Jakarta – Selama dua hari, Senin (01/12/2025)-Selasa (02/12/2025), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapimnas Kadin II, dihadiri oleh 1.653 anggota, baik anggota Kadin pusat, ketua asosiasi maupun para ketum dan pengurus Kadin dari berbagai daerah. Rapimnas ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam policy paper dan akan disampaikan kepada Bapak Presiden.
Ini merupakan kontribusi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan bersama pemerintah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi inklusif 8%, menjolkan kemiskinan ekstrem, dan mewujudkan generasi emas 2045.
Rapimnas Kadin II 2025 mengambil tema: Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia, dengan subtema: Peningkatan Inovasi, Produktivitas, Investasi, Industri, dan Perdagangan untuk Indonesia Emas 2045).
Rapimnas menghasilkan sejumlah catatan dan rekomendasi. Pertama, Kadin optimistis, kondisi ekonomi tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya semakin baik. Kita memasuki tahun 2026 dengan confidence level yang lebih tinggi karena berbagai program pemerintah yang digulirkan sejak awal tahun sudah mulai berdampak. Tahun depan, laju pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,5%.
Dengan berbagai perbaikan, program pemerintah akan memberikan impact yang signifikan terhadap pertumhuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Tujuh belas Program dan Delapan Agenda Prioritas mulai menunjukkan optimisme akan masa depan perekonomian nasional yang lebih baik. Kadin menetapkan enam dari Delapan Agenda Prioritas sebagai quick wins, yakni program MBG, pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, magang berbayar, dan koperasi merah putih.
Kedua, Rapimnas Kadin memberikan perhatian sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Bergotong royong dengan pemerintah dan lembaga keuangan dalam semangat Indonesia Incorporated, Kadin berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Berbagai program pemerintah berdampak signifikan terhadap perluasan lapangan kerja.
Ketiga, untuk memperluas lapangan kerja, investasi di berbagai sektor perlu lebih dipermudah. Indonesia membutuhkan investasi di berbagai bidang, mulai dari sektor pertanian, industri, energi, perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif dan pariwisata hingga Artificial Intelligence (AI). Investasi menjadi game changer, terutama saat ini, ketika daya beli masyarakat mengalami masalah. Kementerian Keuangan RI sudah menambah likuiditas sebesar Rp 276 triliun. Kebijakan moneter Bank Indonesia sudah mulai longgar. Likuditas bukan lagi masalah. Masalah kini ada di sisi demand. Di sinilah pentingnya kemudahan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
Kadin akan berperan aktif untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB yang saat ini masih di angka 29%. Secara bertahap, kontribusi investasi terhadap PDB akan dinaikkan hingga di atas 40% dari PDB. Karena itu, Kadin mendukung upaya pemerintah melakukan debottlenecking semua hambatan investasi, memberikan insentif kepada pelaku usaha, meregulasi ulang berbagai perangkat hukum yang menghambat kemajuan investasi, dan memangkas ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan t ingginya ICOR.
Untuk melancarkan investasi, Kadin melihat pentingnya pembentukan clearing house sengketa industri/lahan, tax holiday inklusif bagi PMDN menengah, kepastian AMDAL, dan peran pemerintah dalam industri strategis. Kadin menyarankan dilakukan sinkronisasi OSS, penyusunan supply chain roadmap, dan pengembangan KEK/kawasan industri luar Jawa berbasis PPP. Skema transmigrasi closed loop yang terkoneksi dengan industri dan offtaker anggota Kadin.
Keempat, Kadin mendukung langkah pemerintah mengakselerasi hilirisasi dan industrialisasi di berbagai bidang. Dalam jangka pendek, industri padat karya perlu lebih didorong sambil terus memperkuat industri dasar, industri barang modal, dan mendorong digitalisasi dan penggunaan AI.
Kelima, meningkatkan produktivitas lewat pendidikan dan pelatihan keterampilan. Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh skill yang bisa diatasi lewat pendidikan vokasional dan magang, melainkan juga pembentukan ethos kerja lewat pendidikan integritas.
Keenam, peningkatan inovasi lewat insentif R&D dan teknologi, redefinisi limbah untuk mendorong ekonomi sirkular, serta sinergi riset aplikatif BRIN dan pelaku industri. Program LPDP lebih diselaraskan dengan kebutuhan keahlian industri nasional. Kerjasama kampus dan dunia usaha perlu ditingkatkan.
Ketujuh, peningkatan perdagangan lewat:
* Penguatan trade remedies, perbaikan tata kelola impor, dan simplifikasi izin ekspor–impor.
* Pendampingan UMKM memanfaatkan FTA, reformulasi Tol Laut menjadi hub & spoke yang efisien, diplomasi dagang ofensif–defensif dengan pelibatan Kadin, serta kampanye besar-besaran Bangga Buatan Indonesia di dalam dan luar negeri.
Kedelapan, menggerakkan UMKM dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan program pemerintah seperti MBG, 3 juta rumah, pangan, dan energi. Dengan menyerap 98% tenaga kerja dan berkontribusi 60% terhadap PDB, UMKM perlu diberikan insentif dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.
Kesembilan, Kadin mendukung pembangunan berkelanjutan dengan ikut terlihat dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), membangun proyek hydro energy, geothermal, solar panel, dan pembangkit tenaga air sambil memperkuat program ketahanan energi. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, Kadin terlibat dalam proyek reduce, recycle, reuse, replant, dan replace (5R).
Kesepuluh, Kadin ikut berkontribusi membantu anak-anak di daerah yang harus mengarungi kali dan sungai dengan membangun jembatan dana dari program CSR. Sudah lama mereka terpaksa mengenakan pakaian Vasan ke sekolah. Ada sekitar 300.000 jembatan yang haris dibangun dengan biaya Rp 200 juta hingga Rp 800 juta per jembatan.
“Policy paper yang berasal dari masukan anggota Kadin sedang disusun dan akan kami serahkan kepada Bapak Presiden,” tutup Anin.
Jakarta, 2 Desember 2025
Ketua Umum Kadin Indonesia
Anindya Novyan Bakrie
