Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi membuka penyelenggaraan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Serentak Kadin Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Kadin Indonesia pada 24 September 2026.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Rapimprov Serentak yang digelar di 38 provinsi menjadi forum untuk menyerap aspirasi dan masukan dari dunia usaha di daerah yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat nasional.

Menurut Anin sapaan akrabnya, salah satu fokus utama Rapimprov adalah mendorong UMKM agar dapat naik kelas dan menjadi eksportir yang andal. Hal tersebut dinilai penting seiring upaya memperkuat organisasi dan meningkatkan kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional.

“Tapi yang paling penting tadi di sini kita juga mengedepankan bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, menjadi tentunya pengekspor yang handal ke depannya. Karena kalau organisasinya kuat tentu hasilnya baik,” kata Anin.

Anin mengatakan penyelenggaraan Rapimprov juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama antara dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kita sadar bahwa sekarang pemerintah ini sedang bekerja keras melihat banyaknya tantangan ekonomi dalam negeri dan luar negeri untuk peningkatan lapangan kerja dan tentunya juga memastikan bahwa kita terus kompetitif dan kita keluar dari middle income trap,” ujar Anin.

Lebih lanjut, Anin menjelaskan Rapimprov dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi bersama gubernur masing-masing. Berbagai masukan dari daerah tersebut nantinya akan disaring dan dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin yang dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Oktober 2026.

“Nah, ini menandakan bahwa apa pun yang kita akan sajikan di Rapimnas bulan depan adalah hasil dari Rapimprov hari ini yang tentunya akan memberikan masukan, inspirasi, aspirasi yang sangat berguna,” kata Anin.

Anin menambahkan hasil Rapimprov di 38 provinsi akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah, termasuk dalam memastikan kebijakan dan regulasi dapat sejalan dengan kebutuhan dunia usaha.

Anin menuturkan terdapat sejumlah fokus yang menjadi perhatian Kadin, di antaranya ketahanan energi, ketahanan pangan, peningkatan kapasitas UMKM, diplomasi ekonomi untuk mendorong ekspor, serta penciptaan lapangan kerja dan iklim usaha yang kondusif.

“Ketahanan energi itu dikedepankan, ketahanan pangan itu juga sangat dikedepankan, lalu bagaimana UMKM bisa naik kelas, itu juga menjadi satu fokus utama. Dan bagaimana diplomasi ekonomi itu menghasilkan ekspor yang lebih baik, itu juga beberapa fokus kita semua,” katanya.

Lebih lanjut, Anin mengatakan upaya tersebut sejalan dengan konsep Indonesia Incorporated yang menekankan gotong royong antara dunia usaha, pemerintah, dan akademisi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Anin, semangat tersebut juga sejalan dengan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, hasil pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya dirasakan kelompok yang telah mapan, tetapi juga dapat mendorong UMKM, pelaku usaha daerah, dan korporasi untuk naik kelas.

“Karena itu ekonomi kerakyatan juga memang mesti hadir dan juga mesti dikembangkan. Karena ini justru bisa meningkatkan competitiveness Indonesia, apalagi dalam keadaan middle class atau kelas menengah yang sedikit ada penurunan,” kata Anin.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan terdapat empat fokus yang perlu menjadi perhatian dalam Rapimprov 2026. Pertama, memperkuat peran Kadin Provinsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, memperkuat pertumbuhan pengusaha daerah, termasuk UMKM, agar dapat naik kelas.

Ketiga, membantu menyelesaikan persoalan dunia usaha lintas sektor melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, memperkuat tata kelola organisasi Kadin Provinsi serta Kadin Kabupaten/Kota dan menjalankan ketentuan organisasi secara konsisten.

“Kekuatan Kadin Indonesia berangkat dari Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten Kota yang aktif, solid, dan dekat dengan kebutuhan dunia usaha. Saya berharap Rapimprov Kadin tahun 2026 berjalan lancar, konstruktif, dan menghasilkan keputusan yang benar-benar dapat ditindaklanjuti di daerah masing-masing,” ujar Arsjad.

Rangkaian peringatan HUT ke-58 Kadin Indonesia tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim secara simbolis, doa bersama anak yatim, serta pemotongan tumpeng.

Hadir dalam acara tersebut jajaran anggota Dewan Kehormatan Kadin Indonesia di antaranya Aburizal Bakrie, Adi Putra Tahir, Suryo Bambang Sulistyo serta anggota Dewan Usaha Kadin Indonesia Putri Wardhani.

Turut hadir jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Luar Negeri James T. Riady, WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Carmelita Hartoto, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe.