Langsa, Aceh – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh mendorong penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) hingga tingkat kabupaten/kota sekaligus mempercepat pengembangan sektor produksi lokal sebagai strategi jangka panjang menjaga stabilitas harga di Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Aceh Teuku Jailani yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Provisi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung dalam acara High Level Meeting TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh bertajuk “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana di Hotel Harmoni, Langsa, Aceh pada Senin (06/07/2026).

Dikatakan Teuku, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup mengandalkan forum koordinasi yang bersifat seremonial. Yang lebih penting adalah komunikasi yang berlangsung secara aktif, terstruktur dan berkelanjutan antar-pemangku kepentingan sehingga setiap kebijakan dapat saling mendukung.

“Kolaborasi hanya akan efektif jika dibangun di atas koordinasi yang kuat dan pertukaran informasi yang berjalan baik, mulai dari perencanaan hingga langkah antisipasi di lapangan,” ujarnya.

Teuku juga menilai kelembagaan TPID di daerah perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, pelaku usaha serta Kadin Kabupaten/Kota. Sinergi tersebut dinilai akan mempercepat respons terhadap potensi gejolak harga kebutuhan pokok.

“Selain memperkuat koordinasi, Kadin (Provinsi) Aceh menilai peningkatan kapasitas produksi dalam daerah menjadi langkah strategis untuk menekan inflasi,” kata Teuku.

Selama ini, lanjut Teuku, komoditas seperti telur ayam dan daging ayam masih bergantung pada pasokan dari luar Aceh sehingga rentan terhadap kenaikan biaya distribusi dan logistik.

“Inflasi juga makin meningkat bila terjadi bencana dan gangguan pada infrastruktur jalan dan jembatan,” ujar Teuku.

Lebih lanjut dikatakan Teuku, posisi geografis Aceh yang relatif jauh dari sentra produksi nasional, menyebabkan biaya angkut menjadi lebih tinggi dan berpengaruh langsung terhadap harga di tingkat konsumen. Karena itu, Aceh dinilai perlu mempercepat pembangunan industri peternakan ayam petelur dan ayam pedaging agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi lokal.

Ia meyakini penguatan sektor produksi akan memperpendek rantai pasok, meningkatkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Kadin Provinsi Aceh, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat investasi, distribusi, perdagangan dan pengembangan sektor-sektor produktif.

“Pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui intervensi jangka pendek. Fondasi ekonomi daerah harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas produksi agar stabilitas harga dapat terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Teuku.