Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Strategic Human Capital Dialogue bertema Pemetaan SDM Teknik dan Profesi untuk Reindustrialisasi Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).
Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti pentingnya meningkatkan daya saing Indonesia dengan belajar dari pengalaman negara lain, khususnya Vietnam yang dinilai berhasil bergerak lebih cepat dalam menarik investasi dan mengembangkan industrinya.
Menurut Shinta, selama ini perhatian terhadap Vietnam lebih banyak difokuskan pada aspek regulasi, perizinan, dan insentif investasi. Namun, aspek sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja juga perlu menjadi perhatian.
“Kami melihat Vietnam sebagai salah satu negara yang sangat cepat perkembangannya. Kalau berbicara soal daya saing, Vietnam selalu menjadi pembanding karena kita melihat Indonesia mulai tertinggal,” ujarnya.
Shinta mengatakan Kadin telah menyampaikan kepada pemerintah agar Vietnam dapat dijadikan salah satu benchmark dalam meningkatkan daya saing nasional. Selain kebijakan investasi, Indonesia juga perlu mempelajari aspek produktivitas tenaga kerja. Ia mencontohkan, jam kerja di Vietnam mencapai 48 jam per minggu, lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang rata-rata 40 jam per minggu. Faktor produktivitas tersebut, menurutnya, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan selain persoalan upah tenaga kerja.
“Ini bukan hanya soal tingkat upah, tetapi juga produktivitas yang menjadi kunci. Hal-hal seperti ini yang harus kita pelajari dari negara lain seperti Vietnam yang terlihat bergerak lebih cepat. Vietnam selalu menjadi benchmark bagi kita untuk melihat bagaimana meningkatkan daya saing Indonesia,” tutur Shinta.
Lebih lanjut, Shinta menegaskan bahwa keberhasilan industrialisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, teknologi, maupun infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut Shinta, investasi pada manusia merupakan faktor paling menentukan dalam mendukung transformasi industri. Pabrik modern membutuhkan teknisi yang kompeten, transformasi digital memerlukan talenta teknologi yang memadai, sementara pengembangan industri hijau membutuhkan tenaga profesional yang memahami standar keberlanjutan.
“Teknologi secanggih apa pun tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa didukung SDM yang tepat. Karena itu, pemetaan SDM teknik dan profesi menjadi sangat penting,” ujar Shinta.
Shinta menjelaskan bahwa Indonesia tengah mengembangkan berbagai sektor strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi masa depan, mulai dari hilirisasi mineral, industri kendaraan listrik dan baterai, semikonduktor, industri kesehatan, pangan modern, energi terbarukan, hingga ekonomi digital. Masing-masing sektor tersebut membutuhkan kompetensi yang berbeda sehingga pendekatan pengembangan SDM tidak lagi dapat dilakukan secara umum dan seragam.
“Kita membutuhkan sistem perencanaan tenaga kerja yang berbasis data, berbasis kebutuhan industri, dan mampu mengantisipasi perubahan teknologi secara cepat,” katanya.
Lebih lanjut, Shinta menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah vokasi, lembaga pelatihan, dan organisasi profesi dalam membangun ekosistem pengembangan talenta yang terintegrasi.
“Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memastikan seluruh ekosistem berjalan secara terintegrasi. Konsep link and match yang selama ini kita dorong juga perlu ditingkatkan menjadi kemitraan strategis yang lebih mendalam,” ujarnya.
Shinta menambahkan bahwa kemampuan belajar dan beradaptasi kini menjadi sama pentingnya dengan kompetensi teknis. Perkembangan teknologi akan melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, sementara sejumlah pekerjaan yang ada saat ini berpotensi mengalami transformasi bahkan tergantikan.
Karena itu, Shinta menilai budaya pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) harus menjadi bagian penting dari strategi pengembangan SDM nasional. Pekerja perlu memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan keterampilan (upskilling) maupun memperoleh kompetensi baru (reskilling), sementara perusahaan harus menjadikan pengembangan SDM sebagai bagian dari strategi bisnis.
“Keberhasilan sesungguhnya diukur dari kemampuan kita membangun manusia Indonesia yang produktif, kompeten, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Pengembangan Profesi SDM Teknik dan Industri Kadin Indonesia Insannul Kamil menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan. Dinamika perubahan yang terjadi secara eksponensial menuntut Indonesia untuk segera mencetak talenta-talenta yang relevan.
Apalagi saat ini, Indonesia tengah memacu berbagai sektor vital mulai dari ketahanan pangan, transisi energi, reindustrialisasi, hingga hilirisasi komoditas.
“Semuanya membutuhkan talenta yang bisa mengoperasikan itu, karena operasinya ada di manusianya. Kadin sedang mengorkestrasi lembaga pendidikan, badan usaha, industri, asosiasi profesi, hingga Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk berkumpul dan memetakan peta kesenjangan (gap) kompetensi ini,” kata Insannul.
Dukungan penuh juga datang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Anggota BNSP Adi Mahfudz menilai Kadin merupakan lembaga yang paling tepat untuk melakukan pemetaan (mapping) industri karena didukung oleh Asosiasi Luar Biasa (ALB) serta berbagai himpunan sektoral di bawah naungannya.
Namun, Adi menekankan agar hasil pemetaan nantinya harus realistis dan diimplementasikan ke dalam bentuk “Kelas Industri”, baik pada pendidikan maupun pelatihan vokasi.
“Apa itu kelas industri? Identifikasi di suatu industri dikonstruksikan jadi suatu kurikulum industri. Jadi output dari yang dididik atau dilatih itu memang berdasarkan kebutuhan industri itu sendiri atau berdasarkan pesanan (order),” tegas Adi yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia.
