Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Kadin Sharia Economic Outlook 2026 dengan mengusung tema “Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness and Global Export Readiness” di RGE Lounge Lt. 29, Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/01/2026).

Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini membahas arah dan prospek ekonomi syariah ke depan, sekaligus peran Kadin sebagai akselerator pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional.

Titi menegaskan sesuai dengan arahan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha terus mendorong Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal global.

“Target kita adalah menguasai pasar domestik, menjadi pemain utama ekonomi syariah, sekaligus memiliki daya saing kuat di pasar global,” ujar Titi.

Titi menambahkan bahwa Kadin berharap ekonomi syariah Indonesia dapat terus memberikan manfaat nyata dan berkontribusi dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan, lanjut Titi, adalah Indonesia Sharia Economic Center, sebagai wadah yang mempertemukan para pelaku usaha industri halal.

“Melalui platform ini, Kadin Indonesia juga mendorong promosi dan penguatan Kadin Halal Hub sebagai pusat kolaborasi, fasilitasi, dan pengembangan industri halal nasional,” pungkas Titi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata RI Ni Luh Puspa, menyoroti potensi besar pariwisata ramah muslim. Ia mengakui bahwa pembahasan wisata halal kerap dianggap sensitif, namun jika dipahami secara tepat justru menjadi peluang strategis.

Dengan jumlah penduduk Muslim lebih dari 86 persen, Indonesia dinilai memiliki keunggulan besar dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim seiring perubahan struktur pasar dan preferensi wisatawan global.

“Pariwisata ramah muslim adalah layanan tambahan yang mencakup amenitas, atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan dan pengalaman wisatawan Muslim, sejalan dengan tren experience-based tourism,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, menekankan potensi ekspor produk halal dalam meningkatkan devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2024, total nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai 41,4 miliar dolar AS, dengan kontribusi terbesar dari sektor makanan dan minuman sebesar 33,6 miliar dolar AS, diikuti fesyen halal 6,83 miliar dolar AS, serta kosmetik halal 363 juta dolar AS.

“Potensi tersebut terus meningkat seiring penguatan ekspor melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) sertifikasi halal Indonesia yang telah diakui di 16 negara, serta kerja sama bilateral bidang halal dengan lima negara mitra,” ujar Roro.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa industri halal di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah, dengan catatan ekosistem halal diperkuat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Kita perlu membangun kultur pemahaman industri halal sekaligus memperkuat infrastruktur pendukungnya. Kementerian Dalam Negeri terus bersinergi agar para pemimpin daerah bukan hanya memahami, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam memperkuat ekosistem halal, termasuk melalui dukungan APBD untuk sertifikasi halal, edukasi, dan pengembangan keunggulan daerah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan, memastikan bahwa BPJPH telah menjalin Mutual Recognition Agreement dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait penerapan sertifikasi halal.

Perjanjian yang dilakukan bersama United States Trade Representative (USTR) dan United States Defense Representative (USDR) tersebut menjadi dasar pengakuan sertifikasi halal bagi produk Indonesia dan Amerika Serikat dalam perdagangan kedua negara.

“Antara Amerika (Serikat) dengan BPJPH telah terjalin kesepakatan tentang penerapan halal. Baik produk dari Amerika (Serikat) yang masuk ke Indonesia, ataupun produk Indonesia yang masuk ke Amerika (Serikat),” jelasnya.

Target Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah Global
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel. Dalam diskusi tersebut, CEO investortrust.id sekaligus Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia Primus Dorimulu, menilai Indonesia memiliki modal fundamental yang nyaris sempurna untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, mulai dari populasi Muslim terbesar di dunia, kerangka regulasi yang matang, hingga dukungan kelembagaan yang kuat.

Namun demikian, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya terintegrasi menjadi kekuatan ekonomi yang saling menguatkan.

“Kemajuan paling nyata justru terlihat di industri halal, terutama makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, serta fesyen muslim. Industri ini tumbuh pesat karena digerakkan oleh konsumsi domestik dan UMKM, didukung sertifikasi halal, digitalisasi rantai pasok, serta keterhubungan dengan pasar ekspor,” ujarnya.

Acara diskusi panel yang terbagi dalam dua sesi ini juga menghadirkan narasumber di antaranya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol Sony Sonjaya, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI Cecep Rukendi, Founder Sour Sally Group Donny Pramono, CEO Zahir Internasional Muhammad Ismail, dan Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Banjaran Surya Indrastomo.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan pengembangan industri halal dan sertifikasi halal beserta ekosistem pendukungnya, optimalisasi produk keuangan syariah, pengembangan UMKM industri halal berbasis digital, peningkatan kualitas SDM dan nilai ekspor produk halal nasional, penguatan ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah serta pusat data ekonomi syariah, edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah, melalui implementasi brand Ekonomi dan Keuangan Syariah yang inklusif dan kolaboratif.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati, WKU Bidang Perlindungan Usaha dan Hukum UMKM dan Koperasi Kadin Indonesia Mufti Mubarok, WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara, WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi, dan Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina, Bidang Perlindungan Pekerja Migran Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi dan Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung.