian Anin, juga mengapresiasi target pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan transformasi ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan menurun ke level 4,44%-4,96%, kemiskinan diupayakan diturunkan ke 6,5%-7,5%, rasio gini turun ke 0,377-0,380, dan Indeks Modal Manusia (IMM) 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani atau IKP (dahulu Nilai Tukar Petani atau NTP) dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.
Sebagaimana diberitakan, belanja negara pada RAPBN 2026 dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun, naik tipis 7,3% dari perkiraan realisasi APBN tahun berjalan. Sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% dari perkiraan realisasi APBN 2025, dan defisit dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Anin menilai postur RAPBN 2026 mencerminkan sikap pemerintah yang serius menjaga kredibilitas fiskal dengan mengimplementasi pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable sambil tetap mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 sebesar Rp2.692 triliun, naik 12,8% dari perkiraan realisasi tahun 2025. Penerimaan negara bukan pajak malah turun 4,7% dari perkiraan realisasi 2025, yakni menjadi Rp455 triliun. Utang baru atau pembiayaan pada RAPBN 2026 sebesar Rp638,8 triliun atau turun 3,8%.
“Ini sesuai tekad Presiden Prabowo untuk mulai menurunkan posisi utang publik hingga nol persen,” kata Anin.
Defisit APBN 2026 yang hanya 2,48% PDB, lebih rendah dari perkiraan realisasi APBN 2025, dirancang dengan mempertimbangkan peran Danantara dan swasta yang akan terus didorong. Sebagian investasi dalam negeri akan ditopang oleh Danantara dan swasta.
Delapan Prioritas
Kadin mendukung penuh delapan program prioritas pemerintah tahun 2026 yang merupakan keberlanjutan dari program prioritas yang sudah diterapkan tahun 2025.
“Kadin sudah menerapkan empat program bahkan dijadikan quick wins untuk mendukung pemerintah,” kata Anin.
Keempat program pemerintah yang sudah dijalankan Kadin sebagai quick win adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan perlindungan pekerja migran.
“Untuk keempat program ini sudah ada pilot project,” papar Anin.
Seperti dijelaskan Presiden Prabowo, RAPBN 2026 mengutamakan delapan agenda prioritas, yakni:
Pertama, mewujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah menargetkan swasembada pangan, terutama beras dan jagung agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera.
Kedua, pemerintah akan memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas ditingkatkan dengan tetap menjaga stabilitas harga energi dan transisi menuju energi bersih.
Ketiga, pemerintah bertekad membangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita. Mereka akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di seluruh pelosok negeri.
Keempat, pemerintah menargetkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Kelima, pemerintah berusaha menghadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun, pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.
Keenam, pemerintah bertekad menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sekitar 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.
Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua itu menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Kedelapan, mempercepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. “Kadin siap berkolaborasi dengan Danantara untuk meningkatkan investasi,” ujar Anin.
Asas Kekeluargaan
Kadin adalah satu-satunya organisasi para pelaku usaha, mitra pemerintah, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Anggota Kadin terdiri atas swasta, koperasi, dan BUMN, kini Danantara.
“Pelaku usaha tidak hanya korporasi, melainkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang ada di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia,” papar Anin.
Dengan keanggotaan yang terdiri atas swasta, UMKM hingga korporasi, koperasi, dan BUMN, kata Anin, Kadin sesungguhnya sudah cukup akrab dengan ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD. Namun, ia mengakui, pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Gedung MPR RI, Jumat (15/08/2025), membangkitkan kesadaran baru. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, Presiden sebagai kepala negara memberikan penegasan yang gamblang tentang bagaimana seharusnya ekonomi Indonesia dibangun.
Pertama, kata Anin, kebijakan ekonomi harus sesuai UUD, khususnya Pasal 33.
“Saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal pengaman, seperti Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Pada Ayat 1 dinyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan. Bukan asas konglomerasi,” kata Anin menirukan penegasan Presiden.
Pada Pasal 33 Ayat 3 UUD dinyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada Ayat 4 disebutkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Akibat terabaikannya Pasal 33 UUD, terjadi distorsi ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hanya dinikmati segelintir orang, kurang dinikmati oleh masyarakat bawah. Pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Presiden menyampaikan sejumlah paradoks, antara lain, kelangkaan minyak goreng. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng berbulan-bulan.
Contoh lain, negara memberikan subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, irigasi, waduk, dan subsidi beras, tapi harga pangan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat Indonesia. Keanehan ini bisa terjadi karena terdapat distorsi dalam sistem ekonomi Indonesia, ada penyimpangan sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4.
Seperti kata Presiden, demikian Anin, UUD 1945 bukanlah slogan atau mantra. UUD adalah rancang bangun yang tetap relevan untuk digunakan. Pemerintah tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Pihaknya akan menerapkan UUD 1945 Pasal 33 yang sudah sangat jelas memberikan pesan, yakni, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
Kedua, kata Anin, Presiden mengingatkan para pengusaha serakah, pendukung “Serakahnomics”, yang menipu dan merugikan rakyat agar segera menghentikan praktik yang merugikan rakyat dan membawa kekayaan Indonesia ke luar negeri. Karena kekayaan yang mereka raih berasal dari bumi dan masyarakat Indonesia.
Ia berjanji untuk bertindak tegas, termasuk kepada semua pihak yang merasa dekat dengan dirinya sebagai presiden.
“Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal,” kata Anin menirukan Presiden.
Selain gamblang, demikian Anin, pidato Presiden memberikan pesan yang cukup keras. Presiden menegaskan, perusahaan dan setiap orang yang berani manipulasi, melanggar, dan merugikan rakyat dengan melanggar hukum akan diproses hukum, kekayaannya akan disita. Presiden menegaskan sikapnya yang tanpa kompromi membela kepentingan rakyat yang menjadi korban serakahnomics, korban para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia.
“Kami memahami keprihatinan Bapak Presiden. Indonesia ini merdeka untuk semua, bukan untuk segelintir orang saja. Apalagi Presiden memberikan penegasan ini pada saat bangsa Indonesia memperingati 80 tahun kemerdekaan,” ungkap Anin.
Untuk memperkuat wawasan kebangsaan, para anggota Kadin selama tiga hari, Jumat (08/08/2025) hingga Minggu (10/08/2025), menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pada Jumat (08/08/2025), sekitar 230 pengurus Kadin pusat dan daerah mendengar arahan dari Presiden Prabowo di Hambalang. Presiden meminta Kadin Indonesia mendukung konsep Indonesia Incorporated guna mempercepat terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan RI, yakni masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, bahkan di bawah garis kemiskinan. Pelaku usaha yang masuk kategori menengah dan besar harus membantu usaha kecil dan mikro serta rakyat yang tertinggal.
Selain untuk memahami, mencerap, dan menghayati visi besar Presiden, selama retret para anggota Kadin belajar tentang wawasan kebangsaan agar menjadi pengusaha pejuang yang mampu bertahan dalam semua situasi, meningkatkan skala usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden, kata Anin, sangat menekankan semangat kebersamaan dan kebersamaan itu harus tercermin dalam semangat Indonesia Inc., semangat gotong royong, atau semangat kolaborasi semua pihak. Visi besar ini tidak bisa dijalankan hanya oleh pemerintah, melainkan oleh semua pihak, khususnya para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia.
