Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Dewan Pengurus Harian secara hybird di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).
Dalam rapat tersebut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, tantangan ekonomi global dan persaingan antar-negara menjadi perhatian penting bagi Indonesia. Menurut Anin sapaan akrabya, meskipun ekonomi nasional masih tumbuh positif, peningkatan daya saing diperlukan agar Indonesia mampu mencapai target pembangunan jangka panjang.
“Menurut saya, yang masih kurang itu kompetisi kita dan daya saing kita rendah. Bagaimanapun juga, ya semua ini kan kompetisi. Negara tetangga ASEAN, di Barat, di Timur, semuanya,” ujar Anin.
Anin menilai, Indonesia perlu memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anin mencontohkan target peningkatan pendapatan per kapita dari sekitar 5.000 dolar AS menjadi 15.000 dolar AS dalam 20 tahun ke depan. Menurut Anin, target tersebut bukan hal yang mustahil, tetapi membutuhkan upaya serius untuk memperkuat daya saing nasional.
“Dalam 20 tahun kita semua akan menua, sedangkan dalam 20 tahun itu kita mesti pindah dari 5 ribu dolar AS per kapita ke 15 ribu (dolar AS), naik tiga kali lipat. Bukan tidak mungkin, tapi juga tidak mudah,” kata Anin.
Selain daya saing, Anin menekankan pentingnya kepedulian terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Anin, semangat solidaritas dan gotong royong menjadi salah satu landasan Kadin dalam memperjuangkan revisi Undang-Undang Kadin.
“Rancangan undang-undang ini dibuat untuk membantu supaya solidaritas itu ada, gotong royong itu ada, dan UMKM naik kelas,” ujar Anin.
Rapat juga membahas terkait pematangan persiapan jelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Tahun 2026 yang berlangsung pada 29 Oktober mendatang.
Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa, menyatakan bahwa Rapimnas mendatang akan menjadi momentum penting untuk menghimpun hasil dari Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) para WKUK.
Ia mengungkapkan, dalam Rapimnas tersebut Kadin akan mengerucutkan pembahasan ke dalam delapan working group. Setiap kelompok kerja ini nantinya akan dipimpin langsung oleh masing-masing WKUK. Delapan working group tersebut diproyeksikan untuk menghasilkan laporan komprehensif yang nantinya diserahkan sebagai rekomendasi strategis kepada pemerintah.
“Mulai dari persoalan keuangan, persoalan pangan, kemudian persoalan migas, dan tentunya persoalan-persoalan yang sedang berlangsung sekarang ini di Indonesia,” jelas Erwin.
Selain agenda internal Rapimnas, Kadin Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran sebagai lembaga advokasi bagi para pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Erwin menekankan bahwa kunci utama untuk mendongkrak iklim investasi dan kenyamanan berusaha terletak pada kepastian hukum serta stabilitas regulasi.
“Yang kita bahas adalah bagaimana menjaga kepastian hukum. Bagaimana Kadin tentunya bisa mengadvokasi para pelaku usaha, baik luar maupun dalam negeri, untuk memberikan kenyamanan berusaha,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan agar tidak mengganggu aktivitas bisnis di tanah air. “Kita berharap bahwa Kadin bisa melakukan advokasi terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dan juga terkait masalah perizinan. Jangan sampai ada perizinan yang berubah-ubah, peraturan yang berubah-ubah, dan kemudian mengganggu kenyamanan berusaha di Indonesia,” terang Erwin.
Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar, WKUK Bidang Koperasi dan UMKM Nurdin Halid, WKUK Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta Widjaja Kamdani, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe.
