Singapura – Kadin Indonesia Institute (KII) menyelenggarakan program Policy Advocacy Training di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore yang berlangsung sejak 24-26 September 2025.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara KII dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) yang ditandatangani pada Juli lalu, dengan dukungan dari Dato’ Dr. Low Tuck Kwong.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan bahwa kehadiran Kadin Indonesia dalam program tersebut diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah sehingga tidak sekadar ditempatkan sebagai penonton.
“Pelatihan ini memperkuat anggota kami untuk memperluas pengaruh, membangun jejaring global, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia,” kata Erwin.
Sementara itu, Associate Professor Lee Kuan Yew School of Public Policy-NUS Prof. Eduardo Araral menegaskan bahwa kebijakan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya menguntungkan suatu kelompok atau industri tertentu saja.
“Jika tidak, dampaknya bisa memicu protes besar, seperti yang terjadi di Indonesia, Nepal, dan Perancis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo mengungkapkan bahwa melalui penguatan tersebut, daya saing Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan sekaligus memperdalam kerja sama regional di kawasan ASEAN.
“Dengan membekali pemimpin Kadin dengan keterampilan advokasi kelas dunia, kita memperkuat daya saing Indonesia sekaligus memperdalam kerja sama regional ASEAN,” ujarnya.
Lebih jauh, Ketua PYC Filda Citra Yusgiatoro menekankan bahwa setiap pemimpin yang mengikuti pelatihan ini dipersiapkan agar memiliki kapasitas lebih besar dalam menjalankan pengabdian, menyuarakan aspirasi, serta memimpin perubahan yang mampu menghubungkan visi dengan dampak nyata.
“Setiap pemimpin yang dilatih di sini akan kembali dengan kesiapan untuk mengabdi, menyuarakan aspirasi, dan memimpin perubahan, menghubungkan visi dengan dampak nyata,” tuturnya.
Sementara itu, Vice Dean & Executive Director, Institute of Governance and Leadership Ong Toon Hui menyebut bahwa di tengah dinamika global dan perubahan aturan perdagangan, kebutuhan akan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha dianggap semakin mendesak.
“Advokasi kebijakan yang efektif menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan,” tutupnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 60 pimpinan dan perwakilan Kadin dari berbagai provinsi dan sektor usaha, baik secara luring maupun daring.
Peserta dibekali keterampilan tingkat lanjut dalam advokasi kebijakan, kepemimpinan strategis, serta kolaborasi di tingkat ASEAN.
Dengan memadukan wawasan akademik kelas dunia dan praktik nyata di Indonesia, program ini menghadirkan kuliah dari Prof. Eduardo Araral, dialog dengan Singapore Business Federation, serta pertukaran pengalaman dengan pakar regional dari Malaysia dan Filipina.
Para peserta juga mempelajari tujuh kerangka advokasi kebijakan dan mengaplikasikannya dalam kerja kelompok yang berfokus pada isu-isu prioritas seperti transformasi digital, UMKM, keberlanjutan, ketahanan energi dan pangan, perdagangan, dan investasi.
Program ini menjadi tonggak awal kerja sama KII–PYC dalam menyiapkan generasi pemimpin Indonesia yang adaptif, terkoneksi global, dan siap mendorong perubahan melalui advokasi kebijakan berbasis pengetahuan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dato Dr. Low Tuck Kwong, Elaine Low, Alexander Ery Wibowo dari PT Bayan Resources Tbk dan Dr. Purnomo Yusgiantoro.
