Jakarta – Indonesia perlu memperkuat Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk memajukan kerja sama dengan berbagai negara, khususnya di kawasan ASEAN. Langkah ini dinilai mendesak karena dunia tengah memasuki era yang semakin keras, ditandai oleh perang tarif, pemanasan global yang kian ekstrem, serta konflik geopolitik dalam perebutan sumber energi dan mineral kritis.
“Saya sepakat dengan multilateralisme, tetapi kita perlu fokus mencari format baru, terutama dengan ASEAN. Saya melihat pertumbuhan perdagangan dan investasi intra-ASEAN justru cukup bagus,” kata Dinna Prapto Raharja, praktisi dan pengajar Hubungan Internasional, dalam seminar “Global and Domestic Economic Outlook 2026: Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi: Pro-growth, Pro-poor, Pro-job, dan Pro-environment” yang digelar Kadin Indonesia, Kamis (15/1/2026).
Dinna menggambarkan situasi global yang berkembang menuju apa yang ia sebut sebagai era “violent” atau era yang cukup kejam. Menurutnya, upaya negara-negara adidaya untuk menghentikan the rise of the rest dan mempertahankan dominasi global telah menciptakan tekanan besar bagi negara-negara berkembang, emerging economies, dan middle powers, termasuk negara-negara yang berada di wilayah khatulistiwa seperti Indonesia.
Ia memaparkan analisisnya dalam tiga kerangka besar, yakni apa yang hampir pasti terjadi pada 2026, apa saja yang perlu diantisipasi, serta rekomendasi kebijakan yang perlu disiapkan Indonesia. Salah satu faktor yang hampir pasti terjadi, menurut Dinna, adalah eskalasi pemanasan global yang berpotensi menggerus capaian pertumbuhan ekonomi.
Pemanasan global pada 2026 diproyeksikan melampaui 1,28 derajat Celsius. Angka ini semakin mendekati ambang 1,5 derajat Celsius yang selama ini dipandang sebagai batas kritis, di mana risiko bencana global meningkat drastis. Dampaknya antara lain musim hujan yang lebih panjang, angin kencang seperti siklon dan monsun yang semakin ekstrem, serta meningkatnya frekuensi banjir bandang, longsor, dan gangguan geologis lainnya, terutama di kawasan Asia.
Dinna menekankan, beban ekonomi dari krisis iklim ke depan tidak hanya menyangkut hilangnya nyawa, tetapi juga kerusakan infrastruktur, tersingkirnya lapangan kerja, rusaknya lahan pertanian, serta terganggunya sumber daya berbasis komoditas yang selama ini menjadi basis ekspor. Ia juga menyoroti isu yang belum banyak diantisipasi, yakni perpindahan penduduk (displacement of people), migrasi tidak teratur, serta aktivitas ilegal yang muncul di wilayah yang lemah jangkauan pemerintahannya.
Di sisi geopolitik, Dinna menilai ketegangan global akan semakin memanas. Konflik Ukraina yang belum usai, dinamika di Venezuela, hingga wacana tekanan Amerika Serikat di kawasan Arktik dan Greenland dinilai memperburuk situasi global. Bagi negara-negara di khatulistiwa, kondisi ini berarti menghadapi kombinasi risiko kenaikan suhu, curah hujan ekstrem, dan naiknya permukaan air laut secara bersamaan.
Ia menyebut Indonesia berpotensi menghadapi triple planetary crisis, yakni krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity loss), serta persoalan limbah dan sampah. Merujuk sejumlah kajian, Dinna mengingatkan bahwa tren ekstraksi sumber daya alam, termasuk mineral, telah mempercepat deforestasi dan degradasi lingkungan, sejalan dengan meningkatnya kompetisi geopolitik atas sumber daya strategis.
Proteksionisme negara-negara maju, menurut Dinna, tidak hanya hadir dalam bentuk tarif, tetapi juga dalam dorongan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Pada saat yang sama, ia menilai tatanan multilateralisme global semakin melemah. G20, Dewan Keamanan PBB, hingga WTO disebutnya berada dalam kondisi tidak efektif karena perbedaan kepentingan para aktor utama.
“Kita melihat lembaga-lembaga global yang seharusnya menjadi penopang kerja sama internasional justru lumpuh. Negara berkembang akhirnya dipaksa mencari jati diri dan format kerja sama baru,” ujarnya.
Dalam konteks persaingan Amerika Serikat dan China, Dinna menilai Indonesia akan berada di bawah tekanan untuk menentukan posisi. Amerika Serikat, melalui aliansi Mineral Security Partnership atau yang kerap disebut Paksilika, tengah mempercepat penguasaan rantai pasok mineral kritis seperti litium dan tembaga. Sementara China masih mendominasi proses refining mineral kritis dan kepemilikan di sektor tersebut.
Menurut Dinna, posisi Indonesia yang selama ini banyak bekerja sama dengan China dalam eksplorasi mineral membuat Indonesia kerap dipersepsikan sebagai bagian dari China-centric mineral hub. Situasi ini berpotensi menempatkan Indonesia dalam dilema strategis di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia.
Di tengah ketidakpastian global tersebut, Dinna menilai Indonesia perlu memperkuat instrumen kerja sama yang sudah dimiliki. CEPA dipandang sebagai kerangka yang jauh lebih strategis dibanding sekadar Free Trade Agreement, karena membuka ruang kerja sama yang lebih mendalam, fleksibel, dan terstruktur antaraktor ekonomi.
“CEPA itu sangat beneficial bagi Indonesia. Sudah seharusnya dunia usaha, termasuk Kadin, fokus menjajaki dan mengoptimalkan setiap CEPA yang kita miliki. RCEP juga tantangannya lebih mirip CEPA daripada sekadar FTA,” ujarnya.
Selain penguatan CEPA dan perdagangan intra-ASEAN, Dinna merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia mampu masuk ke rantai nilai global. Ia menekankan bahwa investasi SDM seharusnya menjadi bagian integral dari negosiasi kerja sama internasional.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan industri recycling sebagai mata rantai bisnis baru yang masih minim pemain, serta perlunya perhatian lebih besar pada sektor-sektor yang paling terdampak perubahan iklim seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan.
“Dominasi negara tertentu di sektor energi dan mineral akan menentukan kekuatan bangsa-bangsa lain. Karena itu, kita harus jelas sektor apa yang mau kita perkuat, sambil tetap memperluas perdagangan intra-ASEAN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal,” pungkas Dinna.
Sumber: investortrust.id
