Jakarta – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2026 dengan tema “Peran Kadin dalam Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia” dan subtema “UMKM Naik Kelas, Ekonomi Indonesia Berkualitas”, resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung pada 29–30 Oktober 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Pembukaan Rapimnas 2026 dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan P. Roeslani, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas 2026 Erwin Aksa, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pengarah Rapimnas 2026 M. Azis Syamsuddin, serta Wakil Ketua Umum Bidang Penyelenggaraan Acara Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas 2026 Ria Yusnita.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Rapimnas merupakan salah satu mekanisme Kadin Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dunia usaha kepada pemerintah, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Anin sapaan akrabnya menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global, terutama dalam sektor pangan, air, dan energi. Menurut Anin, ketiga sektor tersebut merupakan bagian penting dari kedaulatan Indonesia.
“Ketahanan daripada pangan, air, energi adalah bagian daripada kedaulatan Indonesia. Ini juga sering dikumandangkan oleh Pak Presiden Prabowo dan juga oleh Presiden Soekarno dengan Trisaktinya,” ujar Anin.
Anin menilai, di tengah dinamika global yang mendorong berbagai negara memperkuat kesiapsiagaan dan cadangan strategis, Indonesia perlu terus membangun ketahanan nasional sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Anin juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan. Anin merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,1 persen, dibandingkan dengan kontraksi sebesar 13 persen pada 1998 dan minus 2,1 persen saat pandemi Covid-19 pada 2020.
“Menurut kami, lebih baik kita lihat fundamentalnya saja. Kita lihat tahun 1998 minus 13 persen, 2020 waktu Covid minus 2,1 persen, sedangkan sekarang plus 5,1 persen,” kata Anin.
Meski demikian, Anin mengakui tekanan di pasar modal dan keuangan tetap perlu diwaspadai. Anin menyinggung arus keluar dana dari pasar modal sebesar Rp124 triliun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 40 persen, serta nilai tukar rupiah yang mencapai Rp18.170 per dolar AS.
Namun, menurutnya, sejumlah indikator lain masih menunjukkan ketahanan ekonomi, antara lain realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp270 triliun, pertumbuhan laba bersih emiten sekitar 16 persen, cadangan devisa sebesar 146 miliar dolar AS, serta pertumbuhan kredit secara tahunan sebesar 13,3 persen.
“Kita tidak mengatakan yang sebelah kiri tidak ada, ada dan mesti diwaspadai. Tapi kembali kepada fundamental, dan saya rasa itu yang paling tepat supaya kita tidak terpengaruh terhadap hingar-bingar,” ujar Anin.
Selain menjaga ketahanan ekonomi nasional, Anin menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan hingga ke daerah. Anin menyinggung dampak penyesuaian transfer ke daerah dan belanja modal terhadap aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Menurut Anin, efisiensi perlu menjadi langkah awal sebelum pemerintah dan dunia usaha mendorong peningkatan produktivitas. Anin juga menyambut upaya pemerintah untuk menangani tekanan ekonomi daerah agar ruang pertumbuhan kembali terbuka.
Dalam kesempatan tersebut, Anin turut menyoroti peluang peningkatan ekspor melalui peluncuran buku We Buy from Indonesia. Buku tersebut memuat testimoni dari 77 merek global dan lokal yang telah membeli produk maupun komponen dari Indonesia, termasuk Airbus, Tesla, dan Kopiko. Anin mengatakan peluang tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk nasional, termasuk komponen yang dipasok kepada perusahaan global.
“Tugas kita adalah meningkatkan komponen itu dan meningkatkan sales-nya,” kata Anin.
Menurut Anin, upaya memperluas pasar ekspor perlu berjalan beriringan dengan peningkatan investasi, baik melalui pasar modal maupun penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Pembukaan akses pasar melalui diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan internasional juga dinilai dapat memperbesar peluang produk Indonesia menembus pasar global.
Anin menyebut Indonesia telah memiliki 25 perjanjian perdagangan yang berlaku, sementara 15 lainnya masih dalam tahap negosiasi, termasuk dengan Uni Eropa. Perluasan akses tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing produk nasional dan mendorong peningkatan ekspor Indonesia yang mencapai sekitar 300 miliar dolar AS per tahun.
Lebih lanjut, Anin menyampaikan tiga kerangka rekomendasi yang akan dibahas dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2026. Ketiganya meliputi penguatan bantalan ekonomi untuk menghadapi krisis, penyediaan bahan baku bagi produksi rakyat, serta kepastian berusaha untuk mendukung Indonesia mendunia.
“Untuk mendukung agenda tersebut, Kadin Indonesia juga mengusung strategi 5D melalui konsep Indonesia Incorporated, yakni memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Anin.
Menurut Anin, pemerintah berperan dalam menjaga disiplin dan sensitivitas fiskal, mendorong deregulasi, serta mengatasi berbagai hambatan yang menghambat kegiatan usaha. Sementara itu, dunia usaha diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan membantu UMKM naik kelas.
Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia akan meluncurkan delapan kelompok kerja (pokja) yang bertujuan memastikan program dan rekomendasi organisasi dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“Delapan kelompok kerja ini supaya bukan hanya setiap tahun kita bicara mengenai program-program ini, tetapi setiap saat selama tiga bulan kita akan monitor pelaku usaha agar naik kelas,” ujar Anin.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan P. Roeslani menekankan pentingnya investasi berkualitas yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Rosan menyampaikan berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, realisasi investasi selama triwulan IV-2024 hingga triwulan III-2026 mencapai Rp3.923,2 triliun, atau 30,1 persen dari target Rp13.032,8 triliun hingga 2029.
Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp1.998,7 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1.924,5 triliun, dengan asumsi kurs APBN Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Investasi tersebut telah menyerap 5,48 juta tenaga kerja.
“Tetapi memang, kalau kita lihat, investasi yang masuk ini tentunya kita harapkan adalah investasi yang berkualitas. Investasi yang berkualitas, kami melihatnya adalah investasi yang bisa meningkatkan sumber daya manusia kita, ada transfer knowledge dan teknologi, dan tentunya adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas,” kata Rosan.
Rosan menyebut, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modal di suatu negara. Salah satunya adalah stabilitas, baik dari sisi politik, keamanan, maupun iklim investasi. Selain stabilitas, investor juga membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha.
Kata Rosan, investor cenderung menghindari perubahan kebijakan atau kondisi yang sulit diprediksi karena investasi membutuhkan perencanaan jangka panjang.
“Kita tidak suka ada hal-hal yang sifatnya tanpa kita bisa prediksi. Semuanya inginnya terukur, terstruktur, dan penuh dengan certainty atau kepastian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo
Hashim menyoroti penerimaan negara yang masih rendah akibat tax ratio Indonesia yang berada pada kisaran 10% hingga 11% dari produk domestik bruto.
Melihat kondisi tersebut, Hashim ingin pemerintah meniru langkah Kamboja yang mencatatkan rasio penerimaan negara hingga 18% meskipun memiliki pendapatan yang lebih rendah dibanding Indonesia.
Berdasarkan perbandingan rasio tersebut, Hashim mengungkapkan bahwa pemerintah mengalami kurang pungut sekitar Rp1.500 triliun.
“Kita sekarang kurang pungut Rp1.500 triliun,” ujar Hashim
Ia menilai jika aparat penegak hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Bea dan Cukai bekerja sebagaimana mestinya, Indonesia seharusnya bisa mencatatkan surplus anggaran hingga Rp900 triliun seperti Kamboja.
“Kalau aparat kita, Pajak, dan Bea Cukai, bekerja semestinya, seharusnya, seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun,” kata dia.
Guna mengatasi persoalan pendapatan dari area abu-abu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan pajak transaksi elektronik yang bertujuan mendongkrak penerimaan negara agar setara dengan Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Kita mulai dengan transaksi, digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November 2026,” ujar Hashim.
Kebijakan pajak digital ini rencananya akan melibatkan seluruh bank milik pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial, serta platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo untuk memungut dan menyetor pajak yang selama ini belum terpungut.
Hadir sebagai narasumber dalam Rapimnas Kadin 2026 hari pertama, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Friderica Widyasari Dewi.
Acara ini turut disponsori oleh Sinarmas Agribusiness and Food, Lippo Group, Bakrie Center Foundation, PT Danayasa Arthatama Tbk (SCBD), Yayasan Artha Graha Peduli, Artha Graha Group, Bank Artha Graha Internasional, PT Jakarta International Hotels & Development Tbk, PT Astra International Tbk, PT Triputra Agro Persada Tbk, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Freeport Indonesia, Tempo Scan Pacific Tbk, Wiraraja Madura Industrial Estate III, Bluebird Group, PT Anindya Wiraputra Konsult, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Amazon Web Services Indonesia/PT Mastersystem Infotama Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing (TMMIN), PT Bank Mandiri, Asosiasi Aneka Industri Keramik (ASAKI), PT Bank Negara Indonesia (Persero), Syam & Syam Law Office, PLN Icon Plus, PT Bosowa, Dayak Nusantara Bersatu, PT Chandra Asri Pacific Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Bank Syariah Indonesia (Persero), AdaKami dan Tigalapan Investama Group.
