Samarinda – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) yang dirangkai dengan pengukuhan jajaran pengurus Kadin Provinsi Kaltim masa bakti 2025-2030 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (02/03/2026).
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi penyelenggaraan Rapimprov Kadin Kaltim yang berlangsung di wilayah Ibu Kota Nusantara.
Anin sapaan akrabnya menilai Kadin Indonesia bersama Kadin Kaltim memiliki peran penting dalam mendukung berbagai pembangunan yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
“Kadin Indonesia bersama Kadin Kaltim tentu ingin mendukung pembangunan IKN, mengingat masih banyak pembangunan yang akan berjalan, mulai dari parlemen, yudikatif, hingga lanskap, juga tentunya perawatan, dan servis industri yang terkait,” ujar Anin.
Anin juga menyoroti rencana pengembangan energi terbarukan di Kalimantan Timur yang ditargetkan mencapai kapasitas sekitar 1.700 megawatt (MW) pada 2030. Menurut Anin, hal tersebut membuka peluang besar bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan industri energi di daerah tersebut.
“Begitu banyak infrastruktur yang akan dibangun (di IKN). Sebagai Ketua Umum Kadin, saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan dan berterima kasih atas komitmen semua pihak dalam mendorong pembangunan di Kalimantan Timur,” terang Anin.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Kaltim Putri Amanda Nurrahmadani menyampaikan bahwa Kaltim memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar sehingga peran Kadin sangat penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Komitmen kami di Kadin adalah mendorong iklim usaha yang inklusif di Kalimantan Timur, sejalan dengan pertumbuhan pembangunan IKN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Provinsi Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengukuhan pengurus Kadin Kaltim bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi kekuatan ekonomi daerah di tengah dinamika global.
“Ini momentum strategis. Kadin Kaltim harus mengambil peran dan tanggung jawab untuk melahirkan entrepreneur yang tidak hanya berstandar lokal, tetapi mampu bersaing di tingkat internasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa pemerintah melalui Otorita IKN berperan dalam penyusunan regulasi dan pembiayaan melalui APBN. Namun, menurutnya, penciptaan lapangan kerja akan banyak didorong oleh peran dunia usaha.
“Dari Otorita, dari APBN itu hanya regulasi dan financing, tapi yang menciptakan lapangan kerja itu adalah Kadin. Jadi saya kira kolaborasi ini harus dilakukan,” ujarnya.
Basuki menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting dalam pembangunan IKN, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, kompetensi, dan persaingan usaha yang sehat.
“Jadi kalau mau melakukan pekerjaan, kita lakukan seperti aturan yang ada, dengan transparansi dan kompetensi, serta kompetisi. Jadi saya kira semua akan kita lakukan itu,” kata Basuki.
Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho, WKU Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro, WKU Bidang Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari, serta WKU Bidang Pembinaan dan Koordinasi Eksportir Frits Novianto Suhendar.
