Badan Analisis Informasi Kebijakan (BAIK) KADIN Indonesia bermaksud untuk mengadakan “FGD Proyeksi Kebijakan Ekonomi Dunia Usaha 2024-2029” yang bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintahan yang baru khususnya bagi dunia usaha.
FGD dilaksanakan pada:
Jumat ,15 Maret 2024 (Hybrid)
Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB
Di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.
Stabilitas politik merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi nasional termasuk pasar dan industri dalam negeri. Optimistis situasi perekonomian nasional akan meningkat seiring kepercayaan investor yang berbanding lurus dengan keamanan dan kondusifitas nasional usai Pemilu 2024. Pemerintahan pengganti Presiden Jokowi harus dapat melanjutkan kinerja perekonomian yang telah memiliki pondasi kuat serta menjaga stabilitas perekonomian nasional yang telah dibangun selama 10 tahun terakhir.
Kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan hasil yang baik. Ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,05 persen pada 2023, dengan tingkat inflasi sebesar 2,61 persen secara year on year (yoy). Cadangan devisa mencapai 145 juta dolar AS, serta neraca dagang surplus Rp 570 triliun. Salah satu contoh kinerja positif industri juga dapat dilihat pada kinerja industri jasa keuangan yang tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit mencapai Rp 3.603 triliun, tumbuh 13,3% secara tahunan atau year on year (YoY).
Pemilihan umum (Pemilu) 2024 membuat investor mempertanyakan potensi perubahan kebijakan efek terpilihnya salah satu kandidat yang dapat mempengaruhi bisnis dan kondisi ekonomi kedepannya. Pemerintahan pada periode mendatang juga diperkirakan akan memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar seiring dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.
Salah satu sinyal positif yang terasa efeknya dalam perekonomian pasca berakhirnya Pemilu Pemilihan Presiden 2024 yaitu IHSG sempat meroket lebih dari 2% menuju 7362,68 berakhir di zona positif. Posisi tersebut menunjukkan IHSG berhasil melewati level tertinggi sepanjang masa-nya yang tercipta pada 5 Januari 2024 lalu.
Ketidakpastian kebijakan ekonomi, seperti pajak, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan moneter, di tengah ketidakpastian kondisi global meningkatkan risiko pengambilan keputusan manajerial pada perusahaan. Seringkali, selama periode ketidakpastian kebijakan yang tinggi, perusahaan mengurangi investasi modal (Gulen & lon, 2016), menunda kesepakatan merger dan akuisisi (Nguyen & Phan, 2017), dan mempertahankan sumber daya yang ada hingga ketidakpastian teratasi (Lee, Pittman , & Safar, 2016).
Melihat latar belakang diatas, investor dan pelaku pasar kerap mempertanyakan potensi perubahan kebijakan efek terpilihnya salah satu kandidat yang dapat mempengaruhi bisnis ke depan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan seputar bagaimana strategi yang perlu dipersiapkan oleh investor dan pelaku usaha pasca pemilu tahun 2024. Meskipun dampak ketidakpastian kebijakan terhadap kebijakan perusahaan sudah terdokumentasi dengan baik, namun bagaimana perusahaan mengimbangi dampak ketidakpastian kebijakan terhadap kinerja perusahaan dan industri serta dunia usaha pada umumnya dieksplorasi. Oleh karena itu, Badan Analisis Informasi Kebijakan KADIN Indonesia bermaksud untuk mengadakan FGD yang bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintahan yang baru khususnya bagi dunia usaha.
Tujuan dari FGD ini antara lain:
● Refleksi Kebijakan Ekonomi Indonesia,
● Membahas kebijakan yang diperlukan dunia usaha dalam menghadapi tantangan perekonomian 2024-2029,
● Membahas Kebijakan yang perlu diadvokasi oleh pelaku usaha 2024-2029.
Output:
● Menggali ekspektasi para pelaku usaha terkait dengan kebijakan ekonomi yang diharapkan
● Mengidentifikasi kebijakan ekonomi eksisting yang perlu di revitalisasi
● Policy brief untuk Pemerintah
