Dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 51/POJK.03/2017, laporan keberlanjutan telah menjadi persyaratan wajib bagi Perusahaan Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sejak tahun 2021. Peraturan ini telah menandai langkah signifikan untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam sektor keuangan dan praktik korporasi di Indonesia.

Penegakan peraturan ini akan semakin ketat di tahun-tahun mendatang, terutama setelah diluncurkannya “Indonesia Banking Road to Net Zero Emission” dan Climate Risk and Sustainability Transition (CRST) pada awal Maret 2024. Inisiatif-inisiatif ini menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim dan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan di sektor perbankan.

Tahap awal dari CRST akan diimplementasikan untuk 18 bank terbesar, dengan tenggat waktu Juli 2024 untuk 50% dari portofolio mereka dan 2025 untuk 100% portofolio penuh. Pendekatan progresif ini memastikan bahwa bank-bank besar ini memimpin dalam hal pelaporan keberlanjutan dan menjadi contoh bagi sektor lainnya.

Kadin Indonesia bekerjasama dengan S&P Global telah menggelar Sustainability Business Forum bertajuk “Navigating Climate Risk and Regulatory Compliance in Indonesia” pada 25 Juni 2024. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyediakan platform bagi perusahaan dan bank di Indonesia untuk memahami dan menavigasi lanskap risiko keberlanjutan yang terus berkembang.

Acara tersebut digelar bertujuan untuk mendorong diskusi mengenai topik-topik yang penting bagi perusahaan dan bank di Indonesia, seperti menerjemahkan skenario iklim ke dalam kinerja keuangan, menilai bahaya risiko fisik, memahami Penilaian Perusahaan Pemeringkat S&P Global, dan relevansi risiko alam. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan korporasi dan bank-bank di Indonesia yang lebih berkelanjutan dan memberdayakan perusahaan-perusahaan dan bank-bank Indonesia agar dapat berkembang dalam lingkungan yang terus berubah ini.